Penentuan tarif LRT dan MRT alot
DPRD DKI Jakarta hingga kini belum juga memutuskan besaran ideal untuk tarif moda raya terpadu (MRT) maupun light rail transit (LRT) Jakarta
DPRD DKI Jakarta hingga kini belum juga memutuskan besaran ideal untuk tarif moda raya terpadu (MRT) maupun light rail transit (LRT) Jakarta. Legislator di DKI belum menyetujui hitung-hitungan tarif yang diusulkan Pemprov DKI.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Mohamad Taufik mengatakan pihaknya perlu mengkaji lagi usulan tersebut, terutama pada hitungan tarif LRT yang dinilai tak representatif dengan kekuatan APBD DKI untuk mensubsidi.
Tim perumusan tarif Pemprov DKI mengusulkan pemberian subsidi sebesar Rp327 miliar pada APBD untuk tarif LRT rute Velodrome-Kelapa Gading. Alokasi tersebut diperuntukan pemberian subsidi per penumpang sebesar Rp35.655. Sementara tim tersebut mengestimasikan sebanyak 14.255 penumpang per hari yang menggunakan LRT.
"Benar memang tarifnya terjangkau Rp6.000, tapi berapa (subsidi) yang mau diberikan. Jangan-jangan tidak ada yang naik di situ, jadi itu harus dihitung kembali," ujar Taufik di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (13/3).
Dengan demikian politikus Partai Gerindra itu memutuskan agar usulan tarif tersebut dibahas kembali di tingkat Komisi. Meski sebelumnya pembahasan tarif di tingkat Komisi B dan C DPRD DKI juga tak jelas dalam memberikan rekomendasi hitungan tarif dua moda tersebut.
Taufik menyebut, DPRD DKI Jakarta masih memerlukan rasionalisasi agar tarif yang ditetapkan tak menjadi beban APBD di kemudian hari, juga tak membebani masyarakat.
"Jangan sampai APBD tidak kuat, masyarakat tidak kuat begitu kita terbebani cost yang besar, jangan sampai begitu," ungkapnya.
Sementara itu, Direktur Keuangan PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta Tuhiyat berharap tarif bagi MRT dapat ditetapkan secepatnya mengingat pihaknya telah menjalani masa trial run atau uji coba mengangkut penumpang.
Ketika tarif telah ditentukan dengan rentang waktu 11 hari hingga masa berakhir uji coba di 24 Maret, menurut Tuhiyat cukup untuk menggugah ketertarikan warga untuk menggunakan MRT.
"Meski idealnya penentuan tarif itu mulai diumumkan satu atau dua bulan sebelum uji coba," ungkapnya.
Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekertariat Daerah DKI Jakarta, Sri Haryati memaklumi sikap DPRD DKI Jakarta. Menurutnya penundaan penetapan dengan alasan akan mendalami lagi usulan kedua tarif moda transportasi tersebut wajar dilakukan DPRD mengingat baru dilimpahkannya seluruh kajian beberapa waktu lalu dari Pemprov DKI.
"Jadi memang baru kemarin banget kita berikan," ungkapnya.
Sri mengatakan, pihaknya bersama Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta akan menyiapkan berbagai kajian yang dibutuhkan DPRD DKI dalam pembahasan lanjutan di tingkat komisi.
"Kita ikuti saja, saya mengikuti prosesnya. Saya berharap dapat ditentukan sebelum target MRT beroperasi (25 Maret)," tandasnya.
Derita jelata, tercekik harga pangan yang naik
Senin, 21 Feb 2022 17:25 WIB
Menutup lubang “tikus-tikus” korupsi infrastruktur kepala daerah
Minggu, 13 Feb 2022 15:06 WIB
Segudang persoalan di balik "ugal-ugalan" RUU IKN
Minggu, 23 Jan 2022 17:07 WIB
Ironi hilirisasi: Glorifikasi di balik nestapa masyarakat
Selasa, 23 Jan 2024 18:50 WIB
Mewujudkan e-commerce inklusif bagi penyandang disabilitas
Kamis, 30 Nov 2023 16:09 WIB
Potret kebijakan stunting dan pertaruhan Indonesia Emas 2045
Senin, 27 Nov 2023 16:01 WIB
