Pemerintah pastikan inflasi pada 2019 terjaga di level 3,5%

Pemerintah memastikan tingkat inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) sepanjang 2019 tetap terjaga atau berada di kisaran 3,5%. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan keyakinan ini karena melihat realisasi inflasi selama semester I-2019 terjaga pada tingkat 3,28% (yoy) dan 2,05% (ytd), atau masih terkendali sesuai dengan target sasaran tahun 2019.

“Secara spasial, inflasi daerah juga terkendali,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution saat memimpin High Level Meeting Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) di Jakarta, Rabu (10/7).

Menurutnya, realisasi inflasi semester I-2019 dapat terjaga di tingkat daerah hingga nasional disebabkan oleh konsistensi seluruh elemen Tim Pengendalian Inflasi Nasional dalam menjalankan strategi kebijakan 4K, yakni Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi yang Efektif serta mengimplementasikan peta jalan pengendalian inflasi tahun 2019-2021. 

“Serangkaian kebijakan penurunan tarif angkutan udara juga telah memberikan kontribusi terjaganya inflasi dalam periode Ramadan dan Lebaran 2019, serta semester I-2019,” ujar Darmin.  

Darmin juga menjelaskan, pihaknya bersama Bank Indonesia telah menginventarisasi beberapa tantangan dalam rangka pencapaian sasaran inflasi 2019. Salah satunya, potensi kemarau panjang dan tantangan dalam menjaga ketersediaan pangan pokok antar waktu dan antar wilayah.

Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah menegaskan komitmen untuk menjaga realisasi inflasi kelompok harga bergejolak (volatile food) maksimal pada level 5% (yoy) dan menjalankan kebijakan utama 4K. 

Selain itu, dalam jangka panjang, HLM juga menyepakati pentingnya penciptaan ekosistem yang mendukung terwujudnya ketersediaan pangan pokok antar waktu dan antar wilayah. 

“Kebijakan mendorong hilirisasi produk pertanian, perbaikan sistem logistik, peningkatan produktivitas pertanian, penerapan sistem cluster di sektor pertanian perlu disinergikan dengan segenap pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah,” tukas Menko Darmin. 

Selain itu, untuk memperkuat koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah, TPIP segera menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Tahun 2019 yang mengangkat tema “Sinergi dan Inovasi Pengendalian Inflasi untuk Penguatan Ekonomi yang Inklusif” dan rencananya akan dipimpin oleh Presiden Joko Widodo.
 
Langkah-langkah tersebut diyakini akan terus memperkuat kualitas koordinasi pengendalian inflasi, dan mendukung sinergi kebijakan moneter dan fiskal dalam mengelola kondisi makroekonomi yang sehat serta kebijakan-kebijakan pembangunan infrastruktur di berbagai daerah yang memperbaiki konektivitas dan kelancaran distribusi.

Pertemuan level tinggi ini dihadiri Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kecuk Suhariyanto, Direktur Utama Perum Badan Urusan Logistik (BULOG) Budi Waseso, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Iskandar Simorangkir, serta perwakilan dari Kementerian/Lembaga (K/L) terkait.