KSSK: Stabilitas sistem keuangan kuartal II-2019 tetap terjaga

Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menyatakan Stabilitas Sistem Keuangan kuartal ll-2019 terjaga dengan baik.

Hal ini berdasarkan hasil pemantauan lembaga anggota KSSK terhadap perkembangan perekonomian, moneter, fiskal, pasar keuangan, lembaga jasa keuangan, dan penjaminan simpanan. 

Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Sri Mulyani mengatakan stabilitas tersebut didapat karena tiga faktor. Pertama, menurunnya ketidakpastian pasar keuangan global di mana sejumlah bank sentral di berbagai negara melonggarkan kebijakan moneternya.

“Termasuk bank sentral AS yang diprediksi akan menurunkan suku bunga kebijakan moneternya,” kata Sri.

Kedua, menariknya imbal hasil investasi portofolio di aset keuangan domestik. Ketiga, membaiknya persepsi terhadap prospek ekonomi Indonesia, seiring peningkatan sovereign rating Indonesia oleh Standard and Poor‘s (S&P).

“Berbagai perkembangan positif ini mendorong aliran masuk modal asing ke Indonesia, yang pada gilirannya memperkuat Rupiah serta meningkatkan kinerja pasar obligasi negara dan pasar saham,” ujarnya.

Terakhir, Sri Mulyani menuturkan kinerja fiskal yang moderat turut mendukung perekonomian domestik. Selain itu, lanjutnya, kinerja APBN hingga akhir Juni 2019 menunjukan tren positif, baik pada sisi pendapatan negara maupun pada sisi belanja negara.

Di samping itu, pengelolaan utang negara secara prudent dan produktif juga terus dilakukan. Hal tersebut dicapai dengan menjaga rasio utang pada batas yang aman, efisiensi, dan mendorong utang untuk kegiatan produktif.

BI longgarkan Giro Wajib Minimum

Sementara itu, Bank Indonesia (BI) turunkan Giro Wajib Minimum (GMW) sebesar 50 basis point (bps) pada Juni 2019 dan suku bunga kebijakan BI 7-day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 25 (bps) pada Juli 2019 untuk pertahankan momentum pertumbuhan ekonomi dan memperbaiki current account deficit (CAD) di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan kebijakan tersebut diambil seiring dengan berlanjutnya ketegangan hubungan dagang antara Tiongkok dan Amerika Serikat (AS) yang berpotensi melebar ke negara-negara yang menjadi hub ekspor Tiongkok ke AS.

“Faktor ini terus menekan volume perdagangan dunia serta memperlambat prospek pertumbuhan ekonomi global,” katanya.

Ia melanjutkan, ekonomi global yang melemah pada gilirannya makin menekan harga komoditas, termasuk harga minyak. 

Perry melanjutkan, kebijakan ini ditempuh sejalan dengan perkiraan inflasi yang tetap rendah dan perlunya mendorong momentum pertumbuhan ekonomi di tengah perang dagang.

“Kebijakan moneter tersebut juga didukung oleh kebijakan makroprudensial yang tetap akomodatif untuk mendorong penyaluran kredit perbankan dan memperluas pembiayaan bagi perekonomian,” ucapnya. 

Selain itu, ujarnya, kebijakan sistem pembayaran dan pendalaman pasar keuangan juga harus diperkuat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.