PAN soal China minta APBN jadi jaminan kereta cepat: Harus tegas

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN), Bakri HM, meminta pemerintah menolak permintaan China tentang anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) Indonesia menjadi jaminan utang proyek kereta cepat Jakarta Bandung (KCJB). Sebab, komitmen awal bahkan tidak menggunakan duit negara untuk membiayainya.

"Kita terkejut adanya desakan dari pemerintah China ingin bahwa penyelesaian ini harus diperkuat dengan APBN," ujarnya. "[Indonesia] harus tegas kepada pemerintah China."

Menurut anggota Komisi I DPR itu, pemerintah mesti dapat mendesak China agar komitmen dengan kesepakatan awal. "Harus tetap kembali kepada kesepakatan awalnya."

Bakri melanjutkan, APBN tidak semestinya dijadikan jaminan dalam proyek KCJB. Apalagi, situasi dan kondisi anggaran saat ini stabil.

"Orang-orang yang terlibat dalam pembangunan ini harus berpikir panjang. Jangan sampai anggaran-anggaran kita, situasi kondisi kita yang hari ini kita tahu bahwa posisi masih stabil, tapi jangan sampai digoyang oleh isu-isu yang terkadang-kadang yang tidak baik," tuturnya.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Pandjaitan, sebelumnya mengungkapkan, China mau APBN Indonesia menjadi jaminan pembayaran utang proyek KCJB. Ini berdasarkan hasil lawatannya ke "Negeri Tirai Bambu".

"Mereka mau dari APBN, tetapi kita jelaskan kalau dari APBN itu prosedurnya jadi panjang, makanya mereka juga sedang pikir-pikir. Kami dorong melalui PT PII (Penjaminan Infrastruktur Indonesia) karena ini struktur yang baru dibuat pemerintah Indonesia sejak 2018," ucap Luhut, beberapa waktu lalu.

Luhut pun mengakui gagal melakukan negosiasi besaran bunga utang. China bersikukuh Indonesia tetap membayarnya sebesar 3,4% per tahun, sedangkan RI mau 2%. "Tapi, kita masih mau negosiasi lagi."