Apa yang tersisa dari oposisi politik Kamboja?

Selama hampir 40 tahun, keluarga yang sama telah memimpin Kamboja tanpa banyak ancaman terhadap pemerintahannya. Perdana Menteri Kamboja Hun Manet dilantik tahun lalu, menggantikan ayahnya Hun Sen, yang berkuasa dari tahun 1985 hingga 2023.

Hun Sen memenangkan masa jabatan lima tahun lagi sebagai perdana menteri dalam pemilu Juli lalu. Namun ia dengan cepat menyerahkan jabatan perdana menteri kepada putranya. Kendati begitu, Hun Sen yang berusia 71 tahun tetap memiliki kekuatan politik sebagai presiden Senat Kamboja.

Para pendukung Hun Sen yang sudah lama berkuasa berpendapat bahwa ia memimpin Kamboja menuju zaman modern setelah genosida Kamboja di bawah pemerintahan Khmer Merah pada tahun 1975–1979, yang menewaskan hampir 25% penduduk negara tersebut.

Namun para kritikus mengatakan Hun Sen memerintah Kamboja seperti sebuah pemerintahan diktator, dan menindak semua lawan politik, kebebasan media independen, dan menentang pemilu yang bebas dan adil.

“Sayangnya, masa depan Kamboja tampak suram,” kata Oren Samet, kandidat PhD di Universitas California, Berkley, kepada Deutsche Welle.

“Prospek pemilu oposisi, setidaknya dalam waktu dekat, tampak tipis,” kata Samet, yang penelitiannya berfokus pada partai oposisi dan masyarakat sipil.

“Sejauh ini, Hun Sen berhasil melewati jalur suksesi dinasti yang rumit – yang mungkin merupakan potensi risiko terbesar terhadap kekuasaannya pada dekade ini. Jika segala sesuatunya berjalan lancar, sulit untuk melihat bagaimana pihak oposisi melakukan perubahan dari dalam atau ke luar,” tambahnya.

Partai Rakyat Kamboja (CPP) yang dipimpin Hun Sen hanya menghadapi sedikit tantangan terhadap kekuasaannya. Pasalnya, partai-partai oposisi ditindas dalam beberapa tahun terakhir.

Sebelum pemilu tahun 2023, komisi pemilu negara Asia Tenggara mendiskualifikasi partai oposisi utama, Candlelight Party, untuk mencalonkan diri, diduga karena adanya penyimpangan dokumen.

Pada pemilu tahun 2018, partai oposisi Partai Penyelamatan Nasional Kamboja (CNRP) yang kini sudah tidak ada lagi dilarang mencalonkan diri.

Namun tindakan keras tersebut tidak berakhir di situ, karena mantan pemimpin partai tersebut, Kem Sokha, dipenjara selama 27 tahun pada tahun 2023 atas tuduhan ia berkonspirasi dengan kekuatan asing untuk menggulingkan pemerintah.

Neil Loughlin, asisten profesor politik komparatif di City, Universitas London, mengatakan hanya ada sedikit orang yang menentang CPP yang sudah lama berkuasa.

“Saat yang sama, pembubaran CNRP dan kemudian Candlelight Party hanya menyisakan sedikit oposisi partai yang terorganisir dan bermakna di negara ini,” tambahnya.

Tanpa lawan politik di Kamboja yang cukup besar untuk menantang CPP, tokoh politik Kamboja di luar negeri telah meluncurkan gerakan pro-demokrasi baru.

Gerakan Khmer untuk Demokrasi (KMD), yang diluncurkan pada bulan Maret, dan terdaftar di negara bagian Massachusetts, Amerika Serikat, bermaksud menjadi oposisi de facto terhadap CPP.

Gerakan ini dipimpin oleh calon penerima Hadiah Nobel Perdamaian dan warga Kamboja di pengasingan, Mu Sochua, yang bertujuan untuk meminta pertanggungjawaban rezim Hun Manet dan menarik perhatian terhadap tindakan keras pemerintah atas suara-suara politik dan aktivis baik di dalam maupun luar negeri.

“Keadaan di Kamboja saat ini penuh dengan ketakutan dan penindasan, di mana kritik terhadap pemerintah ditanggapi dengan konsekuensi yang parah dan seringkali brutal. Saat ini, suara rakyat Kamboja hanya dapat bergema melalui diaspora global,” kata Mu Sochua dalam siaran persnya dikirim ke DW.

Loughlin mengatakan warga Kamboja di luar negeri berusaha mempertahankan tekanan terhadap pemerintah yang berkuasa.

“Saya pikir mereka yang menentang [pemerintah] melakukan apa yang mereka bisa dari luar negeri untuk menjaga api oposisi terhadap CPP tetap hidup,” katanya.

Kamboja menempati peringkat kedua hingga terakhir (141 dari 142) dalam peringkat global Proyek Keadilan Dunia (World Justice Project) untuk tahun 2023. Pemeringkatan tersebut didasarkan pada beberapa indikator, termasuk hak asasi manusia, keadilan sosial, dan ekonomi.

Namun, peneliti Samet mengatakan akan sulit bagi KMD untuk mempengaruhi reformasi di Kamboja saat beroperasi di luar negeri.

“Hal terburuk yang dapat dilakukan oleh oposisi Kamboja adalah menyerah sepenuhnya. Mengingat intensitas penindasan di dalam negeri, dapat dimengerti bahwa banyak pihak oposisi berusaha melakukan hal ini dari luar negeri,” Samet menggarisbawahi.

Namun, aktivis Kamboja di luar negeri masih menghadapi risiko ditangkap jika terlibat dalam protes politik terhadap CPP.

Sebelumnya pada bulan Maret, beberapa aktivis Kamboja ditangkap di Thailand oleh pihak berwenang menjelang kunjungan resmi Hun Manet ke Bangkok. Phil Robertson, wakil direktur Human Rights Watch di Asia, menyebut penangkapan tersebut sebagai contoh "represi transnasional" terhadap suara Kamboja.(dw)