Menko Perekonomian berharap sertifikasi halal berlaku di semua negara ASEAN

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, berharap agar sertifikasi halal yang diberlakukan di suatu negara bisa berlaku di berbagai negara lain di ASEAN, minimal di Indonesia, Malaysia, Thailand, Brunei, Filipina.

“Sebagai basis agar ada mutual recognition arrangement, antara sertifikasi halal dari berbagai negara, karena secara teknologi sangat memungkinkan. Sehingga produk UMKM kita bisa juga di ekspor ke negara-negara di ASEAN. Semoga program ini dapat mendorong daya saing UMKM terutama perempuan di Indonesia,” ujar Airlangga dalam forum khadijah bertajuk menuju sejuta sertifikasi halal gratis bagi UMKM, Kamis (28/10).

Airlangga juga memberikan apresiasi kepada Organisasi Pemberdayaan Perempuan UMKM Indonesia (PPUMI) atas kegiatan deklarasi 1 juta sertifikasi halal secara gratis dan pelatihan digitalisasi secara nasional.

“Ini suatu hal yang luar biasa karena memang UMKM ini sebagian besar adalah ibu-ibu,” ucap Airlangga.

Di Indonesia jumlah UMKM sebesar 64,2 juta, kontribusinya terhadap ekonomi sebesar 60,51% dari PDB atau senilai Rp9.580 triliun, serapan tenaga kerja sebesar 96,92% atau sebanyak 120,59 juta orang, investasi sektor UMKM 60,42%, ekspor UMKM nonmigas 15,65%, dan pemanfaatan e-commerce 24%.

Airlangga mengatakan, perempuan mempunyai peran yang sangat penting, karena sekitar 60% atau 37 juta UMKM dikelola oleh ibu-ibu atau kaum perempuan. Dan perempuan Indonesia memiliki rasio kepemilikan usaha lebih tinggi dibandingkan kaum perempuan di negara-negara lain.

Berdasarkan data Google pada 2020, perempuan-perempuan Indonesia sangat aktif dan positif dalam berwirausaha, di mana 49% sudah menjadi wirausaha, dan sekitar 45% juga ingin menjadi pengusaha, dan 35% sudah berpartisipasi dalam penjualan online.

“Pemerintah juga menggelontorkan program untuk pemulihan ekonomi melalui UMKM, termasuk bantuan presiden usaha mikro dan program bantuan langsung terhadap PKl dan warung-warung yang besarnya Rp1,2 juta dan diberikan kepada 1 juta warung yang terkena PPKM level 3 dan 4,” tutur Airlangga.

Lebih lanjut, Airlangga mengatakan realisasi per hari ini sudah mendekati 790.000.

“Jadi ini satu hal yang bisa diselenggarakan dalam waktu yang relatif cepat,” ucap Airlangga.

Kehadiran digitalisasi akan sangat berpengaruh terhadap e-commerce atau perdagangan ke depan, termasuk pada gerakan UMKM. Namun, pemerintah juga mempunyai program yang sifatnya produktif dan pemberdayaan, salah satunya melalui kartu prakerja.

“Di mana dengan kartu prakerja, tahun kemarin anggarannya Rp20 triliun dan pesertanya 5,9  juta tahun kemarin, dan tahun ini anggarannya sekitar Rp21 triliun dan pesertanya 5,9 juta, dan yang menarik sebagian besar entrepreneur adalah kaum wanita,” ucap Airlangga.

Terkait dengan halal life style, Airlangga mengungkapkan berdasarkan hasil rapat ASEAN, bahwa seluruh pemimpin baik itu dari perdana menteri Malaysia maupun Thailand mendorong halal hub di ASEAN. 

“Hal ini sangat tepat waktu, bahwa pada siang hari ini PPUMI mendeklarasikan gerakan 1 juta sertifikasi gratis,” ucap Airlangga.

Apalagi, UU Cipta Kerja No 11 tahun 2020 sudah menegaskan bahwa sertifikasi untuk UMKM adalah gratis. 

“Jadi kalau berbagai organisasi, termasuk PPUMI mendorong ini gratis dan bisa mendorong 1 juta memang yang paling penting adalah sosialisasi. Dan dalam UU Cipta Kerja sudah dimungkinkan untuk self declaration, namun tetap sertifikat fatwanya diberikan,” tutup  Airlangga.