Politikus PKB nilai ruralisasi jadi program konkret perbaiki ekonomi

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Marwan Jafar, mendorong pemerintah mencanangkan program ruralisasi guna menggairahkan perekonomian berkelanjutan. Pangkalnya, terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) hingga sepinya pusat perbelanjaan, perkantoran, hotel, restoran, kawasan wisata, dan sebagainya dalam setahun pandemi Covid-19 di tanah air.

"Sudah sekitar setahun lalu atau tepatnya akhir April 2020 tahun lalu, saya sudah mengingatkan perlunya pemerintah mencanangkan program ruralisasi untuk menggerakkan perbaikan perekonomian secara berkelanjutan," ucapnya dalam keterangan tertulis, Rabu (17/3).

"Maksud saya, program ruralisasi ini atau ikhtiar gerakan kembali ke desa serta sekaligus menggerakkan segenap potensi produktif di pedesaan. Ini kita yakini bisa menjadi andalan memperbaiki serta dapat berkontribusi signifikan untuk penguatan fondasi ekonomi sektor riil," sambungnya.

Bekas Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi itu mendorong demikian lantaran banyak subsektor produktif di peternakan, perkebunan, perikanan, dan pertanian yang langsung bisa dikerjakan, terutama oleh pelaku UMKM dan perkoperasian.

Dalam konteks ini, menurutnya, yang mesti ditekankan tidak hanya di sisi hulu, tetapi terutama sisi pengolahan, pengemasan, stabilisasi harga, serta pemasaran alias sisi hilir dengan menggunakan sentuhan platform teknologi era masa kini. "Termasuk sejumlah subsektor industri kecil dan menengah serta beberapa subsektor perdagangan."

"Caranya," imbuh dia, "bisa bekerja sama atau dengan pola kemitraan yang saling menguntungkan dengan pihak BUMD, BUMN, swasta terdekat, serta menggandeng investor lokal atau nasional sebelum mengundang investor global."

Marwan melanjutkan, banyak desa menjadi sentra produksi atau memiliki produk unggulan, seperti nanas, manggis, durian, ikan tuna, umbi porang, batik, sarang burung walet, serta produk tanaman herbal atau obat. Seluruhnya berorientasi ekspor. 

"Guna memasifkan berbagai potensi unggulan desa tersebut, hemat saya, ratusan ribu tenaga pendamping dan penyuluh di 12 kementerian dapat disinergikan buat mengoptimalkan SDM pedesaan agar makin terampil," sarannya. berdasarkan data Kemenko PMK, terdapat 306.267 pendamping/penyuluh di 12 kementerian, sebanyak 36.384 orang di antaranya berada di Kemendes.

"Jika mengingat jumlah desa di Indonesia itu 74.953 desa, maka jumlah pendamping tersebut masih kurang. Yang jelas, kalau dimaksimalkan peran penyuluh serta bekerja sama dengan relawan dari berbagai kalangan profesional seperti perguruan tinggi, lembaga penelitian, swasta dan seterusnya, kita percaya program unggulan ruralisasi bakal menuai hasil yang signifikan," tandas Anggota Komisi VI DPR ini.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Kemenko PMK sebelumnya merespons gagasan ruralisasi mengingat fenomena terjadi kini adalah orang-orang kota, yang mendapatkan penghidupan, akan berduyun-duyun kembali ke desa. Karenanya, skema jaring perlindungan sosial di pedesaan harus dipastikan tepat sasaran.

"Juga penanggulangan kemiskinan yang sekarang ini digalakkan atau berbagai kementerian supaya dikaitkan dengan ekonomi desa," ujar Menko PMK, Muhadjir Effendy, dalam telekonferensi, 24 September 2020.