Komisi A DPRD Pati kawal pembentukan BRIDA
Komisi A DPRD Pati siap mengawal wacana pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA).

Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati siap mengawal wacana pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA). Hal ini disampaikan saat mengadakan pertemuan dengan para stakeholder terkait, belum lama ini.
Ketua Komisi A Bambang Susilo mengatakan, perlu adanya pembahasan lebih lanjut pembentukan BRIDA, setelah sebelumnya baru mengadakan pertemuan awal dengan para pihak terkait.
Bambang menegaskan sebagian besar setuju untuk membentuk BRIDA sebagai badan yang terpisah dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Hal ini juga sesuai dengan masukan dari berbagai pihak.
Karena banyak yang menyetujui, lanjutnya, maka pihaknya harus merapatkan kembali untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia (SDM) serta sarana prasarana pendukung pengadaan BRIDA.
“Karena ada beberapa pertimbangan, apakah SDM kita layak dan sarana prasarana. Secara prinsip, saya sepakat apa yang disampaikan narasumber untuk memajukan Pati harus dibentuk badan sendiri,” imbuh politikus dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.
Meski masih dalam tahap pembahasan tingkat awal, pihaknya bakal terus mengawal sampai hingga BRIDA Pati resmi disahkan. Bambang berharap, pembahasan ini bisa selesai tahun ini agar pada 2024 mendatang dapat dimulai pembentukan SDM, gedung, hingga sarana prasarana pendukung.
“Kalau kita gabungkan pasti ada bidang lain terkait. Sebetulnya saat ini sudah ada, tapi tetap harus dituangkan ke Perda untuk menguatkan kinerja OPD terkait,” tuturnya.
Sebelumnya, usulan pembentukan BRIDA ini juga disambut baik oleh perwakilan elemen masyarakat yang turut hadir dalam public hearing terkait rencana tersebut.
Diketahui banyak pihak menilai, kelemahan sektor pengembangan SDM di Kabupaten Pati saat ini lantaran tidak adanya badan khusus yang mengatur riset dan inovasi.

Derita jelata, tercekik harga pangan yang naik
Senin, 21 Feb 2022 17:25 WIB
Menutup lubang “tikus-tikus” korupsi infrastruktur kepala daerah
Minggu, 13 Feb 2022 15:06 WIB
Segudang persoalan di balik "ugal-ugalan" RUU IKN
Minggu, 23 Jan 2022 17:07 WIB
Mewujudkan e-commerce inklusif bagi penyandang disabilitas
Kamis, 30 Nov 2023 16:09 WIB
Potret kebijakan stunting dan pertaruhan Indonesia Emas 2045
Senin, 27 Nov 2023 16:01 WIB