Di DK PBB, Menlu RI tekankan 3 hal untuk bantu Palestina

Dalam sidang Dewan Keamanan PBB (DK PBB) di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi kembali menyorot situasi Palestina. 

Menlu Retno menyampaikan bahwa sejak sidang DK PBB pada Januari, situasi di Timur Tengah, khususnya di Palestina bukannya membaik, tetapi justru memburuk.

Menurut Menlu Retno, kekerasan pada awal Mei, ditutupnya sementara kehadiran organisasi internasional di Hebron, dan berkembangnya pemukiman ilegal di tanah Palestina, menjadi faktor yang memperburuk situasi kemanusiaan di sana.

Dalam pertemuan yang berlangsung pada Rabu (22/5) itu, Menlu Retno menekankan tiga hal penting untuk diperhatikan dalam membantu Palestina. Demikian seperti dikutip dari rilis Kementerian Luar Negeri RI yang diterima Alinea.id pada Kamis (23/5).

Pertama, menlu mengatakan penting untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat sipil Palestina. Menlu Retno menyampaikan, laporan PBB pada awal 2019 menekankan banyaknya pelanggaran HAM di Palestina. 

Untuk itu, lanjutnya, negara-negara perlu bersatu dan memberikan perlindungan bagi masyarakat sipil Palestina.

Kedua, Menlu Retno menyebut bahwa perlu segera ada langkah konkret untuk mengatasi situasi kemanusiaan di Palestina. Dalam konteks ini, upaya untuk memperbaiki situasi ekonomi dan sosial masyarakat Palestina menjadi penting. 

Menlu Retno menghargai berbagai program Badan Pengungsi PBB untuk Palestina (UNWRA) dalam memperbaiki situasi kemanusiaan rakyat Palestina dan kesiapan Indonesia untuk terus mendukungnya.

Yang ketiga, proses perdamaian harus dimulai kembali. Untuk itu, kata Menlu Retno, perlu segera diajukan proses perdamaian yang kredibel dan memastikan kesetaraan semua pihak dalam perundingan. 

"Perspektif baru dalam proses perdamaian bukan berarti mengabaikan parameter internasional yang berlaku. Bagi Indonesia, tidak terdapat alternatif lainnya selain opsi solusi dua negara," tegas Menlu Retno.

Selain isu Palestina, Menlu RI juga menekankan bahwa situasi keamanan di Timur Tengah akan memengaruhi stabilitas dan keamanan global. Untuk itu, penting bagi DK PBB untuk memastikan adanya progres konkret.

"DK PBB harus bisa menghasilkan progres nyata dalam penyelesaian isu Timur Tengah, khususnya Palestina," kata dia.

Sidang mengenai situasi di Timur Tengah itu dipimpin Menlu Retno dalam kapasitas Indonesia sebagai Presiden DK PBB selama Mei 2019.

Dihadiri oleh seluruh anggota DK PBB, sidang itu ditujukan untuk membahas mengenai situasi terkini di Timur Tengah, termasuk isu Palestina, Suriah, dan Yaman.

Hadir melalui sambungan video, Utusan Khusus PBB untuk Proses Perdamaian Timur Tengah Nickolay Mladenov, menyampaikan perkembangan terakhir di kawasan tersebut. Selain itu, sidang tersebut juga dihadiri oleh Komisioner UNRWA Pierre Krahenbuhl.