Jika terpilih, kandidat Presiden Prancis Marine Le Pen akan melarang penggunaan hijab

Kandidat Presiden Prancis Marine Le Pen berencana sedikit demi sedikit mengeluarkan aturan mengenai larangan mengenakan jilbab jika terpilih sebagai Presiden Prancis.

Hal itu diamini oleh Wali Kota Perpignan Louis Aliot, yang merupakan sekutu dan mantan teman hidup Le Pen. Dalam sebuah wawancara dengan radio France Inter, Louis Aliot menyebutkan larangan jilbab adalah salah satu dari beberapa alat politik untuk melawan "Islamisme", tetapi penerapannya perlu dilakukan "secara bertahap".

Larangan itu harus menargetkan layanan yang dikelola negara terlebih dahulu, sebelum diperluas "sedikit demi sedikit". "Akan ada perdebatan di parlemen dan kemudian akan ada pilihan," katanya.

Sekutu Le Pen lainnya, Wali Kota Mediterania Frejus David Rachline, pada Senin (18/4) mengatakan pendiriannya. "Kami tidak ingin menyerang orang. Semua wanita berhijab itu bukan Islamis," katanya.

Le Pen sebelumnya mengatakan bahwa jilbab tidak dapat dilihat sebagai tanda keyakinan agama seseorang, tetapi merupakan "seragam Islam" yang harus dilarang dari ruang publik Prancis.

Stagnasi

Enam hari menjelang pemungutan suara terakhir di negara ekonomi terbesar kedua zona Euro itu, Le Pen tidak pernah sedekat ini dengan Elysee, tetapi kenaikannya yang spektakuler dalam jajak pendapat tampaknya mandek setelah putaran pertama ketika Macron meningkatkan kampanyenya.

Jajak pendapat utama masih menunjukkan Macron sebagai pemenang, meskipun dengan selisih tipis.

Jajak pendapat Ipsos untuk radio dan surat kabar France Info Le Parisien yang diterbitkan pada Senin (19/4) menunjukkan, Macron mencapai 56%, naik 0,5% dari hari sebelumnya dan 3% dari putaran pertama. Sedangkan jajak pendapat Ifop menunjukkan tren yang sama, meskipun dengan peringkatnya tidak berubah dari hari sebelumnya di 53,5%.

Kedua kandidat menghadapi tantangan untuk menjangkau pemilih berhaluan kiri, setelah pemilihan tahap pertama mengeliminasi kandidat mereka, sambil mempertahankan misi dan visi politik mereka. Tentunya menjadi tugas yang sangat sulit bagi Le Pen dalam hal Islam dan imigrasi.

Le Pen dalam beberapa tahun terakhir bergerak untuk melunakkan citranya, mengalihkan fokusnya dari masalah identitas ke daya beli, prioritas nomor satu bagi pemilih Prancis, tetapi dia tidak melepaskan kebijakan sayap kanan.

"Orang-orang yang hadir di wilayah kami, yang menghormati hukum kami, yang menghormati nilai-nilai kami, yang terkadang bekerja di Prancis, tidak perlu takut dengan kebijakan yang ingin saya kejar," kata Le Pen kepada radio France Bleue.

Isu yang terkait dengan populasi Muslim Prancis, telah menjadi topik hangat di negara yang telah menyaksikan serangkaian serangan ekstremis yang mematikan.

Le Pen pada Jumat (15/4) tampak malu-malu ketika dia didekati oleh seorang wanita mengenakan jilbab di depan kamera, yang menyuruhnya untuk "meninggalkan muslim sendirian" dan menambahkan: "Kami orang Prancis, kami mencintai negara ini".

Hari berikutnya Le Pen mengatakan dia mengakui bahwa masalah itu rumit, dan mengaku bahwa parlemen akan memiliki keputusannya dan bahwa undang-undang yang tidak diinginkan dapat dicabut.

Sementara Emmanuel Macron, yang akhir pekan lalu berjanji untuk meningkatkan upayanya melawan perubahan iklim saat ia berbicara di sebuah acara pada Senin menegaskan kembali peringatannya terhadap pemilih progresif.

"Saya memberi tahu semua yang masih ragu-ragu. Akan ada referendum yang jelas pada 24 April karena kandidat sayap kanan menentang Eropa dan (kebijakan) iklim," katanya kepada program televisi France 5.

Sumber : Reuters