logo alinea.id logo alinea.id

Pariwisata Jakarta membutuhkan pembenahan

Laporan hasil penelitian tentang pariwisata di DKI Jakarta 2018 menunjukkan peluang wisatawan kembali berkunjung ke DKI Jakarta masih rendah

Hermansah Jumat, 11 Jan 2019 23:29 WIB
Pariwisata Jakarta membutuhkan pembenahan

DKI Jakarta membutuhkan pembenahan dan pengembangan strategi yang baik, untuk mendapatkan peluang menarik kunjungan wisatawan nusantara maupun mancanegara.

Hal itu disampaikan Kepala Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi DKI Jakarta Trisno Nugroho dalam Focus group discussion (FGD) Jakarta Tourism Forum (JTF) bertajuk “Sinergi Pengembangan Pariwisata DKI Jakarta” di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta, beberapa waktu lalu di Jakarta.

Laporan hasil penelitian tentang pariwisata di DKI Jakarta 2018 menunjukkan peluang wisatawan nusantara (wisnus), maupun wisatawan mancanegara (wisman) kembali berkunjung ke DKI Jakarta, relatif rendah.

Bila kondisi masih seperti sekarang maka peluang wisnus kembali hanya sebesar 56% sementara wisman 63%. Namun, bila seluruh faktor wisata baik, peluangnya meningkat menjadi 97%. “Artinya masih banyak hal perlu dibenahi lagi,” kata Trisno.

Faktor pendorong orang kembali berkunjung ke Jakarta antara lain aksesibilitas, atraksi, dan aktivitas. Faktor yang saat ini paling unggul dalam menarik wisatawan nusantara untuk kembali berwisata ke DKI Jakarta adalah kemudahan mendapatkan transportasi. Namun hambatan perjalanan atau kemacetan paling banyak dikeluhkan. “Jika permasalahan kemacetan dapat diselesaikan, maka peluang wisatawan kembali ke Jakarta akan meningkat,” kata Trisno.

Hal lainnya yang menjadi sorotan para wisatawan adalah kekayaan spot foto dan pilihan aktivitas beragam di Jakarta. Sayangnya, tidak banyak petugas yang membantu para wisatawan di lokasi wisata serta minimnya area permainan anak.

Bank Indonesia memberikan tujuh rekomendasi kepada pemerintah, pelaku sektor pariwisata, dan pemangku kepentingan lainnya. Yakni, memperbanyak promosi di media sosial, menempatan petugas di titik strategis dan pemberian petunjuk/ informasi wisata yang lebih luas, memperbanyak lagi spot foto yang unik dan instagrammable, memperbanyak event khususnya festival olahraga dan budaya.

Selain itu yang harus dilakukan adalah memperbanyak pilihan paket wisata private dan open trip, perbaikan sistem transportasi dari dan menuju tempat wisata, serta meningkatkan fasilitas yang sesuai kebutuhan/ karakteristik wisatawan. “Pemerintah daerah diharapkan untuk dapat lebih berperan dalam melakukan penataan,” kata Trisno.

Sponsored

Direktur Jasa Keuangan dan BUMN Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional, yang juga Kepala Sekretariat Komite Nasional Keuangan Syariah, Muhammad Cholifihani, mengatakan DKI Jakarta harus segera berbenah. Menurutnya, Jakarta memiliki potensi sangat besar sebagai destinasi wisata halal. “Di Jakarta ada lebih 40 ribu kamar hotel berbintang, 5.000 masjid, 200 lebih destinasi wisata dan 170 lebih mal, dan 8 juta lebih populasi muslim Jakarta," kata Cholifihani.

Pada 2016 Indonesia belum masuk dalam 10 besar pariwisata halal. Sekarang, dengan makin seriusnya semua pihak terhadap pariwisata halal, Indonesia masuk dalam lima besar pariwisata halal dunia. Peluang Indonesia sebagai pusat pariwisata halal dunia masih sangat besar. Tercermin dari jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia terus mengalami peningkatan sebesar 55% secara absolut, dari tahun 2014 sebesar 9 juta, menjadi 14 juta pada tahun 2017. “Untuk Jakarta sendiri saat ini jumlah wisatawan mancanegara ke DKI Jakarta baru sekitar 2 jutaan per tahun.

Asisten Perekonomian dan Keuangan Provinsi DKI Jakarta Sri Haryati mengakui sejumlah permasalahan dihadapi pemerintah dalam pengembangan pariwisata di DKI Jakarta. Antara lain, daya tarik obyek wisata masih kurang antara lain karena prasarana dan sarana yang tersedia belum memadai, kebersihan dan keindangan kurang terpelihara, kurangnya kolaborasi dengan masyarakat, komunitas dan pelaku industri praiwisata, kurangnya publikasi dan informasi obyek wisata beserta atraksinya, dan belum optimalnya koordinasi antar sektor yang terkait.

Khusus untuk sektor wisata halal, permasalahannya terutama faktor sebagian masyakarat Jakarta kurang memahami konsep wisata halal. Sebagian industri pariwisata yang beroperasi belum berdasarkan prinsip syariah, misalnya sebagian besar restoran yang beroperasi belum memiliki sertifikat halal, masih adanya anggapan bahwa wisata halal bukan pangsa yang besar sehingga upaya untuk meningkatkan wisata halal belum optimal, dan masih terdapat anggapan bahwa sarana dan prasaran yang ada sudah halal sehingga tidak perlu untuk melakukan suatu inovasi.

Koordinator Jakarta Tourism Forum, Salman Dianda Anwar mengatakan JTF adalah wadah tempat berkumpulnya para pemerhati dan pemangku kepentingan yang ingin mendorong dan mengawal serta ikut terlibat dalam berbagai kegiatan dalam rangka mewujudkan Jakarta sebagai salah satu destinasi wisata berkelas dunia dan menjadikan Jakarta sebagai pusat halal dunia. 

Salman berkeyakinan Indonesia, khususnya DKI Jakarta, mampu mewujudkan hal itu dengan memanfaatkan potensi Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar dunia, dengan keindahan alam, seni budaya, serta keunikan serta potensi wisata yang dimiliki. “Sekarang tinggal bagaimana pemerintah, swasta, BUMN, BUMD, dan seluruh stakeholder bergerak bersama merealisasikannya,” kata Salman.