logo alinea.id logo alinea.id

Target perusahaan masuk ke pasar modal pada 2019 meningkat

Capaian penghimpunan dana di pasar modal 2018 dinilai cukup positif. Mengingat kondisi perekonomian global penuh dengan ketidakpastian.

Eka Setiyaningsih
Eka Setiyaningsih Sabtu, 12 Jan 2019 00:18 WIB
Target perusahaan masuk ke pasar modal pada 2019 meningkat

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan 75-100 perusahaan masuk ke pasar modal mencari pendanaan melalui berbagai macam instrumen pada 2019. Target ini meningkat dari jumlah perusahaan yang mencari pendanaan melalui pasar modal tahun lalu yaitu, sebanyak 62 perusahaan.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan, jumlah emiten di pasar modal pada 2018, jauh di atas capaian pada 2017 yaitu, sebanyak 46 emiten. "Proyeksi 75-100 emiten baru di 2019 yang akan didominasi oleh emisi obligasi atau sukuk korporasi," kata Wimboh dalam acara Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan OJK di Hotel Ritz Catlton, Jakarta, Jumat (11/1).

Sementara itu, untuk jumlah emisi dari perusahaan-perusahaan yang melakukan pendanaan melalui pasar modal dengan berbagai instrumen, ditargetkan senilai Rp200 triliun - Rp250 triliun tahun ini.

Sekadar informasi, target nilai emisi pada 2019 ini sebenarnya sama dengan target emisi tahun lalu. Namun, realisasi nilai penghimpunan dana pada 2018 hanya sebesar Rp166 triliun.

"Nominalnya Rp 166 triliun, memang angkanya relatif rendah. Itu karena ada strategi pricing yang sedikit berbeda pada tahun lalu," kata Wimboh.

Capaian penghimpunan dana di pasar modal 2018 dinilai cukup positif. Mengingat kondisi perekonomian global penuh dengan ketidakpastian. Hal itu disebabkan adanya perang tarif antara dua perekonomian besar di dunia, Amerika Serikat (AS) dan China.

OJK pun akan memperbanyak alternatif pembiayaan jangka menengah dan panjang bagi sektor strategis, melalui pengembangan pembiayaan pasar modal untuk mencapai target-target tersebut. Hal itu menjadi salah satu fokus strategi OJK sepanjang 2019.

Adapun, OJK akan mendorong, memfasilitasi, dan memberikan insentif kepada calon emiten untuk melaui penerbitan efek berbasis utang maupun syariah. Mereka dapat memanfaatkan beberapa produk seperti melalui Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT), Efek Beragunan Aset (EBA), Dana Infestasi Real Estate (DIRE), dan Dana Investasi Infrastruktur (Dinfra).

Sponsored

Selain itu, ada beberapa instrumen derifatif seperti seperti Indonesia Goverment Bond Futures (IGBF), Medium Term Notes (MTN), dan pengembangan produk investasi berbasis syariah seperti Sukuk Wakaf.

"Monggo calon emiten kita fasilitasi untuk masuk pasar modal. Nanti, insentif kita pikirkan bersama," imbuh Wimboh.

Di sisi lain, Bursa Efek Indonesia (BEI) menargetkan jumlah perusahaan yang bakal go public menggunakan skema penawaran umum saham perdana atau initial public offering (IPO) tahun ini hanya 35 perusahaan. Namun, berdasarkan pipeline perusahaan penjamin efek (underwriter) jumlah perusahaan yang siap untuk IPO tahun ini ada 45 perusahaan.

Disisi lain. tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan berada di angka 5,0% hingga 5,2%. Namun, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap tidak lepas dari faktor global maupun faktor domestik.

"Kita lihat dari luar negeri. Ada perang dagang Amerika Serikat (AS) dan China, lalu di Eropa ada Brexit dan di Timur Tengah juga ada," ujar Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dalam acara Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2019, di Ritz Calton, Jakarta, Jumat (11/1).

Sementara dari dalam negeri, JK mencontohkan, tantangannya harus meningkatkan ekspor dan investasi. Hal tersebut tentu sama seperti apa yang dilakukan oleh negara lain.

"Defisit transaksi berjalan dan perdagangan harus diperbaiki, maka itu pertemuan ini sangat penting untuk saling memahami dan kolaborasi," tuturnya.

Kolaborasi itu menguntungkan semua pihak, seperti bagaimana menjaga sistem keuangan dan perdagangan. Sebelum krisis 1997-1998, persaingan tidak sehat hampir dilakukan setiap hari. Maka itu pemerintah harus bisa mengambil langkah yang tepat.

Sistem perdagangan dan keuangan di Indonesia harus menyatu. Kemudian, perlu ada keseimbangan antara ekspor dan impor yang harus sejalan.

"Untuk mengurangi impor, maka dilakukan investasi seperti negara lain. Pemerintah sudah membangun infastuktur untuk logistik nasional. Oleh karena itu pembangunan infrastruktur membutuhkan suatu dana yang besar," tutup JK.