Wijaya Karya rombak jajaran komisaris dan direksi

Bongkar pasang jajaran pengurus komisaris dan direksi di tubuh perusahaan pelat merah masih berlanjut. Direktur Utama PT Wijaya Karya Tbk.(WIKA) Tumiyana digantikan oleh Agung Budi Waskito yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Operasional I WIKA.

Perubahan tersebut dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) Tahun Buku 2019 yang digelar Senin (8/6). 

Sekretaris Perusahaan WIKA Mahendra Vijaya mengatakan RUPST juga mengangkat Ade Wahyu sebagai Direktur Keuangan, Rudy Hartono sebagai Direktur Quality, Health, Safety dan Environment, Mursyid sebagai Direktur Human Capital dan Pengembangan, Hananto Aji sebagai Direktur Operasi I, Harum Akhmad Zuhdi sebagai Direktur Operasi II, dan Sugeng Rochadi sebagai Direktur Operasi III.

Selain jajaran direksi, RUPST juga menunjuk Jarot Widyoko yang sebelumnya menjabat sebagai Dirjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai Komisaris Utama. Jarot menggantikan posisi Imam Santoso. Selain itu juga menunjuk Edy Sudarmanto, Firdaus Ali, dan Satya Bhakti Parikesit sebagai Komisaris. Lalu, Komisaris Independen diisi Adityawarman, Harris Arthur Hedar, dan Suryo Hapsoro Tri Utomo. 

"Pemegang saham yakin kepengurusan baru dapat semakin memperkuat posisi WIKA, terutama untuk memastikan keberlangsungan bisnisnya di tengah tantangan penyebaran Covid-19." ujar Mahendra.

Tebar dividen

Dalam keterangannya, RUPS juga memutuskan untuk membagikan dividen Rp457 miliar atau sebesar Rp50,955 per lembar saham. Jumlah dividen tersebut setara dengan 20% dari total laba tahun 2019 sejumlah Rp2,62 triliun. Sementara 80% dari laba bersih WIKA digunakan sebagai cadangan lainnya.

Sementara itu, hingga April 2020 WIKA membukukan kontrak baru sebesar Rp2,83 triliun. Sebagian besar kontrak tersebut disumbang oleh sektor industri, disusul dengan infrastruktur dan bangunan, properti, serta sektor energi dan pabrik industri.

Dari segi ownership, mayoritas dari kontrak baru tersebut berasal dari swasta, disusul dengan pemerintah dan sebagiannya lagi merupakan buah dari sinergi BUMN.

"Dengan kontrak baru tersebut, WIKA kini telah memiliki kontrak dihadapi sebesar Rp80,68 triliun. Ini menjadi tanggung jawab kami untuk bisa menjawab kepercayaan yang diberikan oleh publik dengan strategi yang tepat,” tutur Mahendra.