Di Sidang Umum PBB ke-73, Palestina tetap jadi agenda utama Indonesia

Di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB ke-73 di New York, Amerika Serikat, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi melakukan serangkaian pertemuan bilateral dengan sejumlah negara dan organisasi internasional.

Dalam setiap pertemuan bilateralnya, Menlu Retno mengusung agenda Palestina untuk dibahas bersama.

"Saat ini, dunia harus memberikan perhatian lebih terhadap masa depan solusi dua negara untuk Palestina," ujar Menlu Retno dalam keterangan tertulis yang diterima Alinea.id pada Selasa (25/9).

Menlu Retno secara khusus membahas isu Palestina dengan Menlu Arab Saudi Adel al-Jubeir dan Sekjen Liga Arab Ahmed Aboul Gheit, terutama mengenai upaya bersama untuk menyelamatkan rakyat Palestina. 

Sedangkan, dalam pertemuannya dengan Menlu Yunani Nikos Kotzias, selain membawa agenda Palestina, kedua pihak sepakat menandatangani perjanjian bebas visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas. 

"Perjanjian ini merupakan langkah konkret memajukan kerja sama bilateral antar kedua negara. Saya berharap perjanjian bebas visa ini dapat mendorong lebih banyak lagi kunjungan kerja di tingkat yang lebih tinggi antara Indonesia dan Yunani," jelas Menlu Retno.

Kerja sama dan saling-kunjung resmi antara Indonesia dan Yunani telah berjalan baik selama ini. Sebagai sesama negara maritim, Indonesia dan Yunani sama-sama memiliki kepentingan untuk meningkatkan keamanan laut dan mengembangkan pengembangan ekonomi di bidang kelautan. 

Agenda Palestina juga menjadi bagian dari pertemuan Menlu Retno dan Menlu Sudan Al-Dirdeeri Mohammed Ahmed serta Menlu Kolombia Holmes Trujillo Garcia.

Menlu Retno juga menegaskan keinginan Indonesia untuk meningkatkan kerja sama dengan kedua negara di bidang ekonomi dan perdagangan. 

Dalam pertemuan dengan Menlu Sudan, Menlu Retno membahas mengenai peningkatan ekonomi di sektor pertanian. Delegasi bisnis Indonesia telah berkunjung ke Sudan pada Agustus 2018 untuk menjajaki investasi dalam sektor tersebut. 

Sementara itu, Indonesia menyambut baik keinginan Kolombia untuk bergabung dengan Council on Palm Oil Producing Countries (CPOPC) yang diinisiasi salah satunya oleh Indonesia. 

"Bergabungnya Kolombia dalam CPOPC akan memperkuat upaya kita untuk mengembangkan industri kelapa sawit dan memberikan persepsi yang tepat terhadap produk kelapa sawit," ungkap Menlu Retno. 

Dengan Kepulauan Solomon, Menlu RI sepakat untuk mempererat kerja sama kedua negara sekaligus memperingati 35 tahun hubungan bilateral keduanya tahun ini. 

"Indonesia siap menjadi mitra pembangunan Kepulauan Solomon melalui program peningkatan kapasitas, pelatihan dan beasiswa pendidikan kepada masyarakat Kepulauan Solomon," tutur Retno.

Menlu Retno juga diminta untuk membahas krisis Rohingya di forum PBB. "Saya termasuk salah satu menteri luar negeri yang diundang untuk membahas situasi di Myanmar di sana," pungkasnya.