Menkeu sampaikan pentingnya kesiapan keuangan negara hadapi perubahan iklim

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menegaskan, perubahan iklim adalah ancaman nyata yang akan dihadapi secara global saat ini, dan akan memberikan dampak sosial dan ekonomi yang lebih signifikan dibandingkan dengan pandemi Covid-19 lalu, jika tidak melakukan tindakan tegas yang intensif.

Indonesia dengan jumlah penduduk mencapai 300 juta orang, menurut Srimul dihadapkan dengan 10 miliar ancaman bencana alam yang bisa terjadi karena adanya perubahan iklim global. Sehingga ia menilai, percepatan transisi ekonomi hijau sangat diperlukan.

“Percepatan transisi ke ekonomi hijau yang tangguh sangat penting, dalam upaya bersama dapat melindungi masyarakat secara global, terutama Indonesia dari dampak bencana perubahan iklim,” kata Srimul dalam pidatonya di Grand Launching Indonesia Energy Transition Mechanism Country Platform, Bali, Senin (14/11).

Belajar dari pengalaman pandemi Covid-19, bencana global yang tidak terduga tersebut menjadi pelajaran bagi negara di seluruh dunia dalam menangani perubahan iklim yang serius.

Srimul berpandangan, tekanan pada ekonomi makin banyak dan tidak dapat diprediksi terlebih karena bencana alam akibat perubahan iklim. Maka sejalan dengan percepatan transisi energi, Menkeu mengatakan Indonesia juga telah menargetkan net zero emission (NZE) pada 2060 atau lebih cepat.

“Sesuai dengan enhanced Nationally Determined Contribution (NDC), Indonesia berkomitmen mengurangi emisi gas rumah kaca dari target semula sebesar 29% menjadi 32% dengan upaya sendiri, dan dari target 41% menjadi 43,2% dengan bantuan internasional di 2030,” jelas Srimul.

Semakin berkurangnya pandemi Covid-19 yang kemudian disambut ancaman risiko perubahan iklim, kata Srimul, membuat banyak rintangan bagi ruang fiskal negara. Sehingga, untuk mewujudkan target dan komitmen yang kredibel, aspek pembiayaan menurut Menkeu sangat penting.

“Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini mengeluarkan peraturan tentang percepatan pengembangan energi terbarukan yang dapat menciptakan kerangka kerja yang luas untuk transisi energi yang terjangkau. Tentu ini diharapkan akan mengarah pada pendekatan yang adil dan praktis untuk memenuhi ambisi NZE pada 2060 atau lebih cepat,” ungkap Srimul.

Lebih lanjut, Srimul menyampaikan bahwa pembangkit listrik batu bara di Indonesia masih ada yang beroperasi. Bahkan di Pulau Jawa merupakan pembangkit listrik yang kontribusinya terbesar terhadap PDB Indonesia yakni mencapai 56%.

“Meski demikian, ini menjadi peluang bagi kami untuk melakukan intervensi terkait polusi. Jika berjalan, maka akan berhasil mengurangi emisi gas rumah kaca dan mencapai target NDC kami,” tandasnya.