Bahas krisis Myanmar, Jokowi tekankan pentingnya 5 poin konsensus

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat berbincang dengan Perdana Menteri (PM) Kamboja, Hun Sen, dalam sambungan telepon. Pembicaraan keduanya menyinggung lima poin konsensus ASEAN dalam merespons dinamika di Myanmar.

"Pelaksanaan 5-Point Consensus seharusnya tidak digunakan untuk mendukung 5-Point Roadmap-nya Tatmadaw. Jangan sampai dikaitkan karena dapat dinilai sebagai bentuk dukungan ASEAN ke militer Myanmar,” ujar Jokowi, melansir situs web Sekretariat Kabinet (Setkab).

Dirinya menambahkan, Indonesia menyesalkan sikap junta Myanmar yang tak menunjukkan komitmen melaksanakan lima butir konsensus saat kunjungan PM Hun Sen ke Myanmar. Bahkan, hukuman kepada pemimpin yang digulingkan, Aung San Suu Kyi, ditambah empat tahun selang dua hari pasca-kunjungan Hun Sen.

"Dan juga kekerasan masih terus berlanjut di Myanmar," tambahnya. "Hal tersebut merupakan gestur yang tidak baik dan justru tidak menghormati upaya PM Hun Sen untuk mendorong penyelesaian isu Myanmar."

Selain itu, Presiden Jokowi menegaskan, militer Myanmar harus memberikan akses terhadap Utusan Khusus Ketua ASEAN agar bisa berkomunikasi dengan semua pihak di Myanmar. Menurutnya, komunikasi diperlukan untuk membuka dialog nasional yang inklusif.

“Akses kepada semua stakeholders sangat penting artinya. Komitmen mengenai pemberian akses ini juga sangat penting agar ada solusi politik yang disepakati dan diterima semua pihak. Saya khawatir dengan pemberian label kepada NLD, NUG sebagai kelompok teroris, maka Utusan Khusus tidak akan diberikan akses bertemu mereka,” bebernya.

Lebih jauh, Jokowi menegaskan, Indonesia tetap konsisten mendorong Myanmar hanya diwakili non-political level di dalam pertemuan-pertemuan ASEAN selama tidak ada kemajuan pelaksanaan lima poin konsensus. Kebijakan tersebut berlaku pula bagi rencana pelaksanaan retreat para Menteri Luar Negeri (Menlu) ASEAN dan pertemuan-pertemuan lainnya.

Di sisi lain, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini telah mencatat dan menyampaikan agar usulan PM Hun Sen soal pembentukan Troika yang terdiri atas Menlu/Utusan Khusus Kamboja, Menlu Brunei, dan Menlu Indonesia serta didukung Sekjen ASEAN dalam memantau implementasi lima poin konsensus dibahas lebih lanjut oleh para Menlu ASEAN.

Selain itu, Presiden Jokowi sepakat atas usulan pembentukan consultative meeting, yang terdiri atas Utusan Khusus dan Sekjen ASEAN, AHA Center, otoritas Myanmar dan Badan-Badan PBB, dalam mendukung penyaluran bantuan kemanusiaan tanpa diskriminasi.

"Saya sepakat dengan PM Hun Sen bahwa bantuan kemanusiaan harus diberikan tanpa diskriminasi," pungkas mantan Gubernur DKI Jakarta ini.