Tahun 2018 mencatat sejarah dalam upaya mencapai perdamaian di Semenanjung Korea. Dalam waktu kurang dari satu tahun, pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in telah bertemu sebanyak tiga kali.
Pertemuan pertama Kim Jong-un dan Presiden Moon terjadi pada 27 April dan menghasilkan Deklarasi Panmunjom. Menurut deklarasi tersebut Seoul dan Pyongyang sepakat untuk bekerja sama dalam mengakhiri Perang Korea, memulai era baru perdamaian dan berbagi komitmen dalam mengakhiri divisi dan konfrontasi dengan mendekati era baru rekonsiliasi nasional, perdamaian dan kemakmuran dan perbaikan hubungan antar-Korea.
Deklarasi Panmunjom memuat tekad denuklirisasi Semenanjung Korea.
Tatap muka kedua antara Kim Jong-un dan Presiden Moon berlangsung pada 26 Mei atau jelang pertemuan Kim Jong-un dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Sementara yang ketiga terjadi pada 18-20 September di Pyongyang.
Upaya perdamaian Korea Utara-Korea Selatan dinilai juga memerlukan dukungan dari pihak luar, termasuk ASEAN.
Menurut Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia Kim Chang-beom, ASEAN memainkan peran signifikan bagi tercapainya perdamaian di Semenanjung Korea. Dubes Kim menyinggung pelaksanaan Asian Games 2018 di Jakarta dan Palembang yang telah menyatukan dua Korea. Pasalnya, dalam pesta olahraga itu mereka berada dalam kontingen gabungan dan mengusung bendera unifikasi.
"Lalu pada KTT ASEAN-Korea Selatan di Singapura, Presiden Joko Widodo menyampaikan saran bagi Presiden Moon dan pemimpin negara ASEAN lainnya untuk mengundang Korea Utara di KTT berikutnya," jelas Dubes Kim dalam diskusi 'High Hurdles, Higher Hopes. Embracing a New Era of Peace on the Korean Peninsula' di Grand Hyatt, Jakarta, Selasa (27/11).
KTT ASEAN-Korea Selatan tahun depan akan menandakan perayaan 30 tahun hubungan diplomatik antara kedua pihak.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Habibie Center Rahimah Abdulrahim pun berpendapat demikian. Baginya, peran ASEAN dibutuhkan dalam proses perdamaian di Semenanjung Korea.
"Penting untuk mengetahui batasan yang akan dihadapi serta untuk mengatur ekspektasi Korea Selatan dan ASEAN dalam mencapai tujuan bersama ini," jelas wanita yang akrab dipanggil Ima ini.
Menurut Ima, ASEAN masih perlu memperdalam aksi-aksi mereka. Baik ASEAN dan Korea Selatan, perlu melihat potensi besar yang terletak dalam kerja sama dengan Pyongyang.
"Harus lihat lebih dari denuklirisasi dan keamanan kawasan. Coba lihat bagaimana menjadikan mereka mitra untuk kerja sama ekonomi di masa depan," ungkap Ima.
Menurutnya, akan ada hambatan bagi ASEAN secara keseluruhan untuk mengambil peran karena organisasi ini pun perlu menangani persoalan internal mereka.
Meski begitu, negara anggota ASEAN secara pribadi tentu dapat berkontribusi dalam proses perdamaian ini.
Ima menyayangkan minimnya peran Singapura ketika terjadi KTT Amerika Serikat-Korea Utara di sana. Singapura hanya jadi tempat berlangsungnya acara tanpa mengambil peran sebagai penengah dalam pertemuan antara Kim Jong-un dan Trump.
"Ini menjadi bahan pertimbangan ke depan. Bagaimana bukan hanya ASEAN tetapi masing-masing anggota negaranya dapat memperbesar peran masing-masing," tuturnya.
Terlebih lagi bagi Ima bukan hanya pemerintah yang dapat mengambil bagian, tetapi sektor swasta dan masyarakat sipil pun bisa berandil dalam proses perdamaian di Semenanjung Korea.
"Masyarakat dan sektor swasta bisa memperhatikan penerapan kebijakan luar negeri yang kita praktikkan pada kedua negara. Mereka dapat mengkritik pemerintah jika kebijakan tersebut tidak sesuai dengan tujuan akhir yakni perdamaian di Semenanjung Korea," jelas Ima.
