Penyaluran bantuan subsidi upah tidak capai 100%

Kementerian Ketenagakerjaan menyampaikan realisasi penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp600.000 per bulan di gelombang I dan II tidak mencapai 100%. Seperti diketahui, pemerintah telah menargetkan penyaluran bantuan ini kepada 12,4 juta pekerja.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, realisasi penyaluran BSU gelombang I mencapai 99,11%, atau belum tersalurkan ke 110.762 pekerja. Sementara pada gelombang II, penyaluran BSU menurun lagi mencapai 98,71% atau tidak tersalurkan ke 159.727 pekerja.

"Anggaran belum tersalurkan karena adanya duplikasi, rekening ganda atau dobel," kata Ida saat rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Senin (18/1).

Penyebab lainnya, karena data pekerja tidak valid, dengan nama yang terdaftar tidak sama. Selanjutnya, rekening penerima bantuan ditutup oleh pemilik atau bank.

Kemudian alasan selanjutnya, rekening tidak terdaftar di kliring atau bank penerima tidak mengikuti sistem kliring nasional. Selain itu, pekerja dengan rekening pasif, atau tidak ada transaksi dalam waktu tertentu juga tidak menerima bantuan ini.

Lalu, penyebab lainnya, adalah rekening tidak sesuai dengan nomor induk kependudukan (NIK), dengan data NIK di bank tidak sesuai dengan data NIK penerima subsidi. Selanjutnya, rekening pekerja yang dibekukan atau terblokir juga tidak bisa menerima subsidi gaji, seperti misalnya dalam kasus proses penggantian kartu chip.

"Kemudian, cut off akhir tahun pada 30 Desember 2020. Ini beberapa penyebab kenapa tidak bisa tersalurkan 100%," ujar dia.

Ida memastikan, anggaran yang belum tersalurkan akan dikembalikan ke kas negara. Adapun pada gelombang I, anggaran untuk BSU sebesar Rp14,8 triliun dan gelombang II sebesar Rp14,6 triliun.

Dari anggaran tersebut, realisasi penyaluran BSU gelombang I mencapai Rp14,7 triliun, dan realisasi penyaluran pada gelombang II mencapai Rp14,6 triliun. Dana tersebut disalurkan kepada pekerja di total 413.649 perusahaan secara nasional.