Pemerintah ubah skema investasi migas untuk tekan defisit neraca dagang

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan mengeluarkan kebijakan baru terkait eksplorasi minyak dan gas (migas) bumi pada bulan ini. Kebijakan ini menetapkan hasil eksplorasi minyak mentah (crude oil) yang biasanya diekspor, sekarang sebagian diolah di dalam negeri untuk pasar dalam negeri.

“Sebetulnya, defisit migas kita tidak terlalu lebar. Masyarakat perlu tahu bahwa hasil eksplorasi minyak yang dilakukan Pertamina di luar negeri dan dibawa ke dalam negeri tercatat sebagai barang impor. Itulah yang menyebabkan defisit neraca perdagangan menjadi lebar,” ujar Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso usai menghadiri rapat koordinasi di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (22/5).

Susiwijono mengatakan, nantinya minyak mentah hasil eksplorasi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) sebagiannya bakal diolah di kilang PT Pertamina (Persero) di dalam negeri. Hal ini didorong untuk memperbaiki defisit neraca perdagangan yang kian memburuk hingga US$2,5 miliar sepanjang April 2019 lalu akibat terpengaruh oleh kinerja ekspor impor migas.

"Jadi ada side off, di mana pencatatan ekspor crude oil nya bakal turun, tapi impor juga turun," ucapnya.

Selain itu, pemerintah juga berencana memasukkan nilai investasi eksplorasi migas yang telah dilakukan PT Pertamina di luar negeri, seperti di Aljazair, Malaysia, maupun Irak ke dalam catatan pendapatan primer. Sehingga ke depannya, diharapkan mampu mengurasi defisit neraca transaksi berjalan atau current account deficit (CAD).

Menurut Susiwijono, selama ini negara telah salah kaprah dalam melakukan pencatatan kegiatan ekplorasi migas. Sehingga, semua hasil eksplorasi migas yang dilakukan Pertamina di luar negeri dan dibawa kembali ke dalam negeri bukan dicatat sebagai produk ekspor melainkan produk impor. Sementara itu, jasa investasi yang telah dilakukan Pertamina di luar negeri tersebut malah tidak tercatat dalam pendapatan primer. 

"Nah ternyata berdasarkan standar internasional, International Merchandise Trade Statistic (IMTS), di semua negara, kegiatan eksplorasi tersebut tetap dicatat sebagai impor. Sebaliknya, hasil eksplorasi perusahan asing di Indonesia yang dibawa ke luar negeri juga tercatat sebagai ekspor. Dari metode pencatatan sudah clear. Tapi untuk jasa itu belum tercatat," ujarnya.

Pemerintah batal stop impor avtur dan solar

Di kesempatan terpisah, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengklarifikasi pernyataannya sendiri terkait rencana pemerintah memberhentikan impor avtur dan solar yang rencananya berlaku pada Juni 2019. 

Menurutnya, atas kebijakan baru Kementerian ESDM tersebut, sebenarnya pemerintah ingin Pertamina sudah bisa memproduksi avtur dan solarnya sendiri dari minyak mentah yang diproduksi dari KKKS.

Dulu itu saya bicara, mulai Mei, Pertamina akan mengolah sebagian dari crude oil yang dihasilkan oleh KKKS dan berimplikasi kepada impor avtur dan solar yang bakal diturunkan. Nah, banyak yang takut, menyangka tidak boleh impor, padahal bukan seperti itu maksud saya," ujarnya.

Darmin mengaku banyak keluhan dari para importer terkait hal tersebut. Untuk itu, pihaknya menggelar rapat lanjutan demi mengkaji dampak impor avtur dan solar pada defisit neraca perdagangan migas.

“Ternyata secara internasional permasalahannya soal investasi. Kapasitas Pertamina tidak terlalu besar, sehingga crude oil diolah di luar. Tapi dampaknya bukan pada impor solar,” kata dia.

Dengan demikian, lanjut Darmin, ketika Pertamina mengolah minyak dari KKKS akan membuat impor minyak menjadi turun. Atas dasar hitungan tersebut, swasta yang selama ini impor solar ataupun avtur tidak perlu khawatir dengan pernyataan dirinya beberapa waktu lalu.

"Karena mereka yang paling grogi, kok enggak bilang-bilang, kita baru bangun tangki. Jadi tidak perlu khawatir," ujarnya.