sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Selain Hutama Karya, dana talangan WIKA juga belum cair

Perusahaan telah mengeluarkan total dana talangan sebesar Rp1,27 triliun untuk pembebasan lahan proyek Tol Serang-Panimbang.

Annisa Saumi
Annisa Saumi Rabu, 01 Jul 2020 15:17 WIB
Selain Hutama Karya, dana talangan WIKA juga belum cair
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 365.240
Dirawat 64.032
Meninggal 12.617
Sembuh 289.243

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) menyebutkan masih ada kekurangan dana talangan yang belum dibayar oleh pemerintah sebesar Rp59,9 miliar. Dana itu digunakan untuk pembebasan lahan proyek Tol Serang-Panimbang.

Direktur Utama WIKA Agung Budi Waskito mengatakan perusahaan telah mengeluarkan total dana talangan sebesar Rp1,27 triliun untuk pembebasan lahan proyek itu. Dari total tersebut, sekitar Rp233 miliar sudah cair tahun 2018, kemudian sebesar Rp802 miliar cair pada 2019, dan Rp174 miliar cair pada 2020.

"Kami berharap pemerintah segera mencairkan sisa kekurangan pengembalian dana talangan tersebut," kata Agung dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR RI, dari Jakarta, Rabu (1/7).

Dari kekurangan pencairan dana tersebut, Agung mengatakan sebanyak Rp42 miliar tengah berada dalam tahap verifikasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan bisa cair dalam bulan ini.

Sponsored

Di luar itu, perusahaan juga masih memiliki beban biaya dana atau cost of fund  yang harus ditangggung saat mendapatkan dana talangan itu. Total cost of fund mencapai Rp55 miliar. Meskipun terbilang kecil, namun Agung mengatakan cost of fund ini cukup membebani belanja modal atau capital expenditure (capex) perusahaannya.

"Dari pencairan ini, kami ada cost of fund, yang mana ada selisih sisa bunga Rp55 miliar. Meski hanya Rp55 miliar, namun berdampak ke beban capex yang naik," tuturnya.

Dia  mengusulkan agar perbedaan atau selisih cost of fund tersebut bisa dimasukkan sebagai pengakuan penambahan biaya investasi melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK). 

Berita Lainnya