Mampukah pemerintah fokus turunkan rasio utang?

Jumlah utang luar negeri mencapai Rp4.363 triliun dengan rasio 30,31% terhadap produk domestik bruto (PDB). Mampukah pemerintah menurunkannya?

Pengamat ekonomi dari Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (Akses) Suroto, mengatakan pemerintah hendaknya fokus untuk menurunkan rasio utang dan defisit fiskal pasca-Pertemuan Tahunan IMF-World Bank 2018 di Bali.

Ketua Askes Suroto, mengatakan bahwa pekerjaan rumah pemerintah setelah Pertemuan IMF-WB rampung adalah menyelesaikan masalah moneter dan fiskal dalam negeri.

"Utang jatuh tempo tahun depan akan menekan posisi fiskal kita. Utang jatuh tempo kita tahun 2019 tercatat lebih tinggi 6,51% dibandingkan utang yang harus dibayar pemerintah pada tahun ini yang sekitar Rp384 triliun," katanya, Selasa (16/10).

Suroto mencatat, seperempat dari total APBN berpotensi akan tersedot untuk membayar utang. "Jadi pemerintah harus melakukan dua tugas penting. Lakukan rescheduling utang sekaligus mengupayakan untuk menurunkan rasio defisit pembayaran dan perdagangan," katanya.

Ia menekankan bahwa penjadwalan pembayaran utang ini harus dilakukan.

"Pertemuan di Bali yang lalu itu tidak berarti sebuah kesuksesan apapun kalau upaya rescheduling saja tidak bisa dilakukan," katanya.

Menurut dia, pemerintah harus memastikan untuk memiliki strategi yang cukup dalam menurunkan rasio utang. Sebab, utang itu adalah alat kendali negara maju terhadap negara berkembang seperti Indonesia.

Masalah defisit neraca pembayaran dan perdagangan yang terjadi saat ini kata Suroto juga diawali dari utang.

"Kita lihat, pertumbuhan ekonomi kita selama setengah abad ternyata tidak menghasilkan cadangan pembangunan. Ini karena sejak pintu utang luar negeri ini masuk kita langsung ditekan dengan cara-cara yang merugikan kepentingan ekonomi domestik kita," kata Suroto.

Sebagai informasi, pemerintah dan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyepakati pembiayaan utang untuk tahun 2019 sebesar Rp359,12 triliun. Angka tersebut menurun tipis dibandingkan dengan usulan dalam nota keuangan sebesar Rp359,27 triliun. 

Turunnya utang tersebut karena sebelumnya pemerintah dalam nota keuangan Agustus 2018 mengasumsikan nilai tukar rupiah sebesar Rp14.400 per dollar Amerika Serikat. Namun belakangan pemerintah dan Banggar mengubah asumsi kurs menjadi Rp15.000 per dollar AS. (Ant).

 

 

 

 

View this post on Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati dinobatkan sebagai “Finance Minister of the Year, East Asia Pacific” Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (Menkeu) dinobatkan sebagai Menteri Keuangan terbaik di Asia Timur dan Fasifik Tahun 2018 versi majalah Global Markets. Anugerah Finance Minister of the Year, East Asia Pacific ini diberikan atas kiprahnya mempertahankan reputasi keuangan Indonesia ditengah kondisi yang lebih menantang, saat kembali menjabat Menkeu kedua kalinya. Kebijakan Menkeu Sri Mulyani dianggap kredibel dan efektif. Penghargaan ini diberikan di tengah Pertemuan Tahunan IMF-WBG Bali 2018. Global Markets adalah majalah berita terkemuka di bidang pasar ekonomi internasional yang 30 tahun terakhir telah menjadi salah satu acuan bagi para pelaku dan institusi di sektor ekonomi dan keuangan internasional. Menurut Global Markets, Sri Mulyani telah mengatasi dua persoalan, yaitu pengumpulan pajak dan penyerapan anggaran pemerintah. Pengumpulan pajak tahun lalu (2017) mencapai 91 persen dari target, sebuah lompatan besar, dari pencapaian 83 persen pada dua tahun sebelumnya. Ini dibantu oleh kebijakan amnesti pajak yang membantu membawa kekayaan Indonesia di luar negeri kembali ke tanah air. Sementara belanja pemerintah tumbuh sangat cepat dalam tiga tahun sejak 2017, mencapai 21,1 persen dari PDB. Sedangkan serapan APBN meningkat dari 73 persen pada tahun 2016 menjadi 97 persen pada tahun 2017, level tertinggi dalam enam tahun. Ia juga berperan untuk mengurangi kemiskinan, isu yang menjadi perhatian besarnya. Tingkat kemiskinan turun 0,6 persen antara September 2016 hingga September 2017, penurunan terbesar dalam lima tahun. Seperti ditulis oleh Global Markets, Sri Mulyani mendapat tantangan terbesarnya saat datang kembali. Perekonomian Indonesia menawarkan potensi besar tetapi memberikan beban persoalan yang serius bagi Kementerian Keuangan. 13 Oktober 2018

A post shared by Sri Mulyani Indrawati (@smindrawati) on Oct 13, 2018 at 5:57pm PDT