L'Oréal Indonesia janji kurangi limbah plastik

Produsen kosmetik L'Oréal Indonesia berkomitmen menjalankan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen. Perusahaan asal Prancis ini akan mengurangi sampah plastik melalui Program L'Oréal for the Future (L4TF).

"Kami memiliki tujuan yang sama untuk menciptakan kecantikan yang menggerakkan dunia hari ini. Kami menegaskan komitmen kami terhadap keberlanjutan melalui L'Oréal for the Future yang merupakan bagian tak terpisahkan dari L'Oréal Indonesia," Presiden Direktur L'Oréal Indonesia Junaid Murtaza dalam konferensi pers, Selasa (6/12).

"Kami tidak memulai dari nol, kami telah menjadi salah satu pemimpin di industri kecantikan dalam praktik keberlanjutan selama bertahun-tahun," imbuhnya.

Strategi L4TF atau pembangunan berkelanjutan dengan target berbasis sains hingga 2030 mencakup enam topik utama, yaitu air, iklim, keanekaragaman hayati, pemberdayaan komunitas, dampak finansial, dan limbah. Salah satunya, pengurangan penggunaan virgin plastic hingga 78% dan pengumpulan sampah kemasan melalui kolaborasi daur ulang 26% pada 2025.

Strategi itu juga terbagi menjadi tiga pilar utama. Pertama, transformasi guna memastikan aktivitas perusahaan menghormati batasan-batasan planet.

Kedua, memberdayakan ekosistem bisnis untuk transisi menghadirkan bisnis berkelanjutan. Terakhir, berkontribusi mengatasi tantangan dunia, termasuk pemecahan isu sampah plastik di Indonesia.

"Strategi percepatan L'Oréal Indonesia dalam mengatasi sampah plastik sejalan dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan sampai laut dengan target pengurangan sampah laut sebesar 70% pada 2025," tuturnya.

Limbah plastik yang dihasilkan Indonesia dari berbagai industri mencapai 66 juta ton per tahun. Sebanyak 3,2 juta ton di antaranya terbuang ke laut. "Jumlah ini akan terus bertambah jika kita tidak melakukan aksi apa pun," sambung Juned.

Di sisi lain, Kasubdit Tata Laksana Produsen Direktorat Pengurangan Sampah KLHK, Ujang Solihin Sidik, menilai, perlu kolaborasi pemerintah dan stakeholder dalam menangani sampah plastik.

"Untuk mencapai target tersebut, pelaporan, pengumpulan data, dan pengawalan sangatlah diperlukan. Ini agar tercipta komitmen dan kontribusi nyata dalam pengelolaan sampah, baik di darat maupun di laut, melalui kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat," paparnya.