Seruan boikot produk Prancis dan bagaimana konsumen bereaksi

Seruan boikot produk Prancis belakangan menyeruak di tengah masyarakat global. Berbagai negara terutama negara Muslim, turun tangan mencanangkan aksi protes. Sebut saja Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Irak, hingga Bangladesh. 

Situasi ini, dipicu oleh pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang dianggap telah menghina Islam. Macron mengeluarkan pernyataan kontroversial terkait kasus pembunuhan seorang guru di Paris, Samuel Paty pada 21 Oktober 2020 kemarin. Dia menyinggung bahwa pembunuhan Paty dilakukan oleh Islamis yang menginginkan masa depan negaranya. 

"(Samuel Paty) dibunuh karena para Islamis menginginkan masa depan kita. Mereka tahu bahwa dengan adanya pahlawan dalam kesunyian (seperti Paty), mereka tidak akan pernah dapat memilikinya,” ucap Macron, seperti dilaporkan Reuters.  

Melansir Al Jazeera, Macron pun berkeinginan untuk mempertahankan nilai-nilai sekuler  dari kelompok ekstrem Islam yang disebutnya sebagai "radikalisme Islamis".

Gelombang protes pun melanda dunia. Sebagai salah satu negara berpenduduk muslim terbesar, Indonesia pun juga tak luput dalam pergolakkan tersebut. Majelis Ulama Indonesia (MUI) bahkan telah ikut menyerukan boikot terhadap semua produk Prancis hingga Macron minta maaf kepada umat Islam di seluruh dunia.

"MUI menyatakan sikap dan menghimbau kepada umat islam Indonesia dan dunia untuk memboikot semua produk yang berasal dari negara Perancis serta kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan tekanan dan peringatan keras kepada Pemerintah Perancis," tulis MUI di keterangan pers, 30 Oktober 2020. 

Meski begitu, seruan boikot produk Prancis di Indonesia itu tidak lantas jadi "satu suara". Ibarat gayung tak bersambut, Kementerian Perdagangan langsung menegaskan, pemerintah RI menolak untuk memboikot produk Prancis demi tidak memperkeruh suasana. 

"Pemerintah Indonesia tidak mempertimbangkan atau membahas hal tadi karena memang hal ini malah akan memperkeruh kondisi," kata Wakil Menteri Luar Negeri RI Mahendra Siregar beberapa waktu lalu.

Sementara itu, kondisi yang terjadi di tengah masyarakat pun beragam. Ada yang sepakat memboikot produk Prancis untuk membela agama. Ada pula yang tidak terlalu peduli.  

Tiara Sipayung (23) misalnya. Dia mengaku tidak akan lagi menggunakan produk-produk yang berkaitan dengan Prancis akibat kekecewaannya yang telah memuncak. 

"Alasan aku ikut (boikot produk Prancis) gedek (sebal) aja gitu. Pemerintah Prancis enggak punya kerjaan lain, bisa-bisanya menghina idola gue (Nabi Muhammad)," ujar Tiara kepada Alinea.id, Selasa (4/11).

Perempuan yang berdomisi di Jakarta Barat itu, mengatakan sikap Prancis yang merendahkan Islam ini, bukanlah yang pertama. Karenanya, upaya boikot produk negara yang seringkali jadi rujukan fesyen dunia itu diharapkan menimbulkan efek jera. 

Sebagai upaya pemboikotan produk Prancis, Tiara bilang, saat ini dirinya memilih untuk mengganti merek produk makanan minuman hingga kosmetik yang biasa dia pakai. Ia kini lebih memilih produk buatan lokal sebagai subsitusi.

"Ada penggantinya, cuma kalau kita nyaman dengan produk itu susah, kalau sudah senang sama merek. Tapi kalau kita beli untuk memperkaya mereka, mau enggak mau harus ganti. Mikirnya aku gitu," katanya yang bekerja sebagai karyawan swasta ini. 

Dia mengaku bersyukur MUI telah mengeluarkan seruan untuk boikot produk Prancis. Tiara pun meyakini pemboikotan produk tidak akan merugikan Indonesia.

Aksi serupa juga dilakukan oleh pekerja lepas di Jakarta bernama Niken (34). Meski sudah lama tidak menjadi konsumen produk Prancis, dia mengaku ikut terpengaruh tidak menggunakan produk Prancis.

"Kalau olok-olok atas nama freedom of speech enggak bener juga. Macron kayaknya political move mungkin ingin cari pendukungnya yang mungkin banyak antipati sama orang Islam," ujarnya. 

Walaupun begitu, Niken bukan termasuk konsumen yang mutlak menolak keras tiap produk Prancis. Ada beberapa momen ketika dia telah membeli produk Prancis tanpa disadari. Selain itu, faktor harga yang lebih terjangkau dan halal juga jadi pertimbangan. 

"Harga juga menentukan sih, daripada produknya asal darimana (Prancis atau bukan). Kalau halal perlu lah ya, harga nomor satu bagi konsumen," katanya. 

Lain lagi cerita karyawan swasta di Tangerang, Banten, Hafizh (24). Dia mengaku tidak begitu fanatik mengikuti aksi boikot yang banyak diserukan. 

Namun, sebagai seorang Muslim, pemuda 24 tahun ini mengaku terluka atas pernyataan yang dilontarkan Macron. Ia mengambil langkah dengan tidak membeli produk sehari-hari berjenama Prancis, misalnya Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)

"Misalnya air mineral, paling cari merek lain. Soalnya gua sebagai umat Muslim merasa terluka atas pernyataan Presiden Macron. Cuma di hukum Prancisnya enggak bisa memberi sanksi," tuturnya.

Menurutnya, produk-produk Prancis yang ada di Indonesia seperti susu, air mineral, kosmetik, masih dapat tergantikan. Ia meramalkan aksi boikot di Tanah Air tidak akan berdampak banyak.  Namun, aksi boikot tetap bisa dilakukan sebagai bentuk kecintaan terhadap Islam.

Hafizh berpendapat hal terpenting yang menjadi perhitungannya dalam membeli produk adalah kehalalannya. Utamanya dari kandungan bahan yang tidak terkontaminasi najis hingga yang telah tersertifikasi halal. 

Empat segmen konsumen

Managing Partner Indonesia Industry Outlook (Inventure), Yuswohady berpendapat di Indonesia, konsumen terbagi dalam empat segmen yakni konformis, rasionalis, universalis dan apatis. Pihaknya melakukan survei jumlah persentase segmen konsumen ini pada 2014 dan 2017. Pada tahun ini, Inventure juga akan merilis survei perilaku konsumen yang terbaru dalam waktu dekat.

Segmen konsumen konformis atau konservatif ini, paparnya, adalah kelompok yang memandang sentimen agama sebagai faktor penentu keputusan membeli. Tercatat, segmen konformis pada dua survei sebelumnya  berjumlah sekitar 20-an persen.

Ada pula segmen rasionalis dan universalis yang menjadi kelompok dominan di Indonesia. Konsumen di kelompok ini akan melakukan pertimbangan pembelian karena alasan manfaat yang rasional seperti kualitas produk namun tidak meninggalkan unsur keagamaan yang sifatnya substantif bukan simbol. 

Terakhir adalah segmen apatis yang menunjukkan perilaku konsumen tidak peduli sama sekali terhadap sentimen yang berkembang terkait produk. Konsumen ini cenderung membeli apa saja yang dibutuhkan tanpa memandang faktor terkait. 

"Menyambung ke boikot produk Prancis, saya sudah melakukan survei (mandiri) hasilnya, segmen yang rasionalis dan universalis sekitar 60%, sedangkan konformis cuma sekitar 20%. Artinya, konsumen banyak yang membedakan diri antara ranah agama sama ranah konsumsi," terang dia. 

Yuswohady mengamati Prancis bukan negara yang terbilang baru dalam kasus yang  bersinggungan dengan sentimen agama. Menurutnya, ada Amerika Serikat yang lebih banyak mempunyai "catatan merah" terhadap Islam.

"Prancis termasuk baru dalam hal dimusuhi, AS kan lebih dulu," katanya. 

Di sisi lain, dia juga bilang bahwa produk-produk Prancis juga bisa dikatakan merupakan merek kalangan kelas menengah atas atau high-end. Baik itu kosmetik hingga pernak-pernik fesyen terkenal dunia. Sehingga, daya jangkau belinya pun bisa jadi terbatas di masyarakat tertentu.

Beberapa merek produk Prancis di bidang fesyen misalnya, Chanel, Hermès, Louis Vuitton, Yves Saint Laurent, Lacoste, dan Pierre Cardin. Sementara, kosmetik yang banyak beredar di Indonesia seperti L'Oreal dan Garnier. 

Tak hanya itu, produk Prancis di bidang otomotif dan energi misalnya Renault, Peugeot, Michelin, Total, dan Elf. Selain itu, produk makanan dan minuman yang berkaitan dengan Prancis seperti Danone dan Kraaft.   

Bagaimana RI mesti bersikap?

Tak berselang lama setelah munculnya seruan boikot produk-produk Prancis, perusahaan yang berafiliasi dengan Prancis yang ada di Indonesia pun angkat bicara. Salah satunya Danone Indonesia. 

Diusut dari sejarahnya, istilah Danone berasal dari sebuah perusahaan kecil yang didirikan pada tahun 1915 oleh Isaac Carasso di Barcelona (Spanyol). Perusahaan ini memproduksi yoghurt dan diberi nama berdasarkan anak pertama Carasso, Daniel Carasso.

Sepuluh tahun kemudian, pabrik pertama di Prancis dibangun hingga akhirnya pindah ke Amerika Serikat. Meski begitu, nama Danone acap kali dikaitkan dengan Prancis hingga sekarang.  

Corporate Communications Director Danone Indonesia, Arif Mujahidin mengatakan produk di perusahaanya, SGM dan AQUA, adalah produk yang dikembangkan dan diproduksi di Indonesia. Tenaga kerjanya pun juga melibatkan tenaga lokal dan produknya diperuntukkan bagi konsumen di Indonesia.

Dia menolak pernyataan bahwa perusahaannya mempunyai keterlibatan dengan Prancis. Terlebih dengan adanya seruan boikot yang dilayangkan berbagai negara di dunia.

"Perusahaan kami tidak memiliki keterkaitan terhadap pandangan politik suatu negara, termasuk Prancis dan hal-hal diluar bisnis kami," kata Arif. 

Seiring dengan aksi pembelaan perusahaan multinasional yang dilekatkan dengan Prancis itu,  Pengamat ekonomi syariah Irfan Syauqi Beik pun berpandangan aksi boikot diperlukan untuk memberikan efek jera. Tujuannya jelas, agar tak lagi menyinggung sentimen agama. 

Menurutnya, kondisi resesi menjadi momen yang pas untuk boikot dan memberi efek jera bagi negara tersebut. Dia juga menekankan bahwa jika umat benar-benar melakukan boikot, maka Indonesia juga harus bersiap dengan produk subsitusi dari Indonesia sendiri. 

"Saya kira Boikot akan efektif kalau dilakukan secara massif misalnya produk air minum dalam kemasan (AMDK) itu kan yang paling terkenal dari Prancis. Kalau saja umat mengerti 3 hari saja tidak konsumsi saya pikir akan memberikan efek yang lumayan," kata Irfan. 

Irfan menambahkan aksi boikot juga pernah dialami Denmark. Negara kerajaan ini tersandung kasus penistaan agama pada tahun 2006 yang berujung pada pemboikotan produk Denmark.

Karikatur Nabi pertama kali diterbitkan oleh surat kabar Denmark Jyllands-Posten pada bulan September 2005. Karikatur tersebut diambil oleh publikasi Eropa lainnya pada awal 2006, termasuk majalah satir Perancis Charlie Hebdo.

Dilansir dari Salaam Gateway, Jumat (30/10), boikot barang-barang Denmark di negara-negara Islam merugikan keuangan perusahaan Denmark sampai jutaan dolar AS.

Sementara itu, Pengamat hubungan internasional Dinna Prapto Raharja menuturkan, aksi boikot ini tidak akan efektif jika disebabkan oleh kesalahpahaman memahami pidato Macron. 

Pernyataan Macron tersebut, kata dia, ditujukan untuk masyarakat Perancis agar ingat pada prinsip-prinsip kebebasan berekspresi yang sudah dihormati selama 300 tahun. Kalaupun ada ketidaksepakatan pada apa yang diekspresikan, Macron menghendaki jalur konstitusional. 

Dia justru menilai aksi boikot pada kenyataannya belum ada yang berhasil dan berdampak permanen pada negara yang dituju. Ia memperingatkan RI berhati-hati agar tidak terjebak pada permainan politik diplomasi negara-negara lain.

"Kalau boikotnya karena kesalahpahaman dalam memahami pidato Macron, tentu sangat disayangkan dan malah merugikan Indonesia dan Islam secara keseluruhan," tegasnya.  

Hal senada juga diungkapkan Peneliti dari Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Ahmad Heri Firdaus. Jika gegabah, menurutnya, boikot produk Prancis yang dilakukan Indonesia justru bisa mengancam hubungan ekonomi dan perdagangan yang terjalin. 

Dia menambahkan selama ini posisi Prancis cukup strategis karena terhubung dengan kemitraan Uni Eropa. Dalam hal ini, Indonesia pun masih relatif tergantung dalam perdagangan hingga investasi potensial seperti Air Bus hingga sektor Hi-tech pesawat terbang. 

"Masalahnya Prancis ini dalam UE, diplomasi (dagang) harus sama UE. Kita enggak head to head sama Prancis," pungkasnya. 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BBS) per Januari hingga Juli 2020, total impor barang dari Prancis mencapai US$682 juta atau setara dengan Rp9,5 triliun (kurs Rp 14.000).

Beberapa produk yang diimpor dari Prancis, seperti senjata dan peluru 282,029 kg senilai US$71,9 juta, dan pulp and waste paper 111,8 juta kg senilai US$45,9 juta. Ada juga, impor mesin dan motor termasuk suku cadang 699.281 kg senilai US$436 juta.

Selain itu, produk kesehatan dan farmasi sebanyak 681.044 kg senilai US$33,9 juta. Produk lainnya yaitu kedelai 120.743 kg nilainya US$73.370. Indonesia juga mengimpor mentega 286.790 kg nilainya US$238 juta.