sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Kamboja bantah klaim pencucian uang warganya di Australia

Kamboja telah dihapus dari daftar abu-abu Financial Action Task Force (FATF) pada bulan Februari tahun lalu.

Arpan Rachman
Arpan Rachman Selasa, 14 Mei 2024 09:35 WIB
Kamboja bantah klaim pencucian uang warganya di Australia

Transparency International Australia (TIA) membuat laporan dengan klaim yang mempertanyakan sumber uang yang digunakan warga Kamboja untuk membeli properti tempat tinggal di Australia. LSM itu menyatakan bahwa beberapa pembelian tersebut mungkin merupakan bentuk pencucian uang.

Badan Intelijen Keuangan Kamboja (CAFIU) membantah klaim tersebut.

“Klaim yang tidak berdasar dalam laporan tersebut berprasangka buruk terhadap Kamboja dan melemahkan upaya berkelanjutan untuk memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme,” kata CAFIU, sebagai tanggapan atas penyelidikan kepada Phnom Penh Post.

Pekan lalu, laporan gabungan yang dibuat oleh firma penasihat KordaMentha dan TIA, berjudul “Menghentikan Uang Kotor di Australia dan Kamboja”, menyatakan bahwa lebih dari AUD$516 juta (Rp5,4 triliun) pelarian modal ditransfer dari Kamboja ke Australia pada tahun 2020 saja.

Dikatakan total 118 properti senilai setidaknya AUD$110 juta (Rp1,1 triliun) dibeli di Australia oleh “warga asing Kamboja” dari tahun 2019 hingga 2023. Pada tahun keuangan 2022-23, dikatakan senilai AUD$33,4 juta sebagian besar properti tempat tinggal Australia dibeli oleh warga negara asing dari Kamboja.

Meskipun laporan tersebut mengakui bahwa uang yang ditransfer ke Australia telah melalui entitas yang diatur, LSM tersebut menuduh bahwa Kamboja adalah “pusat regional untuk pencucian uang, perdagangan manusia dan perdagangan narkoba”, CEO TIA Clancy Moore seperti dikutip oleh ABC Australia.

Seorang perwakilan CAFIU mengatakan kepada Phnom Penh Post bahwa dana tersebut ditransfer melalui entitas sah di Kamboja ke entitas legal di Australia dan “tidak ada bukti” bahwa uang tersebut berasal dari kegiatan ilegal.

Badan tersebut mencatat bahwa Kamboja menjalin kerja sama yang erat dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Australia (AUSTRAC) melalui Nota Kesepahaman. Kedua belah pihak terlibat dalam sesi pelatihan rutin dan berbagi pengalaman untuk memerangi pencucian uang.

Sponsored

“Selain itu, Kamboja secara aktif terlibat dalam memperkuat kerangka hukum dan peraturan sebagai bagian dari strategi yang lebih luas untuk meningkatkan transparansi, integritas, dan akuntabilitas di berbagai sektor,” katanya.

“Salah satu kekuatan utama rezim antipencucian uang di Kamboja adalah kerja sama yang kuat antar otoritas terkait. Kolaborasi antara lembaga penegak hukum, badan pengatur, dan lembaga keuangan memainkan peran penting dalam mendeteksi dan mencegah aktivitas keuangan terlarang,” lanjutnya.

Kamboja telah dihapus dari daftar abu-abu Financial Action Task Force (FATF) pada bulan Februari tahun lalu. Penghapusan ini merupakan “bukti pengakuan internasional atas komitmen dan upaya Kamboja dalam memerangi pencucian uang”, menurut CAFIU.

“Pencapaian ini mencerminkan kemajuan substansial Kamboja dalam mengatasi efektivitas langkah-langkah anti pencucian uang,” tambahnya.

Mereka menggambarkan hal ini sebagai indikasi jelas bahwa Kamboja telah menerapkan langkah-langkah kuat untuk memerangi pencucian uang secara efektif, sehingga menjaga integritas sistem keuangannya.

TIA sudah diminta tanggapan mengenai alasan mengapa Kamboja dipilih secara khusus untuk menyoroti defisit yang diklaim dalam langkah-langkah anti pencucian uang Australia, dan bagaimana mereka dapat memastikan bahwa klaim mereka adalah faktual. Pertanyaan-pertanyaan itu tidak terjawab.

Kedutaan Besar Australia di Phnom Penh juga dihubungi melalui email untuk menyampaikan pendapat mereka mengenai masalah ini, namun belum ada tanggapan hingga sore hari tanggal 13 Mei.

Terpisah sebelumnya, pada November tahun lalu, pemerintah Kamboja dan Australia, melalui pendanaan dari Pusat Penelitian Pertanian Internasional Australia (ACIAR) dan Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia (DFAT), membuka “tangga ikan” untuk menghubungkan Danau Tonle Sap dengan saluran air setempat.

Disitir Khmer Times, tangga ikan di desa Sleng, komune Sranal, distrik Kralanh di provinsi Siem Reap adalah yang pertama diresmikan kemarin sore dengan penelitian dan pendanaan dari Pemerintah Australia. Proyek ini tidak ada kaitan dengan isu pencucian uang seperti yang dilaporkan.(phnompenhpost,khmertimeskh)

Berita Lainnya
×
tekid