Sri Mulyani: Reformasi perpajakan menjadikan RI sebagai negara maju

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan alasan mengapa pemerintah Indonesia perlu melakukan reformasi di bidang perpajakan, yang merupakan bagian dari reformasi di bidang APBN atau fiskal, dan juga sekaligus juga reformasi dari keseluruhan perekonomian atau struktural.

"Sesuai dengan arahan Bapak Presiden, Indonesia dalam mencapai tujuan bernegara diharapkan nanti dalam perayaan HUT ke-100 Indonesia akan jadi negara yang makin maju," ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers RUU tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP), Kamis (7/10).

Sri Mulyani juga menyampaikan berbagai proyeksi yang dilakukan Bappenas mengenai komposisi dan demografi jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2045 akan mencapai 309 juta penduduk, dengan 52% adalah usia produktif dan hidup di perkotaan dan 80% masyarakat berpenghasilan menengah.

“Ekonomi akan terus tumbuh, sehingga Indonesia akan menjadi size ekonomi keempat dunia dengan pendapatan per kapita US$29.300. Di mana struktur perekonomian akan didominasi oleh sektor-sektor yang lebih produktif. Dan sektor jasa juga akan merupakan sektor jasa yang memiliki nilai tambah yang baik atau lebih tinggi,” ucapnya.

Namun, Sri Mulyani mengatakan, prospek dan tujuan seperti itu tidak akan terjadi dengan sendirinya. Makanya, pemerintah akan terus berupaya untuk terus membangun kondisi atau prasyarat agar tujuan atau cita-cita tersebut bisa tercapai.

Persyaratan penting yang pertama adalah sumber daya manusia harus berkualitas.

“Ini berarti belanja maupun kualitas di bidang pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial menjadi sangat penting. Reformasi di bidang ini sedang dan terus dilakukan oleh menteri-menteri terkait,” tegas Sri Mulyani.

Selain itu, Sri Mulyani juga mengatakan bahwa infrastruktur harus dibangun memadai, seperti jalan raya, air bersih, listrik, telekomunikasi, ICT serta infrastruktur seperti port dan airport yang menciptakan konektivitas dan mobilitas serta produktivitas.

“Kita juga harus mampu untuk terus mengadopsi teknologi, dan pembangunan di daerah yang sampai saat ini adalah sepertiga belanja pemerintah akan terus diperbaiki kualitas hasilnya,” tuturnya.

Menurutnya hal ini juga perlu didukung oleh kebijakan ekonomi yang baik, di mana tidak hanya tergantung pada natural resources, namun juga resources yang berkelanjutan.

“Dan ini bisa terjadi apabila kebijakan ekonomi dari sisi makro terjaga stabilitasnya, political secara demokratis tetap terjaga stabilitasnya, dan APBN yang sustainable,” tutup Sri Mulyani.