Menkeu: Kunci dari ekonomi hijau adalah aksi dan teknologi

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan perubahan iklim (climate change) atau perubahan iklim merupakan tantangan global yang luar biasa rumit tapi memiliki pengaruh yang sangat nyata. Menurutnya, kunci yang sangat penting dalam menerjemahkan komitmen nasional dan global terkait perubahan iklim dengan aksi nyata.

“Kunci yang sangat penting di dalam menerjemahkan komitmen menjadi aksi adalah financing dan teknologi,” ungkap Menkeu dalam Acara Tempo Economic Briefing 2022 “Hadapi Bersama Perubahan Iklim dan Strategi Ekonomi Hijau” secara daring, Selasa (14/12).

Menkeu menyampaikan, di dalam forum global untuk melaksanakan perubahan iklim  menjadi sebuah kebijakan aksi yang konkrit. Salah satunya dengan mendesain Energy Transition Mechanism (ETM). 

“Karena semua negara yang pasti akan makin membangun, pasti membutuhkan energi atau listrik yang makin banyak. Namun bagaimana kebutuhan energi yang makin tinggi tidak disertai dengan emisi CO2 yang makin tinggi atau buruk, sehingga menyebabkan perubahan iklim menjadi terjadi,” jelas Menkeu.

Kemudian, selain melalui ETM, sumber lain yang sangat besar potensinya untuk menangani perubahan iklim dari sisi kehutanan dan penggunaan lahan karena berkaitan dengan hasil alam untuk keberlangsungan hidup manusia. 

Adapun cara untuk pembuatan ETM harus bisa bekerjasama secara global. Terutama juga didalam negerinya bersama dengan Perusahaan PLN dan dunia usaha untuk bisa melakukan desain transisi yang terjangkau.

“Terjangkau dari sisi biaya yang tidak hanya dari sisi perusahaan namun juga sisi masyarakat untuk bisa mendapatkan listrik yang terjangkau, serta biaya dari sisi implikasi APBN karena akan ada implikasi subsidi atau penerimaan perpajakan. Karena ini adalah desain yang sedang kita pikirkan,” ungkap Sri Mulyani.

Menkeu mengatakan, komitmen Presiden Jokowi untuk melakukan no-bersih emisi dari sisi kehutanan dan penggunaan lahan perlu mendapatkan dukungan dari sisi pembiayaan.

“Inovasi yang paling penting dari Kementerian Keuangan adalah menciptakan blended finance. Di mana blended finance mendukung atau menggabungkan berbagai keinginan dan sumber daya baik yang berasal dari APBN, APBD, BUMN, sektor swasta, dan juga filantropis di Indonesia dan global termasuk institusi bilateral dan multilateral bersama-sama menangani isu perubahan iklim secara konsisten dan penuh melalui sumber daya yang memadai," tutup Sri Mulyani.