RDG BI dimajukan

Bank Indonesia mengumumkan akan menyesuaikan waktu penyelanggaraan Rapat Dewan Gubernur (RDG) bulanan Agustus 2018.

Awalnya RDG akan diselenggarakan pada 15-16 Agustus 2018. Tetapi kemudian dimajukan menjadi Selasa-Rabu, 14-15 Agustus. 

Dalam siaran resminya, BI menjelaskan, penyesuaian waktu penyelenggaraan RDG dimaksud mempertimbangkan adanya agenda kenegaraan yang berlangsung pada 16 Agustus 2018. 

Seperti diketahui, RDG Bank Indonesia pada 18-19 Juli 2018 memutuskan mempertahankan BI 7-day Reverse Repo Rate tetap sebesar 5,25%, suku bunga Deposit Facility tetap sebesar 4,50%, dan suku bunga Lending Facility tetap sebesar 6,00%. 

Keputusan tersebut konsisten dengan upaya Bank Indonesia mempertahankan daya tarik pasar keuangan domestik di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang masih tinggi sehingga dapat menjaga stabilitas, khususnya stabilitas nilai tukar Rupiah. Pelonggaran kebijakan makroprudensial oleh Bank Indonesia diyakini dapat meningkatkan fleksibilitas manajemen likuiditas dan intermediasi perbankan bagi pertumbuhan ekonomi.

Bank Indonesia juga meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah dan otoritas terkait untuk menjaga stabilitas dan implementasi reformasi struktural untuk menurunkan defisit transaksi berjalan, termasuk peningkatan devisa pariwisata dan pembiayaan infrastruktur oleh swasta. Ke depan, Bank Indonesia akan terus mencermati perkembangan dan prospek perekonomian baik domestik maupun global, untuk memperkuat respons bauran kebijakan dalam menjaga daya tarik pasar keuangan domestik.

Selain itu, Bank Indonesia menyampaikan adanya kenaikan risiko nilai tukar di banyak negara, khususnya di negara berkembang, yang memaksa Bank Sentral menaikkan suku bunga untuk menjaga stabilitas, terlepas kondisi ekonomi domestik yang masih kuat dan kokoh yang tidak memerlukan kenaikan suku bunga tersebut. Dalam kaitan tersebut, Bank Indonesia menekankan pentingnya memperkuat bauran kebijakan moneter dan fiskal, serta memperkuat koordinasi dengan Pemerintah dan otoritas terkait untuk menjaga stabilitas dan mendorong pelaksanaan reformasi struktural.