Pergantian pucuk pimpinan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dari Sri Mulyani Indrawati ke Purbaya Yudhi Sadewa langsung memantik diskusi publik. Sosok Purbaya, yang sebelumnya dikenal sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), kini dituntut menjawab ekspektasi besar atas keberlanjutan sekaligus akselerasi kebijakan fiskal di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Jauh sebelum dilantik menjadi Menteri Keuangan, Purbaya sempat menyampaikan pidato panjang dalam “Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden Prabowo” di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4). Saat itu, ia masih menjabat Ketua Dewan Komisioner LPS.
Dalam presentasinya, Purbaya menggambarkan situasi ekonomi nasional yang membaik setelah sempat lesu pada akhir 2024. Ia menyebut, berbagai indikator seperti penjualan otomotif, semen, hingga indeks kepercayaan konsumen yang mulai tumbuh positif. Ia juga menyinggung stabilitas politik dan tingginya kepuasan masyarakat terhadap Presiden Prabowo.
Selain itu, bagi Purbaya, kekuatan utama ekonomi Indonesia terletak pada konsumsi domestik yang mencapai lebih dari 75%, sehingga gejolak global tidak terlalu mengancam.
Menurut Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti, pidato saat acara saresehan tersebut lebih banyak menenangkan publik ketimbang menukik ke persoalan inti. Ia menegaskan, publik menunggu kebijakan konkret. Baginya, Menteri Keuangan harus berani mengambil langkah yang substansial, bukan sekadar “menghibur”.
“Maka kita tunggu gebrakan yang benar-benar menyelesaikan masalah. Bukan sekadar menutup utang dengan utang, serta kenaikan pajak dan cukai,” kata Esther kepada Alinea.id, Selasa (9/9).
Sementara itu, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan menilai, latar belakang Purbaya di bidang investasi dan riset pasar modal cukup berbeda dengan kebutuhan pengelolaan fiskal. Maka, dia menyimpulkan, sulit bagi Purbaya menjawab kompleksitas fiskal negara.
“Perbedaannya sangat jauh,” ujar Anthony kepada Alinea.id, Senin (8/9).
Anthony menekankan, tantangan utama Menteri Keuangan justru terletak pada fungsi redistribusi pendapatan dan menekan kesenjangan sosial. “Penduduk miskin Indonesia yang mempunyai pendapatan di bawah Rp1,5 juta per orang per kapita sudah mencapai 68,3% dari total penduduk,” kata dia.
“Faktor sosial ekonomi yang sangat buruk ini menjadi tantangan utama Menteri Keuangan.”
Di sisi lain, ekonom dari Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat menyoroti target besar Presiden Prabowo, yakni pertumbuhan ekonomi 8%.
“Bisakah Indonesia berlari ke pertumbuhan 8% setelah Presiden Prabowo mengganti Sri Mulyani Indrawati dengan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan? Pertanyaan ini sah, bahkan mendesak,” katanya kepada Alinea.id, Senin (8/9).
Achmad menekankan, pertumbuhan 8% bukan sekadar percepatan, melainkan lompatan struktural. Ia menggambarkan peran Menteri Keuangan melalui sebuah analogi.
“Bayangkan kita sedang menuruni jalan berkelok di pegunungan. Mobilnya besar: APBN, sektor keuangan, dan ekspektasi publik. Sopir lama dikenal piawai memilih gigi dan menahan rem, itulah reputasi Sri Mulyani,” tutur Achmad.
“Kini sopir berganti di tengah turunan, sementara penumpang bertambah karena program-program prioritas. Di situ, keahlian menjaga stabilitas sama pentingnya dengan keberanian menambah kecepatan.”
Menurut Achmad, Purbaya memiliki modal ketenangan sistemik dari pengalamannya di LPS. Namun, itu saja tidak cukup. Ia menekankan tiga prasyarat menuju pertumbuhan tinggi, yakni penerimaan negara yang kredibel, belanja produktif, serta kebangkitan manufaktur. Tanpa itu, target 8% akan tinggal slogan.
“Tugas Menteri Keuangan melampaui stabilitas keuangan. Ia adalah arsitek dari sisi penerimaan, pengendali prioritas belanja, dan pengelola biaya utang,” ujar Achmad.
