Sri Mulyani keluhkan mahalnya pembangunan pembangkit EBT

Pengurangan emisi karbon melalui program transisi energi tak semudah membalikkan telapak tangan. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku dalam menjalankan proses ini pemerintah tidak bisa mengabaikan kondisi masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Menurut Sri, mengatakan Indonesia sudah memiliki serangkaian program dalam proses transisi energi. Namun, investasi yang dibutuhkan untuk proyek energi bersih tidak sedikit.

Di sisi lain, posisi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) saat ini terbagi porsinya untuk jaring pengaman sosial melalui skema subsidi.

"Jika kami tidak menghitungnya secara cermat akan sangat berimplikasi bagi masyarakat. Bahkan ini juga akan berimplikasi kepada PLN (Perusahaan Listrik Negara) sebagai perusahaan listrik kami," ujar Sri Mulyani, dalam keterangan resmi, dikutip Jumat (15/7). 

Sri juga menyinggung soal mahalnya investasi pembangunan pembangkit energi baru terbarukan (EBT) dan juga langkah mempensiunkan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang saat ini sedang dilakukan oleh PLN.

"Apalagi, selama ini suku bunga cenderung sangat tajam dan ini sangat berat. Jika tidak ada support global maka rencana ini tidak bisa ter-deliver secara cepat," ujar Sri.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan kapasitas daya listrik di Indonesia saat ini mencapai sekitar 63 gigawatt (GW). Pertumbuhan permintaan terus bertambah setiap tahun sehingga pada 2060 mendatang kebutuhan listrik bisa mencapai 200 GW.

"Untuk menjawab tantangan tersebut, PLN butuh tambahan pendanaan minimal US$500 miliar. Sehingga satu-satunya cara maju adalah dengan melalui kolaborasi kebijakan, strategi, hingga investasi," ujar Darmawan.

Namun, Ia menegaskan PLN sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tak hanya bertugas menjalankan transisi energi. Di satu sisi, PLN juga mendapatkan tugas untuk bisa mengurangi kemiskinan dengan menjaga daya beli masyarakat.

"Jika dalam menjalankan proyek transisi ini bergantung pada anggaran pemerintah saja, maka tidak akan bisa berkelanjutan. Karena di sana ada anggaran untuk penanganan stunting, pengentasan kemiskinan, hingga pendidikan untuk kelompok miskin yang juga sangat penting," ujar Darmawan.

Menurutnya, perlu kolaborasi semua pihak untuk bisa menyukseskan langkah Indonesia dalam transisi energi.

“Kita membutuhkan kolaborasi kebijakan, teknologi, dan investasi. Karena transisi energi membutuhkan pendanaan yang besar. Dengan kerja sama ini, kami jadi sadar tidak menghadapi krisis ini sendiri," ujar Darmawan.

Sekadar informasi, pemerintah menggelontorkan subsidi untuk listrik sebesar Rp243,3 triliun dan kompensasi sebesar Rp94,17 triliun sejak tahun 2017 hingga 2021. Pada tahun ini, pemerintah memberikan dukungan subsidi dan kompensasi kepada pelanggan sebesar Rp125 triliun, yang terdiri atas subsidi Rp62 triliun dan kompensasi Rp63 triliun.