Ekonom: Pelonggaran PPKM, bantuan pemerintah tetap diperlukan

Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) hingga 30 Agustus 2021. Namun, beberapa daerah diturunkan levelnya dari level 4 ke level 3.

Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira melihat, pelonggaran PPKM dari level 4 ke 3 akan memiliki dampak terhadap konsumsi rumah tangga, meskipun tidak langsung naik tinggi seperti kuartal II-2021 sebelum adanya PPKM ketat. 

"Akan ada perbaikan konsumsi tetapi relatif terbatas. Misalnya pusat perbelanjaan dilonggarkan, tetapi daya beli kelas menengah belum mendorong belanja yang tinggi," kata Bhima, Selasa (24/8). 

Menurutnya, akan ada jeda atau lag antara pelonggaran dengan kenaikan konsumsi rumah tangga, karena faktor sisi pendapatan masyarakat yang masih rendah. 

Selain itu, kegiatan perkantoran masih dibatasi 25% untuk sektor nonesensial, yang artinya sebagian pekerja masih berada di rumah. Padahal, Bhima melihat banyak pengunjung mal yang juga pekerja perkantoran. 

"Jadi satu sektor dilonggarkan tetapi sektor lain masih dibatasi belum akan berpengaruh banyak," ucap dia. 

Bhima menilai, pelonggaran PPKM belum tentu bisa menolong pertumbuhan ekonomi di sisa kuartal ke III-2021. Jika tumbuh positif, Bhima memperkirakan pertumbuhan tersebut masih dikisaran 2% year-on-year di kuartal III-2021. 

Selain itu, menurutnya pada September tidak terdapat event besar yang bisa memicu kenaikan mobilitas masyarakat. 

"Nanti kita cek di kuartal ke IV-2021, harapannya sudah lebih baik penurunan kasus Covid-19 dan bertepatan dengan libur Natal dan Tahun Baru. Jadi minat belanja masyarakat lebih tinggi," ujar dia. 

Namun, pertumbuhan di kuartal IV-2021 tersebut bisa diperoleh dengan catatan penanganan pandemi tetap berjalan on the track. Dari sisi ekspor, dia juga melihat akan cenderung lebih rendah, karena negara tujuan ekspor mengalami masalah menghadapi varian delta, sehingga berpengaruh terhadap laju konsumsi maupun permintaan bahan baku industri. 

Dia menyarankan, meski ada pelonggaran, vaksinasi ke pekerja di sektor esensial tetap perlu diprioritaskan. Hal ini agar tidak terjadi lonjakan kasus kembali dan yang disalahkan sektor industri manufaktur, karena ada klaster pabrik. 

Pemerintah juga diminta terus meningkatkan serapan serta nominal perlindungan sosial dan bantuan UMKM. Bhima menilai, pelonggaran bukan berarti ekonomi akan kembali normal, yang berarti dukungan belanja pemerintah masih konsisten dibutuhkan setidaknya sampai akhir 2022.