Australia umumkan penyelidikan terhadap mantan PM Morrison

Perdana Menteri Australia Anthony Albanese, telah mengumumkan penyeldikan independen terhadap pendahulunya Scott Morrison, yang secara diam-diam menunjuk dirinya ke beberapa kementerian selama pandemi Covid-19. 

Albanese mengumumkan langkah tersebut pada Selasa (23/8), setelah Jaksa Agung Stephen Donaghue membuat kesimpulan sementara bahwa penunjukan Morrison adalah sah.

“Demokrasi kami sangat berharga” tulis Albanese di Twitter. “Warga Australia berhak tahu siapa yang bertanggung jawab untuk membuat keputusan atas nama mereka,” kata dia lagi.

Morrison mengundurkan diri sebagai pemimpin Partai Liberal setelah kalah dalam pemilihan umum pada Mei, telah menghadapi rentetan kritik dari pemerintah Partai Buruh dan partainya sendiri, setelah terungkap bahwa dia diam-diam dilantik menjadi menteri tanpa memberi tahu parlemen atau kabinetnya. Sebuah asumsi kekuasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. 

Dalam nasihat tertulis, Jaksa Agung sangat kritis tentang penunjukkan Morrison ke kementerian.

“Ini tidak konsisten dengan konvensi dan praktik yang membentuk bagian penting dari sistem pemerintahan yang bertanggung jawab yang ditentukan oleh konstitusi," kata nasihat itu. 

“Itu karena parlemen dan publik tidak mungkin meminta pertanggung jawaban menteri atas administrasi departemen tertentu. Yang tepat jika identitas menteri yang telah ditunjuk untuk mengelola departemen itu tidak dipublikasikan”. 

Tiga menteri tidak menyadari Morrison berbagi kekuasaan atas Kementerian Dalam Negeri, perbendaharaan dan keuangan sampai minggu lalu. Namun, Morrison mengatakan hanya mengintervensi satu kementerian, yaitu sumber daya, untuk memblokir proyek gas lepas pantai. Keputusan tersebut sekarang sedang ditantang di pengadilan oleh perusahaan sumber daya. 

Albanese mengatakan kepada wartawan di Canberra bahwa saran dari Jaksa Agung adalah kritik yang sangat jelas terhadap implikasi demokrasi parlementer Australia. Albanese mengatakan, kabinetnya telah setuju akan ada kebutuhan untuk penyelidikan lebih lanjut untuk memeriksa apa yang terjadi dan bagaimana hal itu terjadi. Juga perlu dikaji apa implikasinya terhadap apa yang terjadi dan apakah ada persoalan hukum yang diangkat. 

“Penyelidikan juga akan melihat reformasi di masa depan, bagaimana kita dapat memastikan bahwa ini tidak terjadi di masa depan”, kata Perdana Menteri, seraya menambahkan bahwa perilaku Morrison adalah luar biasa.

“Dia memang perlu dimintai pertanggungjawaban”, kata Albanese. Penunjukan Morrison sebenarnya disetujui oleh Kepala Negara Seremonial Jenderal David Hurley, tetapi tidak ada upacara pengambilan sumpah di depan umum.

Jaksa Agung Donaghue mengatakan, tindakan Hurley konsisten dengan konvensi. “Gubernur Jenderal tidak memiliki kekuasaan untuk menolak saran Perdana Menteri sehubungan dengan penunjukan seperti itu,” tulisnya. 

Tidak ada komentar langsung dari kantor Morrison. Mantan Perdana Menteri mengatakan pekan lalu pandemi virus corona adalah waktu yang luar biasa dan dia diam-diam mengambil sejumlah kementerian karena merasa tanggung jawab untuk bangsa seperti miliknya sendiri. 

Australia memiliki sistem berbasis kabinet yang bergantung pada sekelompok menteri yang memerintah. Editor politik di situs berita Indepen Crikey.com  Bernard Keane mengatakan, Morrison diam-diam telah memberikan dirinya kekuasaan luar biasa. Faktanya, bahwa langkah itu ilegal sekaligus menunjukkan betapa kaburnya konstitusi Australia.