Kerusuhan dan penjarahan di Guadeloupe, Prancis kirim pasukan elite

Wilayah seberang laut Prancis, Guadeloupe, dilanda kerusuhan dan penjarahan selama tiga malam berturut-turut di tengah upaya pembatasan untuk mencegah kasus Covid-19. Kerusuhan itu diikuti oleh orang-orang bersenjata yang menembaki polisi dan pemadam kebakaran.

Sebanyak 38 orang yang belum diketahui identitasnya berhasil diamankan kepolisian setempat. Pasukan polisi khusus tiba dari daratan Prancis, Minggu (21/11) dan menuju Kepulauan Karibia untuk mengendalikan situasi.

“Situasi ini tidak dapat diterima atau ditoleransi,” ujar Juru Bicara Pemerintah, Gabriel Attal, kepada Radio Europe I via Reuters.

Perwakilan Pemerintah Prancis yang juga Prefek Guadeloupe, Alexandre Rochatte, menyebutkan dalam sebuah keterangan resmi bahwa kelompok-kelompok bersenjata telah mencoba menjarah toko-toko di Point-a-Pitre, Basse-Terre, dan Lamentin, serta berusaha melawan polisi.

Bahkan, mereka berusaha menembaki polisi dan pemadam kebakaran yang berusaha memadamkan api. Di antara toko-toko yang dibobol itu adalah empat unit apotek. Mobil-mobil di sepanjang jalan dibakar, sementara barikade didirikan untuk menghalau campur tangan pasukan keamanan.

Menteri Dalam Negeri, Prancis Gerald Darmain, mengatakan Prancis akan mengirim sedikitnya 50 anggota pasukan keamanan khusus GGIN, dan pasukan taktis elite RAID ke wilayah Guadeloupe.

GIGN adalah satuan elite Paramiliter Gendarmerie Nasional Prancis yang memiliki misi antiteror, penyelamatan sandera, pengawasan ancaman nasional, perlindungan pejabat pemerintah, dan penargetan kejahatan terorganisir. Sementara RAID adalah unit taktis elite kepolisian nasional Prancis.

Perdana Menteri Prancis Jean Castex menambahkan akan menggelar pertemuan khusus dengan pejabat Guadeloupe untuk membahas situasi terkini. Pemberlakuan jam malam mulai pukul 18.00-05.00 keesokan harinya waktu setempat telah diambil sebagai langkah antisipasi meledaknya kembali kerusuhan sipil di mana barikade dibakar di jalan-jalan dan menyebabkan pelayan publik tidak bisa bekerja.

Pada Senin, serikat pekerja memulai pemogokan tanpa batas untuk memprotes kebijakan vaksinasi Covid-19 wajib bagi petugas kesehatan dan kelompok masyarakat tertentu sebagai sebuah syarat izin.