Pemprov Kepri-KSOP terapkan tiket elektronik cegah kapal kelebihan penumpang
Kebijakan tersebut untuk mengantisipasi kelebihan penumpang yang berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan kapal.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau (Kepri) menggandeng Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Tanjungpinang berencana menerapkan e-ticketing, atau tiket elektronik di pelabuhan. Kebijakan tersebut untuk mengantisipasi kelebihan penumpang yang berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan kapal.
Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, memastikan akan mendukung rencana tersebut untuk menekan angka kecelakaan transportasi laut di wilayahnya yang cukup tinggi. Apalagi, belum lama terjadi laka laut yang melibatkan KL Evelyn Calista yang menyebabkan belasan penumpang meninggal.
"Dalam hal ini, yang menjadi korban adalah masyarakat. Kebijakan ini guna mencegah terulangnya kejadian yang merugikan masyarakat," kata Ansar, dilansir dari kepriprov.go.id, Selasa (30/5).
Ansar juga menyoroti pentingnya menertibkan fasilitas-fasilitas keselamatan di laut. Ia menekankan perlunya penegakan ketegasan terhadap kapal-kapal yang tidak memenuhi standar keselamatan.
“Saya berharap agar tindakan tegas diambil terhadap kapal-kapal yang melanggar standar keselamatan,” sambungnya.
Sementara itu, Kepala KSOP Tanjungpinang, Ridwan Chaniago, mengatakan implementasi e-ticketing memiliki sejumlah keuntungan, antara lain mengurangi penggunaan kertas, menjamin keselamatan pelayaran melalui data manifest penumpang yang valid, serta memberikan informasi penumpang secara real-time.
"Sekarang, sudah saatnya kita beralih ke sistem digital, sehingga pelayaran dapat dipantau secara real-time. Sistem ini juga akan mencegah terjadinya ketidaksesuaian antara penumpang yang naik dengan manifest yang ada. Hal ini penting terutama setelah kecelakaan kapal baru-baru ini," tambah Ridwan Chaniago.

Derita jelata, tercekik harga pangan yang naik
Senin, 21 Feb 2022 17:25 WIB
Menutup lubang “tikus-tikus” korupsi infrastruktur kepala daerah
Minggu, 13 Feb 2022 15:06 WIB
Segudang persoalan di balik "ugal-ugalan" RUU IKN
Minggu, 23 Jan 2022 17:07 WIB
Ketika relawan capres saling beralih dukungan
Selasa, 26 Sep 2023 06:36 WIB
Modal kearifan lokal BPR di tengah arus digitalisasi
Senin, 25 Sep 2023 20:17 WIB