Demonstran memaksa masuk ke gedung Dewan Legislatif Hong Kong

Pada Senin (1/7) sore waktu setempat, pengunjuk rasa memecahkan pintu kaca menggunakan besi dan mencoba dengan paksa masuk ke gedung Dewan Legislatif (LegCo) Hong Kong. Hal itu mendorong polisi untuk memukul mundur massa menggunakan semprotan merica.

Sejak pagi hari waktu setempat, pengunjuk rasa telah berkumpul di sekitar kompleks Kantor Pemerintah Pusat (CGO), mereka memblokir jalan menuju lokasi demonstrasi.

Protes itu terjadi pada peringatan penyerahan kembali Hong Kong ke China daratan oleh Inggris pada 1 Juli 1997. 

Kurang dari satu kilometer dari lokasi kerusuhan, Kepala Eksekutif Carrie Lam, melanjutkan upacara peringatan penyerahan Hong Kong ke China di
Convention and Exhibition Centre di Wan Chai. Petugas keamanan mendirikan barikade untuk meredam gangguan dari demonstran.

Dalam sambutannya, Lam menyatakan ke depannya akan lebih berupaya mendengarkan suara rakyat, terutama anak muda. Untuk pertama kalinya, peringatan itu berlangsung di dalam ruangan akibat hujan lebat dan ancaman keamanan dari protes di jalan-jalan utama.

Pada 18 Juni, Lam mengumumkan bahwa LegCo menangguhkan pembahasan terkait RUU ekstradisi. Di bawah RUU tersebut, pemerintah dapat mengirim warga setempat atau orang yang berada di Hong Kong untuk diadili di pengadilan China yang dikendalikan oleh Partai Komunis yang berkuasa.

Pada Senin sore, ribuan orang berjalan ke Taman Victoria untuk berbaris bersama menuju kompleks CGO. Juru bicara penyelenggara demonstrasi, Front Hak Asasi Manusia Sipil, Wong Yik Mo, mengatakan bahwa unjuk rasa tersebut dilakukan sebagai upaya menekan Lam mengundurkan diri dan mencabut RUU ekstradisi.

Dia menyadari adanya bentrokan antara sejumlah pengunjuk rasa dan petugas keamanan. Namun, dia meyakini bahwa secara umum, demonstrasi akan berjalan dengan damai.

"Kami berjuang untuk demokrasi dan kebebasan, kami berjuang untuk rakyat. Tapi penting untuk menghormati semua orang, kami harap para demonstran tetap melakukan aksi dengan aman," tuturnya.

Demonstrasi setiap 1 Juli adalah acara tahunan di Hong Kong, tetapi unjuk rasa tahun ini masif dibanding tahun-tahun sebelumnya karena kota itu sedang melewati periode politik yang penuh gejolak.

"Unjuk rasa ini adalah puncak dari segala tindakan yang telah diambil pemerintah dalam beberapa tahun terakhir yang semakin membatasi ruang politik masyarakat dan mengekang kebebasan sipil," tutur mantan Kepala Sekretaris Hong Kong Anson Chan.

Pada 1997, China dan Inggris menyetujui kesepakatan hukum 'satu negara, dua sistem' yang menjamin otonomi Hong Kong. Namun, para kritikus menilai bahwa dalam dua dekade terakhir, China telah melanggar perjanjian itu dan menggerus kebebasan Hong Kong.

Sejumlah pengunjuk rasa membawa papan berwarna kuning yang bertuliskan seruan agar Lam mundur. Salah satunya, Raymond Ng, mengatakan untuk pertama kalinya dia memutuskan ikut berdemonstrasi karena ingin RUU esktradisi dicabut secara permanen.

"Saat ini, RUU itu baru ditangguhkan saja. Demi Hong Kong, itu harus dibatalkan," tegasnya.

Pihak berwenang telah memberikan izin bagi demonstrasi tandingan dari masyrakat pro-pemerintah untuk digelar di taman nasional. Demonstran anti dan pro-pemerintah saling menghina pada Minggu (30/6) dalam unjuk rasa di sekitar kompleks CGO. Kelompok loyalis pro-Beijing melambaikan bendera China.

Protes anti-pemerintah hanyalah salah satu dari beberapa demonstrasi besar-besaran yang telah pecah di kota itu dalam beberapa pekan terakhir.

Penyelenggara demonstrasi mengklaim pada akhir Juni, protes yang menentang RUU ekstradisi dihadiri hingga dua juta orang.

Sejumlah demonstrasi berujung kerusuhan setelah bentrokan pecah antara pemrotes dan polisi yang menggunakan gas air mata untuk menangani massa. Setelah kericuhan, pekan lalu Inggris melarang penjualan gas air mata ke Hong Kong.

Para pengunjuk juga menuntut pembebasan beberapa demonstran yang ditangkap polisi dan dituduh sebagai dalang kerusuhan.