OJK siapkan aturan kesehatan perusahaan asuransi

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan menerbitkan peraturan terkait dengan tingkat kesehatan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) termasuk perusahaan asuransi. Rencana penerbitan aturan tersebut menyusul maraknya kasus yang menimpa perusahaan asuransi akhir-akhir ini.

Kepala Departemen Pengawasan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) 1A OJK Ariastiadi mengatakan peraturan tingkat kesehatan perusahaan IKNB tersebut telah digodok sejak tahun 2019.

"POJK ini akan mengatur tingkat kesehatan perusahaan asuransi, pembiayaan, dana pensiun, dan lain-lain. POJK ini merupakan bagian dari reformasi IKNB," kata Ariastiadi di Gedung OJK, Jakarta, Kamis (13/2).

Ariastiadi melanjutkan POJK ini akan melengkapi POJK Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

Dalam POJK baru tersebut, kata Ariastiadi, rencananya akan ada empat kriteria penilaian kesehatan perusahaan IKNB. Pertama, bagaimana rating dari penerapan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG).

Kedua, bagaimana profil risiko dan penjamin risiko perusahaan IKNB. Ketiga, implikasi pada profil risiko dan penjamin risiko terhadap keuangan, liabilitas, dan permodalan perusahaan IKNB. Terakhir, OJK akan memberikan rating kepada tingkat kesehatan perusahaan IKNB dari 1-5.

"Nanti akan ada rating 1-5, akan ada perlakuan khusus," ujar dia.

Menurut Ariastiadi, dengan pemberian rating tersebut, nantinya OJK bisa mengidentifikasi lebih awal perusahaan asuransi mana yang perlu perhatian khusus, atau bahkan yang perlu disehatkan.

"Dengan pendekatan yang baru, akan jadi lebih antisipatif. Akan ada perbaikan, baik yang mayor maupun yang minor," tutur Ariastiadi.