Tingkatkan keamanan transportasi air, Dishub Kukar siapkan 500 pelampung
Fasilitas pelampung menjadi salah satu upaya meningkatkan keamanan transportasi air.
Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menyiapkan sebanyak 500 unit pelampung menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2023 untuk pengelola jasa transportasi air dan pengelola wisata air. Kepala Dishub Kukar, Junaidi, mengatakan fasilitas pelampung menjadi salah satu upaya meningkatkan keamanan transportasi air.
Junaidi menjelaskan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar mendorong pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun sektor swasta juga memberi bantuan pelampung.
"Kita harap bukan hanya dari Dishub Kukar, tapi ada juga bantuan pelampung dari swasta, provinsi dan kementrian untuk mendukung itu," ujar Junaidi, dikutip dari kukarkab.go.id, Kamis (6/7).
Menurut Junaidi, kewenangan keamanan dan keselamatan pelayaran sebetulnya berada di Kementerian Perhubungan Republik Indonesia melalui Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP). Sementara Balai Pengelola Transportasi Daerah (BPTD) hanya bisa melakukan beberapa langkah pengawasan terhadap transportasi sungai antar desa ke desa di Kukar.
Meski begitu, Junaidi memastikan Dishub Kukar tidak tinggal diam. Ia memastikan Dishub Kukar sudah mendata masyarakat yang memiliki usaha pelayaran rakyat. Selain itu, pihalnya juga memfasilitasi sosialisasi keamanaan dan keselamatan, serta proses perizinan legalitas usaha transportasi sungai.
"Setelah sosialisasi, Dishub memfasilitasi warga untuk memenuhi persyaratan dengan mengundang BPTD untuk mengeluarkan sertifikasi kapal," tuturnya.
Lebih lanjut, Junaidi mengimbau pengusaha pelayaran rakyat yang menggunakan jalur sungai wajib memperhatikan keselamatan para pengguna. Mengingat, aktifitas masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara yang memilih menggunakan jalur sungai cukup tinggi.
"Pengusaha harus memperhatikan keamanan dan keselamatan masyarakat pengguna. Warga juga harus hati-hati, lihat kelayakan kapal sebelum nyebrang," pungkasnya.

Derita jelata, tercekik harga pangan yang naik
Senin, 21 Feb 2022 17:25 WIB
Menutup lubang “tikus-tikus” korupsi infrastruktur kepala daerah
Minggu, 13 Feb 2022 15:06 WIB
Segudang persoalan di balik "ugal-ugalan" RUU IKN
Minggu, 23 Jan 2022 17:07 WIB
Kemarau panjang dan sulitnya akses air bersih di Jakarta
Senin, 02 Okt 2023 06:08 WIB
Menanti masa depan transformasi digital usai tiktok shop hilang
Minggu, 01 Okt 2023 14:22 WIB