Soal BUMN "sakit", Jokowi: Langsung tutup saja

Menurut Jokowi, BUMN yang sedang kesulitan tidak perlu lagi diproteksi dengan penanaman modal negara (PMN).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para direktur utama BUMN memangkas perizinan atau menghindari alur kerja birokratis yang kompleks. Selain itu, lebih berani berkompetisi dan mengambil risiko.

Dirinya pun menginstruksikan Menteri BUMN, Erick Thohir, tidak lagi memberikan proteksi kepada perusahaan negara dalam kondisi menurun. Baginya, perusahaan "pelat merah" yang "sakit" sudah terlalu sering dilindungi pemerintah melalui penyertaan modal negara (PMN).

"Jadi, tidak ada lagi itu yang namanya proteksi-proteksi. Sudah, sudah lupakan Pak Menteri yang namanya proteksi-proteksi itu,” ucapnya dalam keterangan pers virtual, Sabtu (16/10).

“Kalau ada, Pak Menteri, ada perusahaan seperti ini, isinya BUMN, kalau saya, langsung tutup saja, enggak ada wes. Selamet? Selametin gimana kalau sudah kayak gitu?” imbuhnya.

Jokowi melanjutkan, BUMN harus memiliki kemampuan merespons dan mengadaptasi secepat-cepatnya era revolusi 4.0, disrupsi teknologi, dan pandemi Covid-19, agar dapat bersaing di kancah internasional. Bermitra dengan korporasi global, katanya mencontohkan.

"Kalau mau cepat, kita beradaptasi. Itu cara yang paling cepat adalah berpartner. Perusahaan global mana yang paling baik, ajak. Pasti mau itu dengan kita," paparnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga menginginkan BUMN memperhatikan aspek perekonomian dan indikator tingkat efisiensi dari investasinya (internal rate of return/IRR). “Tolong dihitung."

"BUMN ini adalah perusahaan negara, social impact-nya dihitung juga. Dan, yang paling penting, reviu terus keekonomiannya. Berhitung, kalkulasi sehingga kita bisa tahu pertumbuhan ke depan itu akan seperti apa,” tuturnya.

Menurut Jokowi, BUMN pun perlu menyiapkan sumber daya manusia (SDM) dan ekosistemnya agar terus eksis pada era revolusi industri 4.0. Strategi tersebut diklaim membantu perusahaan beradaptasi pada perkembangan teknologi.

"Yang namanya transformasi bisnis, yang namanya adaptasi teknologi, sudah menjadi keharusan dan tidak bisa tidak. Kita ini balapan," tandas politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu.