close icon
Scroll ke atas untuk melanjutkan
Ilustrasi Dana Desa (Foto: Istock)
icon caption
Ilustrasi Dana Desa (Foto: Istock)
Daerah
Senin, 28 November 2022 11:41

DPMPD Kaltim dorong desa bangun kemandirian ekonomi

Penggunaan Dana Desa (DD) tahun 2023 difokuskan untuk kemandirian ekonomi berupa pengembangan usaha produk unggulan desa.
swipe

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kalimantan Timur menegaskan penggunaan Dana Desa (DD) tahun 2023 difokuskan untuk kemandirian ekonomi berupa pengembangan usaha produk unggulan desa.

Kepala Bidang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan DPMPD Kaltim, Sri Wartini mengatakan, DD juga dapat digunakan untuk menjaga produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain pengelolaan hutan adat, air minum, listrik, perkebunan, peternakan, pengembangan produk, dan lainnya.

"Untuk program kesejahteraan masyarakat, kegiatannya bisa berupa bidang jasa, usaha industri kecil atau industri rumahan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan, kemudian untuk pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dan berkelanjutan," kata Sri Wartini, Minggu (27/11).

Sri Wartini menjelaskan, prioritas DD lainnya tahun depan juga bisa untuk pengembangan desa wisata yang meliputi pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana desa wisata, pembangunan pondok wisata dan kios cenderamata.

Dia menambahkan, Pemprov Kaltim mendorong pemerintah desa bangkit pascapandemi Covid-19 dan terus kreatif membangun kemandirian ekonomi lokal. pemerintah terus memberikan Dana Desa (DD) untuk pengembangan ekonomi.

"Prioritas DD tahun 2023 antara lain untuk pemulihan ekonomi dan kemandirian desa," tuturnya.

Sri Wartini menyampaikan, besaran DD tahun depan nilai persis per desa belum bisa dipastikan karena masih menunggu keputusan pusat. Ia menambahkan, untuk pemanfaatan DD pada 2023 memang ada sedikit perbedaan.

Menurut Sri Wartini, jika tahun ini dan sebelumnya nilai bantuan langsung tunai (BLT) DD maksimal 40%, pada 2023 maksimal sebesar 25%. Kemudian  untuk operasional pemerintah desa yang sebelumnya tidak ada, maka mulai 2023 sebesar 3%.

Dalam upaya pemulihan ekonomi dan kemandirian desa yang anggarannya dari DD, lanjut Sri Wartini, yang bisa dilakukan pemerintah desa antara lain mengembangkan dan meningkatkan kapasitas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau BUMDes Bersama.

Selain itu, untuk pencegahan dan penurunan stunting berupa tindakan promotif dan preventif, seperti melalui pelatihan kesehatan ibu dan anak, penyuluhan dan konseling gizi, makanan pendamping air susu ibu, pendidikan pengasuhan anak, dan peningkatan kapasitas kader pembangunan manusia maupun kader posyandu.

"Semua prioritas penggunaan DD 2023 bisa dilakukan oleh desa dengan menyesuaikan kondisi desa, namun yang paling utama dari semua itu adalah harus direncanakan berdasarkan musyawarah desa, tidak bisa diputuskan sepihak," pungkas Sri Wartini.

img
Kartiko Bramantyo Dwi Putro
Reporter
img
Kartiko Bramantyo Dwi Putro
Editor

Untuk informasi menarik lainnya,
follow akun media sosial Alinea.id

Bagikan :
×
cari
bagikan