AS-Tiongkok debat soal Laut China Selatan di PBB

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken pada Senin (9/8) mengatakan bahwa telah terjadi praktik intimidasi di Laut China Selatan (LCS). Dia memperingatkan Dewan Keamanan PBB (DK PBB) bahwa konflik di wilayah perairan itu akan memiliki konsekuensi global yang serius bagi keamanan dan perdagangan.

Pernyataan Blinken memicu teguran keras dari pihak China.

LCS telah menjadi salah satu dari banyak titik nyala dalam hubungan antara China-AS, dengan Washington menolak apa yang disebutnya sebagai klaim teritorial yang melanggar hukum oleh Beijing di perairan yang kaya sumber daya itu.

"Konflik di LCS, atau di lautan mana pun, akan memiliki konsekuensi global yang serius bagi keamanan, dan perdagangan," kata Blinken dalam pertemuan DK PBB tentang keamanan maritim. "Ketika sebuah negara tidak menghadapi konsekuensi karena mengabaikan aturan ini, hal itu memicu impunitas dan ketidakstabilan yang lebih besar di mana-mana."

Tiongkok mengklaim sebagian besar wilayah LCS yang tumpang tindih dengan zona ekonomi eksklusif milik sejumlah negara seperti Vietnam, Malaysia, Brunei, Indonesia, dan Filipina. 

"Kita telah melihat konflik berbahaya antara kapal di laut dan tindakan provokatif untuk memajukan klaim maritim yang melanggar hukum," lanjut Blinken.

Dia menambahkan bahwa Washington prihatin dengan apa yang disebutnya sebagai tindakan yang mengintimidasi dan menggertak negara-negara lain agar tidak mengakses sumber daya laut mereka secara sah.

Menanggapi Blinekn, Wakil Duta Besar China untuk PBB Dai Bing menuduh AS menimbulkan masalah secara sewenang-wenang dengan mengirim kapal dan pesawat militer canggih ke LCS sebagai provokasi dan secara terbuka mencoba untuk mengganggu negara-negara di kawasan itu.

"Negara ini (AS) sendiri telah menjadi ancaman terbesar bagi perdamaian dan stabilitas di LCS," tegas Dai Bing.

Blinken kemudian mengatakan bahwa langkah untuk memegang teguh aturan yang berlaku dan menyelesaikan sengketa maritim secara damai merupakan tanggung jawab semua negara, bukan hanya pengklaim pulau dan perairan LCS. 

Sumber : Reuters