sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Pemulihan mal tersandung protokol dan lemahnya daya beli

Mal kembali dibuka saat kasus positif Covid-19 sedang tinggi-tingginya. Sementara daya beli masyarakat belum pulih sepenuhnya.

Fajar Yusuf Rasdianto
Fajar Yusuf Rasdianto Rabu, 29 Jul 2020 06:59 WIB
Pemulihan mal tersandung protokol dan lemahnya daya beli
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 404.048
Dirawat 60.569
Meninggal 13.701
Sembuh 329.778

Sabtu (25/7) malam, Fey (21 tahun) seorang mahasiswi tingkat akhir di Universitas Bina Nusantara (Binus) terlihat santai menikmati sebotol bir di salah satu kafe outdoor di Lippo Mall Puri, Jakarta Barat. Persis di sampingnya sekantung belanja bermerek Guess tergeletak di meja.

Hari itu, kata Fey, sudah kedua kalinya ia berkunjung ke mal pasca-pusat perbelanjaan kembali dibuka 15 Juni lalu. Dua kali merupakan angka yang sedikit bagi Fey. Sebab pada masa sebelum pandemi, hampir setiap pekan ia selalu berkunjung ke mal. Entah untuk berbelanja atau sekadar ‘cuci mata’.

Berbeda dengan sekarang, Fey datang ke mal jika ada kebutuhan penting saja. “Lebih ada tujuan pasti sih sekarang, mau belanja atau apa gitu. Kalau dulu kan lebih kaya cuma mau jalan-jalan saja,” tutur Fey kepada Alinea.id.

Sejauh ini, Fey mengaku masih cukup khawatir dengan tingginya kasus penularan Covid-19 di Indonesia. Bahkan, ia juga takut kalau mal justru menjadi klaster baru penyebaran virus Sars-Cov2.

Kekhawatiran itu tampak jelas dari cara Fey memilih tempat duduk. Ia sengaja duduk di meja yang paling sepi dan jauh dari keramaian. Bahkan, ia tetap menggunakan masker kendati tidak ada satu orang pun yang berada di dekatnya.

“Sudah bagus sih (protokol kesehatannya), tapi kita ‘kan tetap harus melindungi diri pribadi. Harus tetap jaga jarak sama yang lain,” ungkap wanita berparas indo itu.

Setali tiga uang dengan Fey, Ayu Wardani (27 tahun) seorang karyawati Bank Rakyat Indonesia (BRI) juga punya kekhawatiran yang sama. Menurut Ayu, protokol kesehatan di Lippo Mall Puri masih kurang ketat. Pasalnya, pengecekan suhu saat memasuki pintu lobi mal hanya dilakukan secara otomatis melalui mesin.

Mestinya, sambung dia, pengecekan suhu juga bisa dilakukan secara manual untuk memastikan keamanan dan kenyamanan pengunjung. “Kalau bisa (pengecekan suhu) dua kali meskipun jadi double job ya. Tapi menurutku penting sih untuk protect pengunjung,” ujarnya.

Sponsored

Saat Alinea.id berkunjung ke Lippo Mall Puri, Sabtu (25/7), memang pengecekan suhu di lobi mal hanya dilakukan sekali melalui mesin. Namun, patut diakui bahwa upaya penerapan protokol kesehatan di mal ini sudah terbilang cukup baik.

Mal ini memasang beberapa poster himbauan untuk jaga jarak di beberapa titik gedung, termasuk di lift, eskalator, dan toko. Tombol-tombol di lift dibuat nirsentuh untuk memastikan tidak ada kontak fisik antara pengunjung terhadap benda-benda di mal yang punya potensi besar penularan Covid-19.

Di lantai mal juga dibuatkan jalur pemisah berjarak 1-1,5 meter untuk memastikan pengunjung saling menjaga jarak saat sedang berjalan. Di restorannya, jarak antarmeja dibuat berjauhan sekira 1,5-2 meter.

Hanya saja, meski sudah diterapkan protokol kesehatan yang sedemikian ketat, kedisiplinan pengunjung terhadap himbauan tersebut masih terbilang tidak cukup baik. Tampak beberapa pengunjung masih enggan menjaga jarak. Beberapa di antaranya bahkan terlihat tidak menggunakan masker.

Seorang penjaga toko mengenakan masker ketika berada dalam toko olahraga di sebuah mal yang terletak di Tangerang, Banten, 30 Juni 2020. Foto Reuters/Willy Kurniawan.

Sulitnya menjaga kedisiplinan pengunjung mal ini diakui CEO PT Lippo Malls Indonesia (LMI) Eddy Mumin. Menurutnya, tantangan terberat pelaku usaha mal dalam adaptasi kelaziman baru adalah menjaga kedisplinan pengunjung dan karyawan untuk mematuhi protokol kesehatan.

“Untuk itu kami terus melakukan edukasi tanpa henti kepada pengunjung kami melalui poster-poster yang kami tempatkan di mal, sosial media dan area strategis lainnya agar pengunjung tetap aware terhadap protokol untuk menjaga kesehatan selama berada di mal,” ungkap Eddy kepada Alinea.id melalui pesan singkat pekan lalu.

Okupansi anjlok

Terlepas dari itu, penerapan protokol kesehatan di pusat perbelanjaan memang mau tidak mau harus dilakukan. Pasalnya, aturan protokol kesehatan ini sudah termaktub dalam keputusan Menteri Kesehatan Nomor 382 Tahun 2020 sebagai salah satu syarat diperbolehkannya kembali mal untuk dibuka.

Beleid ini juga mengatur jumlah maksimum pengunjung mal yang dibatasi hanya 50% dari total kapasitas keseluruhan. Syarat ini harus dipenuhi para pengelola mal agar usaha mereka bisa tetap beroperasi.

Sebab, mal memang dibuka ketika tren penambahan kasus positif Covid-19 justru sedang tinggi-tingginya. Pada 15 Juni 2020, ketika mal kembali dibuka, angka penambahan kasus positif Covid-19 bertambah 1.017 pasien dengan total keseluruhan 39.294 pasien.

Angka ini kemudian semakin melonjak tajam dengan penambahan sekitar 1.300-1.600 kasus positif Covid-19 setiap harinya. Hingga hari Selasa (28/7) jumlah kasus positif Covid-19 di Tanah Air sudah tembus 102.051 pasien, mengalahkan China dengan total 86.715 pasien positif.

Karenanya, protokol kesehatan di mal pun amat penting untuk dilakukan, meski itu berarti jumlah pengunjung di mal tidak akan bisa semaksimal pada masa sebelum pandemi. Eddy Mumin mengakui, hingga saat ini jumlah pengunjung di 70 mal milik Lippo Group yang berada di Indonesia masih belum sampai separuhnya jika dibandingkan waktu normal.

Hal ini berpengaruh terhadap okupansi penyewa ruang retail di mal Lippo yang turut berkurang. Penurunan okupansi ini juga disebabkan oleh faktor larangan pembukaan bioskop serta wahana bermain anak di mal.

“Penurunan okupansi akibat pandemi Covid-19 secara keseluruhan sedang kami hitung, namun untuk Lippo Mall Puri sebagai mal terbesar LMI mengalami penurunan sekitar 5%,” terang Eddy.

Penurunan jumlah penyewa ruang retail ini juga terjadi di Mal Kota Kasablanka (Kokas). Senior Promotion Manager Kokas Agung Gunawan mengungkapkan, ada beberapa tenant Kokas yang sudah berhenti beroperasi. Penyebabnya tidak lain karena jumlah pengunjung yang belum maksimal.

“Hingga saat ini jumlah pengunjung weekday berkisar di angka 38% dan di weekend berkisar di angka maksimal 44%,” tulis Agung melalui pesan singkat kepada Alinea.id.

Dia mengakui secara aktvitas bisnis sebagian besar tenant di Kokas sudah beroperasi normal. Namun, ada juga tenant yang masih tutup sesuai dengan aturan pemerintah. Untuk menyiasati anjloknya okupansi, Kokas pun membuka layanan daring dengan menggandeng sejumlah platform. Misalnya, aplikasi Grab melalui program GrabFood Pesan Sekaligus dan Lazada untuk membuat e-Mall pertama di Indonesia. 

Agung mengaku pihaknya belum dapat memastikan kapan Kokas bisa kembali meraup untung di era New Normal. "Prioritas utama adalah untuk tetap menjalankan dan mengawasi penerapan protokol di lingkungan mal." tambahnya.

Tidak hanya di Kokas dan Lippo Mall, penurunan okupansi dan belum maksimalnya jumlah pengunjung juga terjadi di seluruh mal di Indonesia. Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonsuz Widjaja memaparkan di kawasan Central Business District (CBD) Jabodetabek okupansi masih di kisaran 30-40%, sementara di wilayah non-CBD berada di kisaran 40-50%.

Minimnya jumlah pengunjung ini tak ayal membuat sebagian penyewa ruang retail kewalahan untuk membayar biaya operasional. Akibatnya, sebagian pelaku usaha retail di mal pun harus menutup gerainya lantaran tak sanggup lagi menanggung kerugian.

“Penyewa baru juga relatif tidak ada karena hampir semua menunda untuk memulai usaha sambil melihat perkembangan situasi dan kondisi usaha kedepan,” imbuh Alphonsuz, (24/7).

Pertumbuhan retail anjlok

Beban berat di masa kelaziman baru ini juga diakui PT Matahari Putra Prima Tbk. (MPPA). Perusahaan retail yang menaungi Hypermart dan Boston bahkan mengaku harus memangkas 20% gaji seluruh karyawan demi melakukan efisiensi.

Director-Corporate Secretary & Public Affair MPPA Dany Kojongian mengatakan, pemotongan gaji terpaksa dilakukan mengingat kebutuhan biaya operasional gerai di masa pandemi ini semakin membengkak karena harus menerapkan protokol kesehatan.

Di samping itu, tren penjualan MPPA juga masih berada di level 40-60% dibandingkan waktu normal. Meski sudah dilakukan penjualan secara daring, tetapi nilai pendapatan dari cara ini masih belum sebanding dengan penjualan luring. Secara rata-rata penjualan daring MPPA hanya menyumbang 8-10% dari total keseluruhan pendapatan perusahaan.

“Jadi, kita melihat sih masih challenge, tantangannya masih banyak. Jadi mau dibilang apakah ini sudah perbaikan, kita ini masih di dalam badai,” terang Dany saat ditemui Alinea.id di Hypermart Puri Indah, (24/7).

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Mandey mengakui bahwa hingga saat ini sebagian besar pengusaha retail di Indonesia masih terus mengalami kerugian. Salah satu faktornya adalah adanya biaya tambahan untuk menyediakan alat kesehatan, penyanitasi tangan, disinfektan dan sejumlah keperluan protokol kesehatan lainnya.

Sedang di sisi lain, pendapatan retail masih terus terlunta-lunta dengan angka berkisar 30-40% dibandingkan waktu normal. Limitasi jam buka toko 9 jam menjadi salah satu alasan mengapa pendapatan sektor retail hingga saat ini masih rendah. 

Atas minimnya pendapatan retail itulah, Roy memprediksi, pertumbuhan sektor retail di kuartal II hanya akan menyentuh 1,5-2%. Angka ini setengah lebih rendah dibandingkan pertumbuhan di kuartal I yang mencapai 3-3,5%.

“Kuartal ke-III kami juga melihat pasti enggak akan jauh berbeda, karena PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) juga masih berlaku di mana-mana. Bahkan di kuartal IV juga,” ungkap Roy saat berbincang dengan Alinea.id pekan lalu.

Praktis, sambung Roy, pertumbuhan sektor retail tahun ini hanya akan berada di kisaran 3-3,5%. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan pertumbuhan tahun lalu yang menyentuh level 8,5%.

Sebagai catatan, sumbangan sektor retail pada Produk Domestik Bruto (PDB) nasional pada kuartal I lalu mencapai 58,14% dari total keseluruhan. Kuartal II ini, Roy memperkirakan, porsi sumbangan sektor retail untuk PDB akan lebih rendah dibandingkan kuartal sebelumnya.

“Karena memang juga indeks penjualan riil juga turun, maupun juga tadi target-target kami turun setengah. Dan kami berharap pemerintah daerah memahami akan hal ini,” imbuh Roy.

Sekretaris Jenderal Himpunan Penyewa Pusat Belanja Indonesia (Hippindo) Haryanto Pratantara juga menyampaikan hal senada. Menurut Haryanto, hingga saat ini kerugian yang harus ditanggung pelaku usaha retail di tengah adaptasi kelaziman baru masih cukup besar.

Sebab sebelumnya, pendapatan pelaku usaha retail di mal nyaris nihil saat penerapan PSBB. Sementara sekarang, upaya pemulihannya masih belum maksimal dengan nilai pendapatan hanya 50-60% dibandingkan waktu normal. Meski diakui Haryanto beberapa sektor kini mulai mengalami perbaikan.

“Lini bisnis yang lebih cepat pulih F&B (food & beverage). Lini yang lebih lambat pulih fashion,” terang Haryanto melalui pesan singkat.

Cita-cita tak sesuai realita

Laporan CEIC Data menunjukkan, pertumbuhan sektor retail di Indonesia pada bulan Juni telah menunjukkan adanya sedikit perbaikan. Namun angka pertumbuhan ini masih berada di level minus. Pertumbuhan sektor retail di bulan Juni berada pada angka -14,4%, naik dibandingkan pertumbuhan bulan Mei yang amblas -20,6%.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menyebut, pertumbuhan sektor retail yang masih minus ini menunjukkan bahwa pembukaan mal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bukanlah sesuatu yang efektif. Sebab masalah yang terjadi bukan hanya terbatas pada tingginya biaya operasional retail untuk protokol kesehatan, melainkan juga soal daya beli masyarakat yang masih rendah. 

“Ini juga yang menyebabkan ketika mal dibuka justru sebagian besar tidak bisa memenuhi HPP (Harga Pokok Penjualan),” tutur Enny kepada Alinea.id.

Kesulitan memenuhi HPP itulah yang akhirnya menyebabkan sebagian toko retail tutup permanen. Padahal jika pemerintah mau belajar dari negara tetangga, bangkrutnya beberapa toko retail ini sejatinya bisa dihindari.

Sebab, dua bulan sebelum pemerintah memutuskan mal kembali dibuka, negera China sudah memberikan sinyalemen negatif terhadap pembukaan mal di masa pandemi. Pada Maret-Mei 2020, pembukaan mal di China justru berdampak pada kebangkrutan sekitar 20% toko retail di negeri mereka. Data Biro Pusat Statistik (BPS) China menunjukkan, penutupan toko itu sekitar 30% nya didominasi oleh restoran, fesyen, dan perhiasan.

Karena itu, Enny menilai, pembukaan mal di tengah angka kasus positif Covid-19 cenderung terlalu memaksakan. Walhasil, cita-cita pemerintah untuk memulihkan ekonomi melalui sektor retail dengan pembukaan mal pun terbilang masih jauh panggang dari api.

Mestinya, sambung Enny, jika pemerintah serius mau memulihkan ekonomi maka yang harus didorong adalah sektor produktif. Sektor ini jauh lebih adaptif dengan protokol kesehatan pandemi dibandingkan lini konsumtif seperti mal atau pusat perbelanjaan. Sektor-sektor ini antara lain, pangan, manufaktur, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan bisnis padat karya lainnya.

“Mereka menggerakkan ekonomi dengan cara bisa tetap memperkejakan pekerja, dan kedua bisa tetap menghasilkan kebutuhan pokok yang dibutuhkan masyarakat,” katanya.


 

Berita Lainnya