Pemerintah batalkan lelang utang Rp60 triliun

Kementerian Keuangan membatalkan lelang surat utang hingga akhir tahun dengan potensi senilai Rp28 triliun-Rp60 triliun.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (DJPPR Kemenkeu) membatalkan dua penerbitan surat utang negara (SUN) dan surat berharga syariah negara (SBSN). Masing-masing berpotensi meraup dana Rp20 triliun-Rp40 triliun dari SUN dan Rp8 triliun-Rp20 triliun dari SBSN.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pembatalan lelang SBN dilakukan lantaran defisit APBN terkendali di bawah target sepanjang 2018. Sehingga, pemenuhan pembiayaan telah mencukupi terutama dari SBN.

Pemerintah menargetkan defisit APBN 2018 mencapai 2,12% terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Jumlahnya mencapai Rp314,2 triliun. Kemenkeu memproyeksi realisasi defisit APBN hingga akhir tahun berada pada level 1,8%-1,9% terhadap PDB.

"Kami lihat dari penerbitan kemarin, dan alternatif pembiayaan yang kita miliki sudah mencukupi dari sisi formula, karena penerimaan sudah bagus," kata Sri Mulyani saat ditemui di Jakarta, Kamis (22/11). 

Pembatalan emisi SUN dan SBSN pada akhir tahun antara lain, lelang penerbitan SUN pada 4 Desember dan 18 Desember 2018. Kemudian, SBSN yang akan dilelang pada 27 November dan 11 Desember 2018.

Jumlah penerbitan SUN setiap lelang senilai Rp10 triliun-Rp20 triliun. Sedangkan, jumlah SBSN yang diterbitkan pemerintah senilai Rp4 triliun-Rp10 triliun. Sehingga, total potensi emisi SBN mencapai Rp28 triliun-Rp60 triliun.

Keputusan pembatalan emisi SBN ini, kata Sri Mulyani, diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap kondisi keuangan Indonesia. Menkeu berjanji bakal menjaga stabilitas fiskal dan moneter, serta kebijakan makroprudensial. 

"Dengan core-nya yang semakin baik, maka fundamental kuat. Kita harapkan mampu menjaga ekonomi dari ketidakpastian global," ujarnya.

Dari data DJPPR Kemenkeu, realisasi SBN telah mencapai Rp753,2 triliun setara 94,27% dari target APBN hingga 14 November 2018. Realisasi SBN itu terdiri dari SUN Rp545,7 triliun dan SBSN Rp207,5 triliun. 

Sementara itu, realiasi pembiayaan yang dicairkan pemerintah hingga Oktober 2018 mencapai Rp320 triliun. Pembiayaan itu terutama bersumber dari utang senilai Rp333,72 triliun setara dengan 83,6% dari APBN 2018. 

Realisasi pembiayaan utang tersebut terdiri dari penerbitan SBN (neto) sebesar Rp343,23 triliun atau mencapai 82,8% dari APBN 2018. Sedangkan, pinjaman (neto) sebesar Rp9,51 triliun atau sekitar 62,1% dari rencana pemerintah pada 2018. 

Target penerbitan kotor (gross issuance) SBN pada tahun ini senilai Rp846,4 triliun. Hingga kuartal III-2018, pemerintah telah meraup dana senilai Rp451,75 triliun dari hasil lelang penjualan SBN.

Pada kuartal IV-2018, pemerintah menargetkan penerbitan SBN senilai Rp142,72 triliun dari enam kali lelang SUN dan enam kali lelang SBSN. Pada pelaksanaan lelang sebelumnya, pemerintah meraup dana senilai Rp20 triliun dari total penawaran yang masuk senilai Rp59,48 triliun.