Segudang ancaman di balik proyek Belt and Road Initiative

Presiden China Xi Jinping mempromosikan One Belt, One Road (OBOR)—kini Belt and Road Initiative (BRI)—dengan tujuan meningkatkan dan memperbaiki jalur perdagangan dan ekonomi antarnegara di Asia dan sekitarnya pada 2013.

Kemudian, pada 25 hingga 28 April 2019, 37 negara termasuk Indonesia berkumpul dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) One Belt, One Road Forum kedua di Beijing, China.

Saat itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla hadir bersama beberapa menteri Kabinet Kerja, antara lain Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Luas Negeri Retno L.P. Marsudi, serta Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir.

China pun menawarkan keuntungan ekonomi dalam visi OBOR, seperti kenaikan pendapatan pajak dan penyerapan tenaga kerja. Indonesia pun terpikat dengan perbaikan ekonomi, bila terlibat di dalamnya.

Inisiatif Satu Sabuk, Satu Jalan ini memiliki fokus keterhubungan dan kerja sama antara negara-negara Eurasia, terutama China. OBOR berbasis daratan dan jalur sutra maritim.

Dalam tiga tahun belakangan, fokus utamanya adalah investasi infrastruktur, material konstruksi, kereta api, jalan raya, mobil, real estate, jaringan listrik, besi, dan baja.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menuturkan, kerja sama Indonesia dengan China dalam OBOR tak menggunakan skema antarpemerintah, tetapi model business to business.

Ia pun menampik kekhawatiran seakan-akan Indonesia akan dijual. Luhut mengatakan, dalam OBOR, Indonesia menawarkan proyek di empat wilayah, yakni Sumatera Utara, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, dan Bali.

Indonesia sudah meneken 23 nota kesepahaman antara pebisnis Indonesia dan China dalam KTT One Belt, One Road Forum kedua di Beijing, China pada Jumat (26/4). Dari 23 proyek itu, nilai investasi 14 nota kesepahaman senial US$14,2. Sedangkan total proyek yang ditawarkan sebanyak 28, dengan nilai mencapai US$91 miliar, atau setara Rp1.288 triliun.

Jalur sutra modern

Melalui inisiatif OBOR, Presiden China Xi Jinping percaya, ia bisa mengulang kisah historis dengan menciptakan model jalur sutra abad ke-21 ini. Di dalam buku The Silk Road: The History of Legacy of the Trade Routes that Connected Europe and Asia (2017) karya Charles River Editors dijelaskan, istilah jalur sutra pertama kali diperkenalkan ahli geografi Jerman Ferdinand von Richofen pada abad ke-19. River Editors menulis, rute jalur sutra maritim melintasi pula kepulauan Nusantara.

D.H. Burger dalam bukunya Sedjarah Ekonomis-Sosiologis Indonesia (1957) menulis, para saudagar kerap melintasi rute jalur sutra maritim, yang secara garis besar terkoneksi antara China dengan India, melalui daerah-daerah di Nusantara, bahkan hingga Eropa.

Inisiatif One Belt, One Road atau OBOR disinggung dalam buku The New Silk Road: Present and Future World (2018) karya Peter Frankopan. Frankopan memaparkan, kebijakan OBOR mewakili koneksi darat China terhadap negara tetangga dan sekitarnya, serta jalur laut maritim yang menghubungkan Samudera Hindia, Teluk Benggala dan Persia, serta Laut Merah.

Frankopan menulis, China sudah mendirikan lembaga keuangan berorientasi pembangunan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur jalur ekonomi sutra dan jalur sutra maritim.

“Inisiatif One Belt, One Road mencakup Afrika, Eropa, Artik, dunia, dan bahkan luar angkasa. Semua dapat mencakup apa saja dan segalanya, tetapi sekali lagi, itu juga terjadi dengan jalur sutra di masa lalu, di mana peristiwa yang terjadi di satu bagian dunia terkadang terkait langsung dengan konsekuensi di bagian lain. Salah satu daya tarik jalur sutra sebagai tujuan utama untuk kerja sama yang lebih erat adalah kelenturan pesan kembalinya ke masa lalu,” tulis Frankopan.

Proyek jalur kereta berkecepatan tinggi di seluruh Asia Tenggara merupakan salah satu usulan dan investasi unggul yang ditawarkan. Termasuk di dalamnya, East Coast Rail Link sepanjang 688 kilometer, yang menghubungkan pantai timur dan barat Malaysia dan pelabuhan utama Semenanjung Malaya.

“Lalu ada jalur baru yang akan menjangkau Laos, senilai US$5,8 miliar, yang konon mampu mengubah negara terkurung daratan tersebut menjadi ‘terhubung-darat’. Pinjaman jutaan dollar untuk jalan raya, jembatan, pembangkit listrik, dan pelabuhan laut telah disetujui Bangladesh, Kamboja, Myanmar, dan Sri Lanka, dan juga proyek-proyek besar di Indonesia, Vietnam, Filipina, dan Thailand yang sedang berlangsung,” tulis Peter Frankopan.