OJK cabut izin usaha BPR Budisetia

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali mencabut izin Bank Perkreditan Rakyat. Melalui Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisioner (KDK) Nomor KEP–98/D.03/2018 tanggal 25 Mei 2018, otoritas mencabut izin usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Budisetia.

Dalam keterangan resminya, Kepala OJK Provinsi Sumatera Barat Darwisman menyebut BPR itu beralamat di Jalan Prof. DR. Hamka No.115, Kelurahan Air Tawar Barat, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Izin dicabut terhitung sejak 25 Mei 2018. 

Sebelum dilakukan pencabutan izin usaha, BPR tersebut telah masuk status Bank Dalam Pengawasan Khusus sejak  27 Februari 2018. Sesuai ketentuan yang berlaku, BPR diberikan kesempatan selama 60 hari atau sampai dengan tanggal 27 April 2018 untuk melakukan upaya penyehatan.

"Penetapan status Bank Dalam Pengawasan Khusus disebabkan BPR tidak mampu memperbaiki kinerja keuangan yang memenuhi standar sesuai ketentuan yang berlaku," ujar Darwisman, Jakarta, Jumat (25/5).

Sampai batas waktu yang ditentukan, upaya penyehatan yang dilakukan tidak sesuai harapan. OJK menilai BPR tidak dapat memperbaiki kondisi BPR untuk keluar dari status Bank Dalam Pengawasan Khusus. Indikasinya terlihat dari tidak berhasilnya BPR memiliki Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (CAR) paling kurang sebesar 8%.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi sesuai Undang-undang No. 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2009.

OJK juga mengimbau kepada nasabah PT Bank Perkreditan Rakyat Budisetia untuk tetap tenang. Pasalnya, dana masyarakat di perbankan termasuk BPR dijamin LPS sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

Masyarakat yang berkepentingan dapat menghubungi Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Barat yang beralamat di Gedung Bank Indonesia Padang Lantai 2, Jalan Jenderal Sudirman No.22 Padang.