PNBP dan investasi sektor ESDM meleset dari target 2019

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan investasi sepanjang 2019 tidak memenuhi target.

Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan ESDM menyumbang PNBP sebesar Rp172,9 triliun atau 81% dari target 2019 sebesar Rp 214,3 triliun.

Asumsi ICP ditetapkan US$70 per barel, sedangkan realisasinya hanya US$62,37 per barel. Sementara, asumsi kurs Rp15.000 per dolar AS, sedangkan realisasinya Rp14.102 per dolar AS.

"Namun, sektor PNBP nasional, yang terdiri dari PNBP Migas, Mineral dan Batubara, EBTKE dan lainnya seperti DMO Migas, pendapatan jasa pengembangan SDM, jasa pendidikan dan BLU jasa litbang," ujar Arifin dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (9/1).

Sementara itu, pada 2020, Kementerian ESDM menetapkan target PNBP sebesar Rp181,7 triliun.

Sementara, Arifin melanjutkan, investasi di sektor ESDM, lanjut Arifin, tercatat tahun 2019 mencapai US$31,9 miliar atau 96% dari target US$33,4 miliar yang terdiri dari subsektor migas US$12,5 miliar; ketenagalistrikan sebesar USD12,0 miliar; minerba US$5,9 miliar dan EBTKE sebesar US$1,5 miliar. Investasi di tahun 2020 ditargetkan meningkat menjadi USD35,9 miliar.

"Subsidi energi realisasinya tahun 2019 lebih rendah dibandingkan alokasi APBN sebesar Rp160 triliun yakni sebesar Rp135,4 triliun. Sedangkan pada tahun 2020 subsidi energi dianggarkan sebesar Rp125,3 triliun," lanjut Arifin.
Terkait dengan pelaksanaan Anggaran KESDM 2019, Arifin menekankan bahawa sebagian besar digunakan belanja infrastruktur untuk rakyat. 

Realisasi anggaran tahun 2019 sebesar 91,70% dari pagu total Rp5,17 triliun. Realisasi anggaran 2019 merupakan realisasi terbesar selama 10 tahun terakhir. Di samping itu, kinerja pengelolaan anggaran juga semakin baik ditandai dengan nilai SMART sebesar 87,35 (lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 73,60) dan capaian nilai IKPA sebesar 97,04 (lebih tinggi dari rata- rata nasional sebesar 93,97). 

“Laporan keuangan KESDM mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari badan Pemeriksa Keuangan selama 3 tahun berturut-turut,"jelas Arifin.

Arifin juga memberikan beberapa penekanan untuk program-program yang berkaitan langsung dengan masyarakat seperti BBM satu harga dan jaringan gas kota (Jargas) agar dapat dilaksanakan lebih baik lagi. 

Jargas merupakan salah satu utilisasi pemanfaatan gas untuk kebutuhan domestik agar dapat termanfaatkan secara optimal untuk menggerakkan kehidupan dan perekonomian. Jargas dapat mengurangi biaya rumah tangga sekitar Rp90.000 per bulan, selain itu lebih praktis dan ramah lingkungan dibandingkan BBM.

"Pada tahun tahun 2019 telah dibangun jargas sebanyak 74.496 sambungan rumah (SR) dan pada tahun 2020 ditargetkan sebanyak 266.070 SR. Pemerintah akan terus mendorong Program Jargas ini hingga mencapai 30 juta SR pada tahun 2035," kata Arifin.