Kesepakatan tercapai, Israel keluar dari kebuntuan politik

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan rivalnya dalam pemilu, Benny Gantz, akhirnya mencapai kesepakatan pada Senin (20/4) untuk membentuk pemerintah darurat nasional. Penandatanganan perjanjian antara keduanya mengakhiri kebuntuan politik selama satu tahun, yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Perjanjian pembagian kekuasaan yang terwujud setelah negosiasi selama berminggu-minggu memberi tenggat yang jelas bagi jabatan Netanyahu. Itu ditandatangani di kediaman resmi PM di Yerusalem pada Senin malam, di tengah pembatasan sosial untuk mengatasi pandemik Covid-19.

Netanyahu saat ini berada di bawah dakwaan pidana dalam tiga kasus korupsi. Pengadilan atas tuduhan yang mencakup penyuapan, penipuan, dan pelanggaran kepercayaan yang diarahkan padanya akan dimulai pada 24 Mei. Dia menyangkal melakukan kesalahan apa pun.

Berkuasa selama lebih dari satu dekade, Netanyahu saat ini memimpin pemerintahan sementara setelah tiga pemilu yang berlangsung pada April dan September 2018 serta pada Maret 2020 menunjukkan hasil tidak meyakinkan bagi pihak manapun. 

Setelah menandatangani kesepakatan, Netanyahu mentwit, "Saya menjanjikan Negara Israel sebuah pemerintahan yang akan bertindak untuk menyelamatkan nyawa dan mata pencaharian rakyat."

Sementara itu, Gantz mentwit, "Kami telah mencegah pemilu keempat. Kami akan melindungi demokrasi. Kami akan memerangi coronavirus jenis baru dan menjaga seluruh warga negara Israel."

Netanyahu akan mendapat giliran pertama sebagai PM.

Sampai akhirnya kelak mengambil alih kursi PM, Gantz yang merupakan mantan kepala angkatan bersenjata dan tiga minggu lalu terpilih sebagai ketua parlemen, akan melayani sebagai wakil perdana menteri dan menteri pertahanan. Sekutu politik Gantz pun akan menerima jumlah jabatan menteri yang sama dengan yang didapat oleh Partai Likud.

Secara resmi, Gantz akan menjadi PM Israel pada Oktober 2021.

Perjanjian yang diteken Netanyahu dan Gantz juga menyatakan bahwa sementara pemerintah baru akan berusaha bagi perdamaian dan stabilitas regional, rencana untuk memperluas kedaulatan Israel ke pemukiman Yahudi di Tepi Barat yang diduduki dapat dipromosikan.

"Mengingat hubungan dekat pemerintahan Donald Trump dengan Netanyahu, kami memiliki hari-hari sangat serius dan menantang di masa depan," kata Hanan Ashrawi, pejabat senior Organisasi Pembebasan Palestina (PLO). "Ini sangat berbahaya bukan hanya bagi Palestina, tapi juga bagi Israel, bagi kawasan, dan dunia."

Sebuah proposal perdamaian yang digagas Amerika Serikat dan diumumkan Trump pada Januari disambut baik oleh Israel, namun ditolak mentah-mentah oleh Palestina. Karena itu memberikan Israel sebagian besar dari apa yang diincarnya selama konflik puluhan tahun, termasuk hampir semua tanah yang didudukinya.

Tetapi, prioritas pertama pemerintahan Israel yang baru kelak adalah mengelola krisis coronavirus jenis baru.

Israel, dengan populasi sekitar sembilan juta, sejauh ini telah mengonfirmasi 13.713 kasus infeksi Covid-19, termasuk di antaranya 177 kematian dan 4.049 orang yang telah dinyatakan sembuh.

Pembatasan untuk mengekang transmisi coronavirus jenis baru telah memicu angka pengangguran di atas 26%.

Sebelumnya, dalam kampanyenya Gantz berjanji untuk tidak bergabung di pemerintahan yang dipimpin oleh perdana menteri yang menghadapi tuduhan kriminal. Namun, bulan lalu dia menarik pernyataannya dengan mengatakan bahwa dahsyatnya krisis Covid-19 mengharuskan hadirnya sebuah pemerintah persatuan . 

Keputusan untuk bergabung dengan Netanyahu membuat marah banyak sekutu politik Gantz yang memutuskan akan menjadi bagian dari oposisi di 120 kursi parlemen Israel. (Reuters dan BBC)