sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Nasib UMKM: Butuh bantuan, namun terganjal akses perbankan 

Tanpa adanya rekening bank, pelaku UMKM sulit mengakses bantuan pemerintah.

Syah Deva Ammurabi
Syah Deva Ammurabi Jumat, 28 Agst 2020 18:39 WIB
Nasib UMKM: Butuh bantuan, namun terganjal akses perbankan 
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 389.712
Dirawat 62.649
Meninggal 13.299
Sembuh 313.764

Seperti biasa, Karsinah (55) menjajakan ramuan masakannya untuk menarik rezeki. Lapak warung nasinya di Blok M, Jakarta Selatan itu terlihat lumayan ramai. Satu-dua pengunjung sesekali datang menyantap hidangan nasi, membawa pulang pesanan mereka, atau hanya sekedar nongkrong sambil menegak segelas teh, kopi, atau minuman lainnya.

Karsinah sudah berdagang sejak akhir 1980-an. Awalnya, ia menjadi penjaga warung rokok di kawasan Blok M. Setelah sang pemilik warung meninggal, ia dan suami mendirikan tenda yang kini menjadi tempat mereka berjualan. 

“Kalau mengharap sukses, wallahu’alam ya. Umur sudah sekian,” ujarnya ketika berbincang kepada pewarta Alinea.id beberapa waktu lalu.

Di awal masa pandemi Covid-19, Karsinah menutup warungnya selama tiga bulan. Kini, meski sudah kembali berdagang, warung Karsinah tak lagi seramai sebelum pandemi lantaran sebagian pelanggannya 'pindah kantor' maupun bekerja dari rumah.

Gara-gara wabah Coronavirus ini, ia mengaku mengalami penurunan omzet hingga 50%. “Belum (sama seperti sebelum pandemi), masih jauh dari normal,” keluh wanita asal Brebes, Jawa Tengah tersebut.

Nahasnya, Karsinah dan keluarganya belum mendapat bantuan sosial  selama pandemi  lantaran alamat KTP (yang tak sesuai dengan domisili. Sejak awal tahun, mereka pindah dari Ulujami, Jakarta Selatan menuju Cipete, Jakarta Selatan.

Di sisi lain, wanita berkerudung ini sempat mendengar adanya bantuan presiden (BanPres) produktif. Kediamannya pun sempat didatangi petugas kelurahan yang mendata calon penerima ketika ia dan suaminya sedang berjualan. “Ditanyain (petugas), di sini yang jualan siapa aja? Tapi kan saya bukan KTP situ,” ungkapnya.

Aktivitas pedagang kaki lima di kawasan Jakarta Selatan. Alinea.id/Syah Deva Ammurabi.

Sponsored

Terlebih lagi, ia dan sang suami juga tak memiliki rekening bank. Mereka juga tak memiliki jaminan bila mengajukan kredit dari bank. Selama ini, jika membutuhkan uang, mereka meminjam dari teman dan kerabatnya. 

Karena itulah, Karsinah sangat berharap bisa mendapat BanPres bagi pengusaha mikro sepertinya. Rencananya, dia akan memakai rekening bank anaknya untuk menampung dana bila diperbolehkan.

“Ya uangnya buat bayar utang. Buat modal juga yang jelas,” katanya.

Banjir insentif

Peran UMKM bagi perekonomian Indonesia memang tidak main-main. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kontribusi UMKM dalam produk domestik bruto (PDB) Indonesia mencapai 61,07% pada 2018. Pelaku UMKM berjumlah 64,19 juta unit atau 99,99% dari total unit usaha di Indonesia dan menyerap 97% tenaga kerja nasional.

Mengingat peran pentingnya bagi ekonomi Indonesia, pemerintah menggelontorkan dana stimulus sebesar Rp123,46 triliun khusus bagi pelaku UMKM. Angka ini terdiri dari subsidi bunga (Rp35,28 triliun), penempatan dana perbankan untuk restrukturisasi kredit (Rp78,78 triliun), belanja imbal jasa penjaminan (Rp5 triliun), pinjaman modal kerja (Rp1 triliun), pajak penghasilan final ditanggung pemerintah/PPh final (DTP) sebesar Rp2,4 triliun, dan pembiayaan investasi koperasi melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir/LPDB (Rp1 triliun).

Teranyar, pemerintah juga meluncurkan insentif yang bernama “Bantuan Presiden Produktif” kepada para pelaku usaha mikro dan kecil. Tiap pelaku usaha mendapat dana sebesar Rp2,4 juta selama empat bulan atau Rp600 ribu per bulan. 

 

Presiden Joko Widodo menjelaskan bantuan tersebut diberikan kepada 12 juta pelaku usaha mikro dan kecil. Tahap pertama, bantuan akan diberikan kepada 9,1 juta UMKM hingga akhir September dengan anggaran mencapai Rp21,84 triliun. Bantuan tersebut akan disalurkan melalui transfer langsung ke rekening bank penerima.

Per 24 Agustus, bantuan tersebut telah disalurkan kepada 1 juta pelaku usaha mikro dan kecil melalui PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) dan PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI). BRI telah menyalurkan banpres produktif kepada 683.528 penerima manfaat dengan nilai Rp1,64 triliun dan BNI telah menyalurkan bantuan kepada 316.472 penerima manfaat dengan nilai Rp760 miliar.

“Sekali lagi, BanPres produktif ini, perlu saya sampaikan ini adalah hibah, bukan pinjaman, bukan kredit, tapi hibah. Saya harapkan, ini nanti, banpres produktif ini digunakan betul-betul untuk tambahan modal, untuk menambah barang-barang dagangan kita, yang saya harapkan itu.” tegasnya dalam acara peluncuran BanPres di Istana Merdeka, Senin (24/8).

Kemudian, pemerintah juga akan menggelontorkan insentif dalam bentuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) Super Mikro dengan bunga 19% dan plafon pinjaman maksimal Rp10 juta. Meskipun demikian, bunga tersebut disubsidi oleh pemerintah yang 17% akan dibayarkan kepada bank penyalur dan 2% kepada lembaga penjaminan, sehingga bunga yang dibebankan kepada debitur hanya 0%.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan KUR ini merupakan perluasan dari program KUR yang selama ini ada, namun khusus diperuntukkan bagi kelompok usaha mikro dan kecil. Pemerintah menargetkan kredit tersebut disalurkan sebanyak Rp12 triliun kepada 3 juta penerima. Adapun anggaran yang dibutuhkan untuk mensubsidi bunga sebesar Rp760 miliar.

“Ini tujuannya supaya kelompok usaha yang kecil size-nya masih punya akses terhadap modal kerja. Dalam hal ini jangka waktunya 3 tahun paling lama, untuk investasi bisa sampai 5 tahun. Targetnya para pekerja yang sudah PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dan mulai melakukan usaha produktif dan ibu rumah tangga yang telah melakukan usaha produktif,” katanya dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI, Senin (24/8).

Insentif UMKM untuk menghadapi pandemi Covid-19 (Sumber: Kemenkeu)
Jenis Jumlah
Subsidi bunga Rp35,28 triliun
Restrukturisasi kredit Rp78,78 triliun
Belanja Imbal Jasa Penjaminan (BIJP) Rp5 triliun
Pinjaman modal kerja Rp1 triliun
Pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) Rp2,4 triliun
Pembiayaan investasi koperasi Rp1 triliun
Bantuan presiden produktif Rp28,8 triliun
KUR super mikro Rp12 triliun
Subsidi bunga KUR super mikro Rp760 miliar
Tambahan subsidi bunga Rp5 triliun
Total Rp170,02 triliun

Hingga tulisan ini dibuat, program KUR Mikro masih belum diluncurkan secara resmi seperti yang sudah dilakukan pada program Banpres Produktif. Selain itu, sang bendahara negara juga mengusulkan penambahan subsidi bunga 6% yang berlaku hingga Desember 2020 dengan kebutuhan anggaran tambahan sebesar Rp5 triliun.

Realisasi terganjal akses perbankan

Di sisi lain, realisasi penyerapan insentif UMKM masih berjalan lambat. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM), realisasi penyaluran insentif UMKM dari dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) baru mencapai Rp56,5 triliun atau 46,45% per Kamis (27/8). 

Bila dirinci, serapan dana anggaran terdiri dari penempatan dana perbankan Rp54,42 triliun, subsidi bunga Rp1,186 triliun, PPh final Ditanggung Pemerintah Rp270 miliar, dan investasi koperasi melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Rp624 miliar. Adapun realisasi belanja imbal jasa dan penjaminan modal kerja masih nihil.

Dari segi anggaran maupun realisasi, jalur perbankan mendominasi penyaluran insentif UMKM. Pengusaha mikro yang tak memiliki rekening bank seperti Karsinah tentu mengalami kesulitan dalam mengakses bantuan pemerintah.

Ketua Asosiasi UMKM Indonesia Muhammad Ikhsan Ingratubun mengakui akses perbankan menjadi salah satu kendala bagi pelaku UMKM untuk mendapat insentif. Hal ini lantaran adanya persyaratan perbankan yang memberatkan, misalnya saja NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) yang tidak semua pelaku UMKM memilikinya.

“Persyaratan-persyaratan ini harusnya bisa disederhanakan agar penyerapannya (insentif) cepat. Karena tujuan pemerintah memberi stimulus adalah untuk mengembalikan perekonomian yang minus saat ini di kuartal kedua agar harapannya plus di kuartal ketiga. Makanya orang harus memegang uang untuk bisa belanja. Kalau tidak cepat disalurkan, harapan di kuartal ketiga bisa-bisa tidak kita raih,” jelasnya kepada Alinea.id, Kamis (27/8).

Aktivitas pedagang kaki lima di kawasan Jakarta Selatan. Alinea.id/Syah Deva Ammurabi.

Ikhsan melihat rendahnya penyerapan insentif UMKM juga disebabkan oleh lemahnya daya beli masyarakat. Belum lagi, pengusaha yang masih memiliki utang akan lebih sulit mendapat kucuran kredit baru dan membutuhkan restrukturisasi. Menurutnya, restrukturisasi baru berjalan optimal di lembaga keuangan milik negara.

“Untuk ekspansi usaha, orang butuh kredit. Pertanyaannya, kalau dia ekspansi ada enggak yang membeli atau usahanya bisa jalan enggak? Jangan-jangan kalau dia kredit lagi tidak mampu mengembalikan kreditnya,” tutur pemilik restoran Raja Konro Daeng Naba tersebut.

Selain itu, lemahnya pangkalan data (database) pelaku UMKM juga menjadi momok bagi terhambatnya penyerapan insentif. Ikhsan justru melihat penyaluran BanPres Produktif sebagai upaya pemerintah melakukan pemutakhiran data.

“Menurut saya saat ini (insentif) sudah cukup. Ini saja dulu untuk tahap satu. Jangan lagi meminta, tapi ini belum beres insentifnya. Kalau ini bisa terserap, maka kalau ada tambahan dari pemerintah lebih bagus,” ujarnya.

Sementara itu, Staf Ahli Menteri KUKM Tubagus Fiki Chikara Satari melihat besarnya serapan insentif bergantung pada kebutuhan dan kondisi masing-masing pelaku UMKM. Dia menambahkan, stimulus tidak hanya berada di bawah kendali kementeriannya, namun juga tersebar di lembaga lainnya. Program yang dijalankan kementeriannya langsung hanyalah stimulus investasi koperasi melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir.

“Ini (Program PEN) kembali secara sistemik yang ingin didesain supaya (pelaku UMKM) survive, digerakkan lagi. Kita tahu persis sisi permintaannya terdampak. Dari sisi permintaan, pemerintah sudah membuka channel UMKM secara masif akses pasar, khususnya belanja pemerintah melalui UMKM,” katanya melalui sambungan telepon, Kamis (27/8).

Akses tersebut, sambung dia, dibuka melalui pengadaan barang dan jasa pemerintah yang difasilitasi oleh LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) serta Pasar Digital BUMN yang memungkinkan unit UMKM menjadi vendor bagi perusahaan pelat merah.

Fiki menambahkan program BanPres tidak hanya semata-mata memberi bantuan tambahan terhadap pelaku UMKM, melainkan juga membuka akses pengusaha kecil terhadap layanan perbankan. Penerima BanPres juga akan dibuatkan rekening bank oleh lembaga penyalur untuk menerima dana insentif.

“Kemudian, financial literacy juga didorong. Sekarang kita banyak dorong UMKM untuk onboarding digital yang otomatis sudah ada ekosistem perbankan. Datanya kominfo yang sebelumnya 13% dari jumlah UMKM akhir 2019, sekarang dengan dorongan program dari pemerintah datanya sudah ada 1,6 juta UMKM baru yang onboard di platform digital,” terang pengusaha yang menjadi pemilik Airplane System Clothing tersebut.

Peningkatan literasi dan inklusi keuangan jadi kunci

Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2019, tingkat literasi keuangan pengusaha sebesar 43,6% dan inklusi keuangan pengusaha sebesar 86,46%. Tingkat literasi dan inklusi keuangan ini amatlah penting bagi pelaku UMKM untuk mengakses pembiayaan usaha mereka maupun bantuan yang diberikan oleh pemerintah.

Kepala Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kristanti Puji Rahayu mengatakan pelaku UMKM menjadi salah satu sasaran prioritas dalam program peningkatan literasi dan inklusi keuangan nasional. Dua sasaran prioritas lainnya adalah nelayan/petani dan ibu rumah tangga.

“Sebagai upaya meningkatkan inklusivitas masyarakat, OJK telah melaksanakan berbagai program. Salah satu inisiasi OJK dalam meningkatkan akses keuangan di daerah adalah melalui pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang bekerja sama dengan Kemendagri. Hingga saat ini telah terbentuk 191 TPAKD di tingkat provinsi/kabupaten/kota di Indonesia,” tuturnya kepada Alinea.id, Kamis (27/8).

Terdapat dua program TPAKD bagi bagi para pelaku UMKM yang masih belum memiliki akses perbankan (unbankable), yakni Kredit/Pembiayan Melawan Rentenir (K/PMR) dan Bank Wakaf Mikro (BWM). 

“OJK sendiri telah melakukan berbagai program kegiatan edukasi khusus bagi UMKM, bekerja sama dengan Dewan Kerajinan Nasional (Dekranasda) tingkat provinsi maupun kabupaten, UMKM binaan Industri Jasa Keuangan, Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia (IPEMI), Dinas UMKM tingkat provinsi maupun kabupaten, Komunitas Pejuang Muda Surabaya serta para Pekerja Migran Indonesia (PMI) pascapenempatan yang ingin berwirausaha,” terangnya.

Tahun ini, OJK telah merencanakan rencana 432 kegiatan edukasi, dengan 48 (11,11%) kegiatan di antaranya menargetkan UMKM. Adapun realisasi semester I 2020, telah dilaksanakan 236 kegiatan, 34 (14,41%) kegiatan di antaranya menyasar kepada komunitas UMKM. Sepanjang 2020, sebanyak 398 (8,30%) dari 4.795 kegiatan edukasi yang direncanakan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) menyasar pelaku UMKM.

Bentuk insentif perlu dievaluasi 

Sementara itu, Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listyanto berpendapat pemerintah harus lebih serius dalam menyalurkan stimulus bagi pelaku UMKM lantaran perannya yang besar terhadap perekonomian nasional. 

“Memang faktanya 99% pelaku usaha tergolong UMKM. Ibaratnya nyari UMKM gampang, tapi kok penyerapannya rendah. Apakah desain juknis (petunjuk teknis) dan juklak (petunjuk pelaksanaan) sedemikan rumit atau memang angkanya tidak begitu gede, artinya gede dalam perencanaan dan realisasinya kecil-kecil? Perlu dilihat apa sih kendalanya,” ungkapnya dalam webinar Indef, Selasa (25/8).

Eko menyarankan pemerintah untuk melibatkan lembaga keuangan non-bank dalam penyaluran insentif UMKM. Dia melihat jalur perbankan masih belum dapat menjangkau banyak pelaku UMKM, meskipun secara sistem dianggap lebih siap dalam menyalurkan stimulus dana PEN.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M. Rizal Taufikurahman melihat kondisi krisis ekonomi korona tidak sama dengan krisis moneter 1998. Waktu itu, UMKM menjadi penggerak perekonomian nasional dan mampu bertahan dari krisis.

Kini, output produksi UMKM turun hampir 80% akibat pembatasan aktivitas selama pagebluk yang berdampak pada turunnya pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, Rizal berpendapat stimulus UMKM harus menjadi prioritas.

“Saya khawatir ada bottlenecknya (penghambat) yang sangat berat untuk mempercepat ini (realisasi penyerapan insentif). Saya kira permasalahan birokrasi, sepertinya juga juklak dan juknis, serta sinkronisasi dan koordinasi dengan daerah,” ujarnya.

Hal senada juga diungkapkan Dosen Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor Iman Sugema. Ia mengaku pesimistis terhadap kemanjuran program insentif yang digelontorkan oleh pemerintah kepada pelaku UMKM. Menurutnya, dibutuhkan waktu yang lama untuk membangun basis data yang akurat bagi calon penerima intensif sesuai dengan nama dan alamat sebenarnya (by name by address).

“Yang diperlukan solusi cespleng, cepat, dan itu bisa langsung berdampak. Misalkan begini, kebijakan membuka unit-unit usaha yang relatif aman dari covid. Aman dari Covid bisa dua hal, satu kegiatan usaha secara alamiah aman, taruhlah sektor pertanian yang kegiatannya di udara terbuka. Kedua, wisata alam dan lain-lain tidak harus di-restrict (ditutup), hanya dibatasi saja jumlah pengunjungnya,” jelasnya.

Ekonom Senior Indef ini menyarankan agar insentif hanya dibagikan kepada para pelaku usaha yang mematuhi protokol kesehatan pandemi. Menurutnya, stimulus akan sia-sia apabila kasus positif penderita Covid-19 terus meningkat.

"Saya bukannya mengkritisi penyerapannya rendah, tapi kita tidak bisa berharap dengan skema yang secara praktis tidak bisa berjalan. Sudahlah kalau penyerapan rendah dan skemanya tidak cocok, ganti skemanya saja,” tegasnya.


 

Berita Lainnya