sun
moon
logo alinea.id logo alinea.id

Hong Kong cabut RUU ekstradisi sepenuhnya

Ada lima yang menjadi tuntutan demonstran antipemerintah. Pencabutan RUU ekstradisi sepenuhnya adalah salah satunya.

Valerie Dante
Valerie Dante Rabu, 23 Okt 2019 18:07 WIB
Hong Kong cabut RUU ekstradisi sepenuhnya
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 2273
Dirawat 1911
Meninggal 198
Sembuh 164

Pada Rabu (23/10), pemerintah Hong Kong menarik penuh RUU ekstradisi yang akan memungkinkan tersangka diadili di China daratan. Namun, langkah itu dinilai tidak dapat mengakhiri kerusuhan karena hanya memenuhi satu dari lima tuntutan demonstran prodemokrasi.

Tuntutan lainnya termasuk jangan melabeli protes sebagai kerusuhan, amnesti terhadap aktivis yang ditangkap, penyelidikan independen terhadap dugaan kebrutalan polisi serta implementasi hak pilih universal dan pengunduran diri Kepala Eksekutif Hong Kong Carrie Lam.

Seruan para pengunjuk rasa, yang telah merusak gedung-gedung, melakukan aksi pembakaran dan pelemparan bom molotov ke polisi adalah, "Five demands, not one less". Itu berarti bahwa penarikan RUU ekstradisi tidak akan membawa perbedaan.

Lam telah mengatakan berkali-kali bahwa RUU itu sudah mati dan bahwa tuntutan lainnya milik demonstran berada di luar kendalinya.

"Tidak ada perbedaan besar yang dibawa dari penarikan RUU ekstradisi ... Ini sudah terlalu terlambat. Masih ada tuntutan lain yang perlu dipenuhi pemerintah, terutama masalah kebrutalan polisi," tutur seorang pemrotes, Connie.

Polisi kerap menanggapi kekerasan demonstran dengan menggunakan meriam air, gas air mata dan peluru karet.

Warga Hong Kong marah terhadap apa yang mereka lihat sebagai pelanggaran Beijing atas formula "Satu Negara, Dua Sistem" yang menjamin kebebasan di kota itu sejak 1997.

Sejak diajukan pemerintah, RUU ekstradisi dilihat sebagai langkah terbaru Tiongkok untuk mengikis kebebasan Hong Kong. Beijing membantah klaim itu dan menuduh negara-negara asing sebagai pihak yang mengobarkan api kerusuhan.

Sponsored

Seorang tersangka pembunuhan, yang kasusnya Lam jadikan alasan perlunya RUU ekstradisi, dibebaskan pada Rabu.

Tersangka bernama Chan Tong-kai, seorang warga Hong Kong, dituduh membunuh pacarnya di Taiwan pada 2018 kemudian melarikan diri kembali ke kota itu. Dia ditangkap oleh polisi Hong Kong pada Maret 2018 dan pihak berwenang hanya dapat menemukan bukti terkait pencucian uang, yang mana akhirnya dia dijatuhi hukuman 29 bulan penjara.

Chan Tong-kai menawarkan untuk secara sukarela menyerahkan dirinya ke Taiwan. Namun, Hong Kong dan Taiwan berselisih dalam menentukan langkah selanjutnya.

"Tidak ada yang namanya menyerahkan diri, yang ada hanya penangkapan. Kami akan terus meminta bantuan hukum dari pemerintah Hong Kong, termasuk memberikan bukti terkait dan meminta pihak berwenang untuk tidak menghindari masalah ini," tutur Presiden Taiwan Tsai Ing-wen.

Sekretaris Keamanan Hong Kong John Lee mengatakan bahwa Taiwan menghalangi penyelesaian kasus itu.

China, yang memandang Taiwan sebagai provinsi yang membangkang, telah menawarkan formula "Satu Negara, Dua Sistem" untuk menyatukan pulau itu dengan Tiongkok.

Taiwan menolak tawaran itu. Tsai Ing-wen menegaskan bahwa pengaturan semacam itu telah membuat Hong Kong berada di ujung kekacauan.

Mengutip sumber-sumber anonim, Financial Times melaporkan bahwa China sedang menyusun rencana untuk menggantikan Lam dengan seorang kepala eksekutif interim. Kandidat terkemuka untuk menggantikan Lam termasuk Norman Chan, mantan kepala Otoritas Moneter Hong Kong, dan Henry Tang yang menjabat sebagai sekretaris keuangan di kota itu.

Seorang juru bicara mengatakan Henry tidak mengomentari spekulasi tersebut dan dia mendukung Lam sebagai pemimpin Hong Kong.

Di sisi lain, seorang pejabat senior di Beijing mengatakan laporan Financial Times salah dan tidak ada calon yang akan mengambil alih tugas Lam.

Pejabat itu mengatakan, China telah menyiapkan segala jenis rencana darurat untuk berbagai skenario di Hong Kong, termasuk jika pemerintahan Lam kehilangan kendali penuh atas situasi.

Kementerian Luar Negeri China menyebut bahwa laporan Financial Times hanya rumor politik dengan motif tersembunyi.

Dua sumber mengatakan bahwa selama beberapa bulan terakhir, Beijing telah membentuk tim khusus yang bekerja dari Shenzhen, kota yang berbatasan dengan Hong Kong.

Tim itu mengumpulkan informasi dan bertindak sebagai saluran komunikasi utama antara Hong Kong dan China. Kantor Lam berwenang untuk berbicara dengan tim itu secara langsung tanpa melalui Kantor Penghubung China di Hong Kong.

Sumber : Reuters

Berita Lainnya