Hakim ICC keluarkan surat perintah penangkapan untuk Vladimir Putin atas dugaan kejahatan perang

Pengadilan pidana internasional (ICC) di Den Haag telah mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Vladimir Putin karena urusan penculikan anak-anak Ukraina. Surat perintah ini mengirim langkah signifikan lainnya untuk menjadikan Rusia negara paria.

Dalam mengabulkan permintaan surat perintah oleh jaksa ICC, panel hakim setuju bahwa ada "alasan yang masuk akal" untuk mempercayai bahwa Putin dan komisaris hak anak-anaknya, Maria Alekseyevna Lvova-Belova, memikul tanggung jawab atas "deportasi tidak sah" anak-anak Ukraina.

Surat perintah tersebut yang pertama dikeluarkan oleh ICC untuk kejahatan yang dilakukan dalam perang Ukraina. Ini salah satu kesempatan langka ketika pengadilan mengeluarkan surat perintah untuk kepala negara yang sedang berkuasa, menempatkan Putin sejajar pemimpin Libya Muammar Gaddafi dan Presiden Sudan Omar al-Bashir.

Gaddafi digulingkan dan dibunuh beberapa bulan setelah surat perintahnya diumumkan. Bashir juga dijatuhkan dan saat ini berada di penjara di Sudan, meski dia belum dipindahkan ke Den Haag. Putin kemungkinan menghindari keadilan dalam waktu dekat: Rusia tidak mengakui yurisdiksi pengadilan, dan bersikeras pada hari Jumat (17/3) bahwa negara itu tidak terpengaruh oleh surat perintah tersebut. Tetapi pemimpin Rusia itu akan menghadapi batasan kebebasan bepergian ke 123 negara anggota ICC, yang semakin memperdalam keterasingannya.

Dalam memutuskan untuk mengeluarkan surat perintah tersebut, majelis hakim pra-sidang ICC mempertimbangkan buat merahasiakan surat perintah tersebut tetapi memutuskan bahwa mengumumkannya dapat "berkontribusi pada pencegahan tindakan kejahatan lebih lanjut".

Tidak jelas berapa banyak anak yang diambil dari Ukraina oleh pasukan Rusia. Bulan lalu, Laboratorium Riset Kemanusiaan Yale menerbitkan sebuah laporan yang menyatakan bahwa setidaknya 6.000 anak dari Ukraina telah dikirim ke kamp “pendidikan ulang” Rusia dalam satu tahun terakhir. Dalam sebuah pernyataan pada hari Jumat, jaksa ICC, Karim Khan, berkata: "Insiden yang diidentifikasi oleh kantor saya termasuk deportasi setidaknya ratusan anak yang diambil dari panti asuhan."

Khan mengatakan banyak dari anak-anak tersebut telah disiapkan untuk diadopsi di Rusia dan bahwa Putin sudah mengeluarkan keputusan yang mempercepat pemberian kewarganegaraan Rusia kepada anak-anak tersebut, membuat mereka lebih mudah untuk diadopsi.

“Kantor saya menuduh tindakan ini, antara lain, menunjukkan niat untuk secara permanen mengeluarkan anak-anak ini dari negara mereka sendiri,” kata Khan. 
“Kita harus memastikan bahwa mereka yang bertanggung jawab atas dugaan kejahatan dimintai pertanggungjawaban dan bahwa anak-anak dikembalikan ke keluarga dan komunitas mereka. Kita tidak dapat membiarkan anak-anak diperlakukan seolah-olah mereka adalah rampasan perang.”

“Ada alasan yang masuk akal untuk percaya bahwa Putin memikul tanggung jawab pidana individu atas kejahatan yang disebutkan di atas,” kata pernyataan hakim ICC, menambahkan bahwa dia melakukan tindakan tersebut secara langsung dan gagal menghentikan orang lain untuk melakukannya.

Kremlin menentang pengumuman ICC.

“Keputusan pengadilan pidana internasional tidak ada artinya bagi negara kita, termasuk dari sudut pandang hukum,” kata juru bicara kementerian luar negeri, Maria Zakharova, di saluran Telegramnya. “Rusia bukan pihak dalam undang-undang Roma tentang pengadilan pidana internasional dan tidak memiliki kewajiban di bawahnya.”

Lvova-Belova mengatakan kepada media Rusia bahwa surat perintah penangkapan mencerminkan "penghargaan" atas pekerjaannya "untuk membantu anak-anak di negara kami, bahwa kami tidak meninggalkan mereka di zona perang, bahwa kami menyelamatkan mereka".

Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskiy, memperkirakan jumlah anak yang dideportasi jauh lebih dari 16.000 dan mengatakan surat perintah itu mewakili “keputusan bersejarah yang akan mengarah pada pertanggungjawaban bersejarah.

“Tidak mungkin melakukan operasi kriminal semacam itu tanpa persetujuan orang yang memimpin negara teroris itu,” kata Zelensky.

Wayne Jordash, pengacara hak asasi manusia internasional yang berbasis di Kiev dan mitra pengelola Global Rights Compliance, mengatakan bahwa surat perintah untuk Putin dan Lvova-Belova kemungkinan besar akan menjadi yang pertama dari banyak surat perintah.

“Lebih banyak akan datang dalam beberapa bulan ke depan. Ini harus menjadi semacam tembakan peringatan di haluan (kapal),” kata Jordash.

Kepemimpinan Rusia telah terbuka tentang membawa anak-anak Ukraina ke Rusia dan menempatkan mereka di kamp atau menempatkan mereka untuk diadopsi oleh keluarga Rusia. 

Pada 16 Februari, Lvova-Belova muncul di televisi memberi tahu Putin tentang program tersebut dan berterima kasih kepadanya karena dapat "mengadopsi" seorang bocah lelaki berusia 15 tahun dari Mariupol, kota Ukraina tenggara, yang hancur dan diduduki oleh pasukan Rusia.

“Berkat Anda, sekarang saya tahu bagaimana rasanya menjadi ibu dari anak Donbas,” katanya kepada Putin.

“Ada kasus yang jelas di sini melawan Putin,” kata Jordash. Jadi saya pikir bagus melihat jaksa fokus pada hak-hak anak. Saya pikir inilah yang gagal dilakukan oleh jaksa internasional selama 20 tahun terakhir, jadi ini adalah fokus yang baik, karena ini adalah salah satu kejahatan terburuk yang dilakukan.”

Surat perintah penangkapan Putin disambut baik oleh Josep Borrell, kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, yang menyebutnya sebagai “awal dari proses pertanggungjawaban” dan oleh Menteri Luar Negeri Inggris, James Cleverly, yang mengatakan “mereka yang bertanggung jawab atas kejahatan perang yang mengerikan di Ukraina harus diadili”.

Amerika Serikat lebih berhati-hati dalam menanggapinya. Joe Biden mengatakan bahwa Putin jelas-jelas melakukan kejahatan perang dan keputusan ICC dibenarkan. Tetapi AS bukan anggota ICC, dan Pentagon telah menolak kerja sama dengan ICC karena takut tentara AS berpotensi dikejar oleh pengadilan.

“Tidak ada keraguan bahwa Rusia melakukan kejahatan perang dan kekejaman di Ukraina, dan kami telah menjelaskan bahwa mereka yang bertanggung jawab harus dimintai pertanggungjawaban,” kata Adrienne Watson, juru bicara dewan keamanan nasional AS. “Jaksa ICC adalah aktor independen dan membuat keputusan kejaksaan sendiri berdasarkan bukti di hadapannya. Kami mendukung pertanggungjawaban para pelaku kejahatan perang.”

Reed Brody, jaksa penuntut kejahatan perang veteran dan penulis To Catch a Dictator, sebuah buku tentang pengejaran pemimpin Chad, Hissène Habré, mengatakan surat perintah itu "membuat dunia Putin menjadi tempat yang lebih kecil".

"Saya rasa kami tidak mengira akan melihatnya bepergian ke Prancis atau Ukraina dalam waktu dekat, tetapi dia harus berhati-hati," kata Brody. “Jelas, ini adalah kejahatan yang tidak pernah hilang. 

Itu akan ada bersama dirinya selamanya dan membuat hilang sangat sulit. Kami telah melihat berkali-kali bahwa roda keadilan internasional bekerja dengan lambat, tetapi mereka bekerja dengan sangat baik,” pungkasnya.