sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Presiden Jokowi, terapkan lockdown dan abaikan hitungan ekonomi!

Jumlah pasien Covid-19 sudah tembus di angka 1.046 jiwa. Pemerintah Jokowi diminta mengambil langkah karantina wilayah atau lockdown.

Annisa Saumi Nanda Aria Putra
Annisa Saumi | Nanda Aria Putra Jumat, 27 Mar 2020 19:45 WIB
Presiden Jokowi, terapkan lockdown dan abaikan hitungan ekonomi!
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 80094
Dirawat 37247
Meninggal 3797
Sembuh 39050

Penyebaran coronavirus terus meningkat di Indonesia dengan jumlah pasien positif Covid-19 pada Jumat (27/3) sudah mencapai 1.046 jiwa. Angka ini bertambah sebanyak 156 orang dari hari sebelumnya.

Dengan tren penambahan 100 pasien positif Covid-19 per hari, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta segera melakukan langkah nyata untuk memutus infeksi coronavirus, salah satunya dengan karantina wilayah atau lockdown

Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Faisal Basri menuturkan tidak ada pilihan lain bagi Indonesia untuk mengendalikan pandemi Covid-19 selain dengan melakukan lockdown. Faisal pun mengatakan, lebih mudah bagi Indonesia untuk menerapkan lockdown ketimbang negara lain karena secara geografis terdiri dari pulau-pulau.

"Tidak ada opsi kecuali lockdown. Orang Jakarta menyebar ke mana mana. Sebetulnya Indonesia lebih mudah lockdown terbatas karena kepulauan. Jaga (lockdown) saja Jakarta dan Jawa, supaya (coronavirus) tidak merembet ke provinsi lain," ujarnya dalam diskusi via teleconference, Jumat (27/3).

Menyelamatkan nyawa ketimbang ekonomi

Dalam kesempatan terpisah, ekonom senior INDEF Dradjad Wibowo mengatakan pemerintah Indonesia saat ini memang dihadapkan pada dua pilihan untuk mengatasi pandemi Covid-19. Pertama, menyelamatkan ekonomi, atau kedua, menyelamatkan nyawa manusia.

Dradjad mengatakan saat opsi lockdown diterapkan, perekonomian memang dipastikan akan lumpuh. Sebab, kegiatan ekonomi akan terhenti. Aktivitas dan akses manusia dibatasi hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok.

Sebagai gambaran, dalam risetnya, Kepala Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri memperhitungkan, jika lockdown berlangsung selama dua minggu, Produk Domestik Bruto (PDB) tahunan Indonesia akan berkurang sebesar 0,5% dan 1% jika berlangsung selama sebulan.

Sponsored

Setengah persen mungkin terlihat kecil. Akan tetapi, ini ekuivalen dengan kehilangan sebesar Rp75 triliun. Angka ini juga dihitung berdasarkan kegiatan ekonomi sektor riil saja, tanpa memperhitungkan dampaknya secara keuangan dan efek psikologis. Pasar keuangan tentu akan merespons secara negatif yang dapat membawa perekonomian menjadi lebih terpuruk.

Menurut Dradjad, memang saat ini banyak anggapan bahwa ekonomi harus diselamatkan, sehingga tidak perlu ada langkah restriktif ke masyarakat. Namun, Dradjad menilai hal tersebut keliru.

"Pengalaman di China, Italia, dan Iran, ekonomi otomatis berhenti di daerah yang terkena wabah. Kalau kita gagal mencegah pandemi ini, maka ekonomi akan berhenti, dan tak ada lagi ekonomi yang bisa diselamatkan," kata Dradjad.

Dradjad menilai lockdown atau penguncian wilayah menjadi salah satu jalan untuk mencegah penyebaran Covid-19. Seharusnya, lanjut Dradjad, tak perlu lagi ada perdebatan bagaimana dampak lockdown tersebut terhadap negara.

Menurut Dradjad, langkah tepat untuk mengurangi penyebaran Covid-19 adalah dengan tidak membiarkan politisi maupun ekonom untuk memutuskan lockdown atau tidak. Pemerintah harus menyerahkan keputusan tersebut ke ahli kesehatan.

"Jangan memasukkan pertimbangan politik dan ekonomi untuk melakukan lockdown atau tidak. Karena kalau sampai Covid-19 meledak, kapasitas pelayanan kesehatan kita tak cukup menampung begitu banyak pasien," ujar dia.

Memperkuat jaring pengamanan sosial

Faisal Basri mengatakan saat ini Presiden Jokowi tidak peka terhadap darurat Covid-19. Menurut dia, Jokowi lebih mementingkan keseimbangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dibandingkan penguatan jaring pengamanan sosial (social safety net).

Hal ini terlihat dari upaya Jokowi untuk menggalang dukungan politik dalam menyusun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang akan melonggarkan batas defisit APBN terhadap Produk Domestik Bruto. Alih-alih menyelamatkan nyawa masyarakat, Jokowi malah mementingkan ekonomi.

"Seharusnya jangan dicampuradukkan. Ekonomi itu nasibnya sekarang sangat ditentukan penanganan virus. Jadi lupakan dulu ekonomi, fokus penanganan virus," katanya.

Faisal menuturkan, pemerintah seharusnya melakukan berbagai upaya untuk menjaga agar masyarakat yang rentan secara ekonomi tidak terhempas. Perlindungan sosial, lanjutnya, harus dialihdayakan sepenuhnya untuk penanganan virus.

"Buat rakyat confidence. Data akurat. Semua harus berbasis scientific," ucap Faisal.

Di sisi lain, Faisal mengatakan jika opsi lockdown diambil, pemerintah harus memastikan adanya bantuan sosial bagi masyarakat.

Dengan demikian, kata Faisal, saat ini Perppu yang mendesak disiapkan pemerintah adalah untuk mencegah terjadinya penimbunan bahan pokok maupun alat kesehatan oleh distributor ataupun oknum lainnya. 

Sebab, ucapnya, distribusi yang tidak lancar bisa memicu kelangkaan barang dan menimbulkan dampak psikologis bagi masyarakat. 

"Dalam situasi sekarang, sudah sepatutnya buat Perppu atau UU darurat. Bukan Perppu kemungkinan defisit di atas 3%. Tapi Perppu tangkap penimbun, dan tindakan membahayakan keamanan negara. Jadi ada basis polisi, tentara, untuk menindak," ujarnya.

Selain itu, untuk pengamanan di lapangan, dia menyarankan agar Panglima Komando Daerah Militer (Kodam) di daerah ditugaskan untuk mendistribusikan logistik dari pusat. 

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan ingin melakukan relaksasi atau pelonggaran batas defisit APBN dari target saat ini 3% dari PDB. Untuk itu, dia telah menggelar pembicaraan dengan Ketua DPR Puan Maharani dan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna 

“Kemarin saya telah bertemu dengan Ketua DPR, untuk mendapatkan dukungan politik ini, dan juga sudah bertemu secara virtual dengan Ketua BPK dan seluruh pimpinan BPK. Intinya kita ingin ada relaksasi dari APBN,” ujar dia usai rapat di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa (22/3).

Batas defisit APBN yang diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yakni maksimal 3% dari PDB. Jika pemerintah ingin memperlonggar defisit APBN dalam UU tersebut, maka perlu menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu).

Melindungi usaha dan pekerja informal

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia bidang Hubungan Internasional Shinta Widjaja Kamdani mengatakan sebelum pemerintah mengambil opsi isolasi wilayah, perlu ada evaluasi mengenai sektor usaha informal dalam negeri.

"Apabila dilakukan isolasi, kunci untuk menahan tekanan pada masyarakat kelas pendapatan menengah bawah adalah dengan menjaga stabilitas suplai bahan pangan dan energi," kata Shinta saat dihubungi Alinea.id, belum lama ini.

Selain itu, lanjut Shinta, pemerintah perlu menjaga daya beli masyarakat dengan mengucurkan bantuan sosial (bansos) dan bantuan energi khususnya kepada para pekerja sektor informal yang usahanya terdampak Covid-19. Hal ini sekaligus untuk memperkuat bantalan ekonomi bagi masyarakat kelas menengah dan bawah.

Sementara, Wakil Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Anggawira mengatakan pemerintah harus menyiapkan instrumen fiskal dan moneter jika lockdown dilakukan. Menurutnya, cadangan devisa yang dimiliki Indonesia harus bisa digunakan untuk menjamin suplai barang-barang kebutuhan pokok ke masyarakat saat karantina wilayah. 

Lebih lanjut, Angga juga mengatakan HIPMI siap mendorong langkah yang diambil pemerintah terkait isolasi wilayah apabila diperlukan.

"Sekarang ini kita butuh kehadiran pemerintah. Menurut saya yang harus segera dilakukan secara cepat, memastikan ketersediaan supply chain bahan-bahan pokok masyarakat," kata Anggawira.

Sebelumnya, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono mengatakan pemerintah telah menyiapkan bantuan langsung tunai (BLT) untuk masyarakat miskin dan kelompok komunitas di antaranya pengemudi ojek online. Skema itu akan dirancang dalam stimulus ekonomi lanjutan.

Menurut dia, ada sekitar 29,3 juta orang rumah tangga termiskin di Indonesia yang akan digelontorkan BLT. Dari jumlah itu, lanjut dia, data yang sudah valid di Kementerian Sosial ada 15,2 juta orang penerima bantuan pangan nontunai atau dikenal Program Sembako.

Untuk 14,1 juta orang sisanya, kata dia, pemerintah sedang menghitung kembali sambil menggulirkan BLT untuk 15,2 juta orang tersebut. Selain kepada masyarakat termiskin, BLT selanjutnya untuk kelompok komunitas terdampak.

Berita Lainnya