Pembiayaan infrastruktur hijau di 2024 butuh US$451 miliar

PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), Asian Development Bank (ADB), dan Climate Bonds Initiative (CBI) meluncurkan laporan Green Infrastructure Investment Opportunities (GIIO): Green Recovery. Laporan ini mengidentifikasi dan menganalisis beberapa proyek infrastruktur hijau yang terbuka untuk investasi dan pengembangan potensial di Indonesia.

Laporan ini merupakan yang ketiga dalam seri Climate Bonds GIIO Indonesia. Adapun yang perdana diterbitkan di tahun 2018 dan diperbarui pada akhir 2019.

Titik berat laporan ini adalah pada peran pendanaan sektor swasta dalam menutup kesenjangan infrastruktur hijau dan mitigasi iklim, serta menampilkan total delapan proyek hijau di empat sektor, yakni energi terbarukan, transportasi rendah karbon, infrastruktur air, dan pengelolaan limbah. Sekitar lima puluh samples project pipeline yang membutuhkan pinjaman dan investasi, juga diidentifikasi.

Menurut laporan tersebut, diperlukan US$451 miliar untuk membiayai infrastruktur pada tahun 2024, di mana sektor swasta menyumbang 42% dari kebutuhan pendanaan. Sektor energi dan transportasi bertanggung jawab atas lebih dari 90% kebutuhan pendanaan mitigasi iklim Indonesia sebesar US$245 miliar dari US$264 miliar yang dibutuhkan pada tahun 2030.

Labelled bonds, seperti obligasi hijau atau keberlanjutan, telah digunakan untuk menarik modal swasta hijau. Contohnya, green bond alias obligasi hijau senilai Rp500 miliar (US$34,9 juta) yang diterbitkan pada tahun 2018 oleh PT SMI.

Hingga saat ini, Indonesia telah menerbitkan 17 obligasi hijau, sosial dan keberlanjutan dengan nilai US$7,7 miliar. Pada tahun 2022 rencananya ada penerbitan obligasi hijau oleh dua Badan Usaha Milik Negara (BUMN) energi besar, yakni PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan Pertamina, guna membiayai aset energi terbarukan.

Proyek infrastruktur hijau seperti yang diidentifikasi dalam laporan dapat mendorong stimulus hijau Indonesia, mempromosikan penciptaan lapangan kerja hijau, serta menangani perubahan iklim. Laporan ini juga menganalisis tren saat ini dalam dukungan kebijakan penerbitan obligasi hijau, sosial, dan keberlanjutan domestik, jalur infrastruktur hijau Indonesia yang luas dan  terbuka untuk investasi melalui instrumen keuangan hijau, serta fasilitas de-risking untuk meningkatkan bankability proyek infrastruktur.

Anouj Mehta, Country Director, Thailand Resident Mission, and Unit Head of the ASEAN Catalytic Green Finance facility, Southeast Asia Department, ADB mengatakan, peran multilateral seperti ADB di sisi obligasi hijau adalah mencoba untuk membantu mengatasi berbagai tantangan di antaranya perubahan iklim.

"Pada area ini saya rasa ADB maupun bank multilateral lainnya perlu bekerja sama dengan baik dengan pemerintah daerah maupun pemerintah internasional untuk dapat membuat program maupun memberikan dukungan yang nyata dalam rangka menciptakan transisi iklim yang hijau dan berkelanjutan,” ujar Mehta dalam keterangan pers, dikutip Sabtu (19/3).

Direktur Utama PT SMI Edwin Syahruzad menyebut infrastruktur hijau di Indonesia tumbuh secara ekspansif. Menurutnya, blended finance melalui skema SDG Indonesia One (SIO) serta penerbitan green bond menjadi contoh alternatif pembiayaan dari PT SMI yang dapat dimanfaatkan pada sektor ini.

SIO merupakan inisiatif strategis yang dibentuk oleh PT SMI bersama Kementerian Keuangan pada tahun 2018 dalam rangka memberikan solusi terhadap permasalahan climate finance. "Kami juga berupaya melengkapi fitur-fitur yang ada pada platform ini sehingga ke depan SDG Indonesia One dapat turut membantu menangani dan memberikan solusi pada carbon finance serta menjadi jembatan menuju akses international flow of finance and capital," tuturnya.

Sean Kidney, CEO Climate Bonds Initiative menambahkan infrastruktur hijau menghadirkan peluang investasi yang sangat besar bagi Indonesia. "Kami tahu investor global memperhatikan penerbitan obligasi hijau dan berkelanjutan dari pasar negara berkembang. Aset seperti energi bersih dan transportasi hijau biasanya memenuhi syarat untuk sertifikasi, dan kami yakin dapat melihat sejumlah besar penerbitan obligasi datang dari Indonesia pada tahun 2022,” katanya.